Minggu, 18 November 2018

Dorong Keterlibatan Masyarakat, Panwascam Padang Sago Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

Dorong Keterlibatan Masyarakat, Panwascam Padang Sago Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

Camat Padang Sago Zaldi Arnas didampingi Komisioner Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Rudi Herman, SE, Kapolsek VII Koto dan Danramil VII Koto dan Ketua Panwascam Padang Sago Nursyamsi, Memberikan Sambutan Pada Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Minggu 18 November 2018, di Balairung Dt.Tan Ameh Korong Durian Siamih Nagari Batu Kalang Utara ( Fhoto : Wis )
Padang Sago, (Reportase Sumbar)---Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Anton Ishaq mengatakan, untuk mengefektikan pengawasan pemilu di tingkat nagari diharapkan adanya peran serta masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Anton Ishaq,pada Sosialisasi Pengawasan Pemilu yang digelar Panwaslu Kecamatan Padang Sago,Minggu (18/11/2018) di Balairung Dt.Tan Ameh Korong Durian Siamih Nagari Batu Kalang Utara.

Anton menjelaskan, sosialisasi ini adalah bagian dari upaya mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan pemilu.
Sosialisasi seperti ini menurutnya juga telah dilakukan oleh Panwaslu pada 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.

"Yang pasti bahwa kegiatan ini pada intinya untuk lebih mengefektifkan pengawasan dari sisi partisipasi masyarakat. Masyarakat diajak ikut serta berpartisipasi mengawasi pemilu," ujarnya.

Dia meminta agar masyarakat lebih aktif dalam membantu terselenggaranya pemilu dengan baik.
Ketika menemukan upaya yang berpotensi terjadinya kecurangan, berupa money politik maupun tindakan lain agar melaporkan Panwaslu Kecamatan atau bisa juga langsung ke Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

Sementara itu Camat Padang Sago Zaldi Arnas.S.Sos pada kesempatan tersebut meminta kepada peserta yang diundang untuk mengikuti sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif ini hingga selesai.

"Sehingga ilmu yang diperoleh hari ini dapat pula ditularkan kepada seluruh masyarakat di kecamatan Padang Sago. Sehingga pelanggaran pemilu dapat diantisipasi, karena sudah memahami aturan dan perundang-undangan yang berlaku," kata mantan Camat Patamuan itu.

Sementara itu Ketua Panwaslu Kecamatan Padang Sago Nursyamsi menyebutkan, kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif diikuti walinagari nagari, Ketua BAMUS, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, Ninik Mamak serta tokoh-tokoh masyarakat se Kecamatan Padang Sago.

Nara sumber yang memberikan materi pada sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif hari ini adalah Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishaq, Kordiv PHL Rudi Herman dan Kordiv DPP Zainal Abidin.


"Kami berharap dengan digelarnya sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif  akan mendorong peran serta masyarakat untuk  bersama untuk mengawasi pemilu di Kecamatan Padang Sago. Sesuai motto Bawaslu, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu, " tambahnya. (***/ris)




Kamis, 15 November 2018

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Panwascam Patamuan Minta Peran Serta Masyarakat Awasi Pemilu

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Panwascam Patamuan Minta Peran Serta Masyarakat Awasi Pemilu

Ketua Panwaslu Kecamatan Patamuan Darwisman, Saat Memberikan Sambutan Pada Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Kamis 15 November 2018, di Sport Hall Tandikat ( Fhoto : Yurisman Malalak )

PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar)---Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padangpariaman, Darwisman mengimbau semua  elemen masyarakat di wilayah Kecamatan Patamuan agar bisa ikut terlibat aktif dalam mengawasi proses jalannya proses pemilihan umum legislatif maupun Pemilu Presiden di daerah mereka masing-masing.

"Karena sesuai aturan yang ada, masyarakat juga sangat diharapkan dan didorong agar bisa ikut  terlibat aktif dalam mengawasi jalannya proses demi tahapan pemilu sebagai bagian dari pengawasan partispatif. Karena itu melalui acara ini kita ingin agar masyarakat bisa mengetahuinya secara luas, sebab masyarakat kan juga  bisa ikut melakukan pengawasan terhadap proses demi tahapan pemilu yang ada. Jadi inilah yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan ini," demikian ditegaskan  Ketua Panwaslu Kecamatan Patamuan, Darwisman, Kamis (15/11), di sela-sela acara Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2018, bertempat di  Sport Hall Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padangpariaman.

Ketua Panitia Pelaksana, Zuriadi,SE, kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu Kamis kemarin  diantaranya menghadirkan pemateri dari Bawaslu Kabupaten, serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Patamuan. Termasuk walinagari, tokoh  dan unsur perwakilan masyarakat lainnya.

Juga hadir dalam kesempatan itu antara lain Camat Patamuan, Imran Rafii, jajaran Polsek VII Koto Sungai Sariak, jajaran Danramil VII Koto, jajaran Bawaslu Padangpariaman, walinagari se Kecamatan Patamuan, serta tokoh masyarakat Patamuan lainnya. 

Lebih jauh Darwisman menambahkan, pihaknya dari Panwaslu Kecamatan siap membuka diri untuk menerima berbagai pelaporan dan pengaduan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat, khususnya terkait pelanggaran yang ditemukan selama berlangsungnya tahapan dan proses pemilihan umum di daerah ini.

Terkait hal itu lanjutnya, itulah salah satu tujuan utama dari Sosialisasi yang digelar jajaran Panwaslu Kecamatan Patamuan Kamis kemarin, dengan harapan tentunya masyarakat bisa lebih tahu dan mengerti akan pentingnya arti pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilu yang berlangsung di daerah mereka. 


Sekaligus nantinya masyarakat diharapkan bisa terpanggil dan terlibat aktif dalam mengawasi tahapan demi tahapan pemilu yang ada. "Namun tentunya sifatnya harus  bertanggungjawab, termasuk diantaranya bersedia menunjukkan identitasnya selaku pelapor. Namun demikian kerahasiaan pelapor tentu akan tetap dirahasiakan," terangnya.

Camat Patamuan Imran Rafii, mengaku sangat mengapresiasi langkah dan program yang dilakukan jajaran Panwaslu Kecamatan Patamuan. Karena bagaimanapun pihaknya tentu berharap bagaimana pelaksanaan pemilu di daerah ini bisa berjalan aman lancar di samping sarat dengan nuansa pemilu badunsanak.


"Karena perlu kita sadari, kita tentunya berharap agar pelaksanaan pemilu di daerah kita bisa berlangsung aman dan damai. Makanya disinilah pentingnya peran pengawasan yang akan dilakukan oleh pihak Panwslu nantinya," terangnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga Bawaslu Padangpariaman, Rudi Herman,SE menegaskan, dalam setiap tahapan pemilu tentu ada proses pengawasan dan penindakan di dalamnya, di samping adanya upaya pencegahan terhadap pelanggaran yang ada. 


"Jadi salah satu bentuk pencegahan itu bisa dalam bentuk  sosialisasi seperti yang digelar  hari ini. Intinya melalui kegiatan ini sekaligus kita bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu.

Terkait hal itu, pihak Bawaslu jelasnya  memang sangat mendorong keterlibatan masyarakat agar terlibat melakukan pengawasan yang sifatnya partisipatif.


"Jadi targetnya bagaimana masyarakat bisa melakukan pengawasan partisipatif, sekaligus juga bisa mengetahui berbagai bentuk pelanggaran yang ada, sehingga dengan begitu nantinya berbagai potensi pelanggaran yang ada bisa dieleminir sedemikian rupa. (ris)


Rabu, 14 November 2018

Afdila Terpilih Sebagai Ketua Karang Taruna Kota Pariaman

Afdila Terpilih Sebagai Ketua Karang Taruna Kota Pariaman


PARIAMAN  (Reportase Sumbar)– Afdila terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Pariaman 2018-2023 dalam Temu Karya ke-3 di Gedung Pertemuan Pondok Indah, Pariaman, Rabu (15/11).

Pembina KONI Pariaman itu unggul dalam perolehan suara atas calon lain, Rahmat Nadirsyah (Ketua Karang Karang Kecamatan Talago Sariak) dalam pemilihan yang juga dihadiri Ketua Karang Taruna Sumbar, Mahdianur Musa itu.

“Kepercayaan ini akan saya jawab dengan tekad untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini dengan cara melahirkan pemuda yang terampil dalam segala aspek ilmu,” katanya dalam sambutannya usai terpilih.
Bicara soal kondisi generasi muda Kota Pariaman saat ini, Dila mengaku prihatin dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan pengaruh LGBTdi kota ‘Sabiduak Sadayuang’ itu.

“Kita akan membuat program sosial kemasyarakatan yang nantinya akan merangkul pemuda untuk bersama-sama menjauh dari segala tindakan yang dilarang adat dan agama seperti LGBT itu. Kita akan carikan solusinya secara bersama-sama,” lanjut Kepala TU UPTD Dinas Perhubungan tersebut.

Pihaknya mengimbau para pemuda bersama-sama membangun sinergi hebat antara karang taruna di seluruh kecamatan untuk mendukung program pemerintah mewujudkan masyarakat sejahtera. 


 www.topsatu.com
Bupati Ali Mukhni Dinilai Layak Raih Penghargaan Dwija Praja Nugraha

Bupati Ali Mukhni Dinilai Layak Raih Penghargaan Dwija Praja Nugraha

Parit Malintang, (Reportase Sumbar)---Ketua Tim Verifikasi Dwija Praja Nugraha, dari DPP PGRI Pusat, Samedi menilai jika Bupati Padang Pariaman, H Ali Mukhni sangat pantas diajukan mendapatkan penghargaan Dwija Praja Nugraha, yang merupakan penghargaan tertinggi di lingkungan PGRI Pusat.

“Karena seperti diketahui, selain memiliki semangat kepedulian dan perhatian dalam memajukan pendidikan dan nasib guru di daerah ini, beliau juga berasal dari kalangan guru. Bahkan begitu pula dengan isteri beliau juga seorang guru,” demikian ditegaskan Samedi dihubungi Rabu (14/11) kemarin, di sela-sela proses verifikasi Dwija Praja Nugraha, di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang.

Lebih jauh pihaknya mengaku sangat mengapresiasi kepedulian dan perhatian Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni dalam memajukan taraf dunia pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman. Termasuk diantaranya dalam memperhatikan kesejahteraan guru, meningkatkan mutu kualitas pendidikan serta peningkatan sarana parasarana pendidikan lainnya.

“Makanya  kita berharap ke depannya Padang Pariaman bisa bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya,” tegas samedi.

Seperti diakui Samedi, penghargaan Dwija Praja Nugraha sendiri merupakan wujud penghargaan tertinggi di lingkungan PGRI Pusat, dimana penghargaannya nantinya akan diserahkan langsung oleh Presiden RI, pada bulan Desember 2018 mendatang.

Samedi juga menilai, setelah mendengarkan langsung pemaparan Bupati Ali Mukhni serta melakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan ke lapangan, faktanya ternyata tidak jauh berbeda. “Sebagai contoh saat berkunjung ke SMAN I Lubuk Alung misalnya, kenyataan yang kita temukan ternyata antara dokumen yang diberikan tidak jauh berbeda dengan dokumen yang diberikan sebelumnya,” terangnya mengapresiasi. 

Senada dengan itu, Bupati Ali Mukhni dalam paparannya menyebutkan, sebagai Bupati yang berlatar belakang guru, pihaknya memang sangat peduli terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di daerah ini. “Sebagai contoh, pada tahun 2014 kita telah menyalurkan insentif bagi masing-masing guru honor di Padang Pariaman sebesar Rp300 perbulannya.  Kemudian jumlah itu ditingkatkan lagi menjadi Rp500 ribu pada tahun berikutnya. Dan kini kita akan berkoordinasi dengan pihak DPRD, agar insentif guru honor di Padangpariaman bisa disetarakan dengan UMR,” tegas Bupati Ali Mukhni.

Seperti terungkap Rabu kemarin, sebagai seorang berlatar belakang guru, dalam berbagai kesempatan kunjungannya ke sejumlah sekolah, orang nomor satu di Kabupaten Padang Pariaman ini memang dikenal akrab berbaur dengan kalangan anak didik. Bahkan tidak jarang secara spontan Bupati Ali Mukhni kerap memberikan sumbangan cuma-cuma bagi siswa berprestasi yang sempat dikunjunginya.

“Komitmen kita terhadap pendidikan itu sudah jelas, bahkan kita berharap agar semua jenis dan strata pendidikan nantinya bisa dibangun di Padangpariaman, seperti yang tengah kita kembangkan di Kawasan Terpadu Tarok,  dengan dibangunnya empat perguruan tinggi, serta sejumlah fasilitas Diklat yang berasal dari Kementrian Pusat,” terangnya.

Padang Pariaman juga telah memiliki kampus Politeknik Ilmu Pelayaran yang terbilang megah, bahkan sudah menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Demikian pula MAN Insan Cendikia yang hanya berjumlah 15 sekolah di Indonesia. Termasuk salah satunya di Kabupaten Padang Pariaman.

Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Padang Pariaman Yarnizen dalam sambutannya menegaskan, pihaknya dari PGRI pada dasarnya telah mengajukan Bupati Ali Mukhni sebagai penerima penghargaan Verifikasi Dwija Praja Nugraha. “Selain mengingat begitu tingginya kepedulian Bupati Ali Mukhni terhadap dunia pendidikan di daerahnya, juga salah satu alasan utamanya, karena diantara sejumlah kepala daerah yang ada di Indonesia, hanya Bupati Ali Mukhni satu-satunya yang berasal dari latar belakang guru,” terangnya.

Ketua PGRI Sumbar, Zainal Akil menilai jika Bupati Padang Pariaman sangat layak  mendapat penghargaan Dwija Praja Nugraha. “Seperti diketahui banyak pencapaian yang diraih Padang Pariaman selama ini. Salah satunya ditetapkan sebagai piloting hasil kerjasama dengan International Education,” terangnya. (***/rel)
Bupati Ali Mukhni Dinilai Layak Raih Penghargaan Dwija Praja Nugraha

Bupati Ali Mukhni Dinilai Layak Raih Penghargaan Dwija Praja Nugraha


Parit Malintang, (Reportase Sumbar)---Ketua Tim Verifikasi Dwija Praja Nugraha, dari DPP PGRI Pusat, Samedi menilai jika Bupati Padang Pariaman, H Ali Mukhni sangat pantas diajukan mendapatkan penghargaan Dwija Praja Nugraha, yang merupakan penghargaan tertinggi di lingkungan PGRI Pusat.

“Karena seperti diketahui, selain memiliki semangat kepedulian dan perhatian dalam memajukan pendidikan dan nasib guru di daerah ini, beliau juga berasal dari kalangan guru. Bahkan begitu pula dengan isteri beliau juga seorang guru,” demikian ditegaskan Samedi dihubungi Rabu (14/11) kemarin, di sela-sela proses verifikasi Dwija Praja Nugraha, di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang.

Lebih jauh pihaknya mengaku sangat mengapresiasi kepedulian dan perhatian Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni dalam memajukan taraf dunia pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman. Termasuk diantaranya dalam memperhatikan kesejahteraan guru, meningkatkan mutu kualitas pendidikan serta peningkatan sarana parasarana pendidikan lainnya.

“Makanya  kita berharap ke depannya Padang Pariaman bisa bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya,” tegas samedi.

Seperti diakui Samedi, penghargaan Dwija Praja Nugraha sendiri merupakan wujud penghargaan tertinggi di lingkungan PGRI Pusat, dimana penghargaannya nantinya akan diserahkan langsung oleh Presiden RI, pada bulan Desember 2018 mendatang.

Samedi juga menilai, setelah mendengarkan langsung pemaparan Bupati Ali Mukhni serta melakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan ke lapangan, faktanya ternyata tidak jauh berbeda. “Sebagai contoh saat berkunjung ke SMAN I Lubuk Alung misalnya, kenyataan yang kita temukan ternyata antara dokumen yang diberikan tidak jauh berbeda dengan dokumen yang diberikan sebelumnya,” terangnya mengapresiasi. 

Senada dengan itu, Bupati Ali Mukhni dalam paparannya menyebutkan, sebagai Bupati yang berlatar belakang guru, pihaknya memang sangat peduli terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di daerah ini. “Sebagai contoh, pada tahun 2014 kita telah menyalurkan insentif bagi masing-masing guru honor di Padang Pariaman sebesar Rp300 perbulannya.  Kemudian jumlah itu ditingkatkan lagi menjadi Rp500 ribu pada tahun berikutnya. Dan kini kita akan berkoordinasi dengan pihak DPRD, agar insentif guru honor di Padangpariaman bisa disetarakan dengan UMR,” tegas Bupati Ali Mukhni.

Seperti terungkap Rabu kemarin, sebagai seorang berlatar belakang guru, dalam berbagai kesempatan kunjungannya ke sejumlah sekolah, orang nomor satu di Kabupaten Padang Pariaman ini memang dikenal akrab berbaur dengan kalangan anak didik. Bahkan tidak jarang secara spontan Bupati Ali Mukhni kerap memberikan sumbangan cuma-cuma bagi siswa berprestasi yang sempat dikunjunginya.

“Komitmen kita terhadap pendidikan itu sudah jelas, bahkan kita berharap agar semua jenis dan strata pendidikan nantinya bisa dibangun di Padangpariaman, seperti yang tengah kita kembangkan di Kawasan Terpadu Tarok,  dengan dibangunnya empat perguruan tinggi, serta sejumlah fasilitas Diklat yang berasal dari Kementrian Pusat,” terangnya.

Padang Pariaman juga telah memiliki kampus Politeknik Ilmu Pelayaran yang terbilang megah, bahkan sudah menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Demikian pula MAN Insan Cendikia yang hanya berjumlah 15 sekolah di Indonesia. Termasuk salah satunya di Kabupaten Padang Pariaman.

Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Padang Pariaman Yarnizen dalam sambutannya menegaskan, pihaknya dari PGRI pada dasarnya telah mengajukan Bupati Ali Mukhni sebagai penerima penghargaan Verifikasi Dwija Praja Nugraha. “Selain mengingat begitu tingginya kepedulian Bupati Ali Mukhni terhadap dunia pendidikan di daerahnya, juga salah satu alasan utamanya, karena diantara sejumlah kepala daerah yang ada di Indonesia, hanya Bupati Ali Mukhni satu-satunya yang berasal dari latar belakang guru,” terangnya.

Ketua PGRI Sumbar, Zainal Akil menilai jika Bupati Padang Pariaman sangat layak  mendapat penghargaan Dwija Praja Nugraha. “Seperti diketahui banyak pencapaian yang diraih Padang Pariaman selama ini. Salah satunya ditetapkan sebagai piloting hasil kerjasama dengan International Education,” terangnya.

Sabtu, 10 November 2018

Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Ulakan Tapakis, Ketua Bawaslu Padang Pariaman Ajak Peran Serta Masyarakat Awasi Pemilu

Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Ulakan Tapakis, Ketua Bawaslu Padang Pariaman Ajak Peran Serta Masyarakat Awasi Pemilu

 
Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishaq Ketika Memaparkan Materi Dihadapan Peserta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Yang Digelar Panwaslu Kecamatan Ulakan Tapakis Sabtu 10 November 2018, di Aula Puskesmas Ulakan Tapakis

Padang Pariaman, (REPORTASE SUMBAR)---Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Anton Ishaq mengajak peran serta masyarakat untuk mengawasi pemilu. Pemilu berkwalitas akan terwujud, jika masyarakat ikut terlibat.

Penegasan tersebut diungkapkan Anton, pada sosialisasi pengawasan pemilu yang dilaksanakan Panwaslu Kecamatan Ulakan Tapakis, Sabtu (10/11/2018), di Aula Puskesmas Ulakan Tapakis.

Menurut Anton Ishaq, sosialisasi bertujuan mengakomodir peran serta masyarakat luas dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu. Selain dengan membentuk berbagai regulasi terkait pengawasan pemilu, diharapkan pelanggaran pemilu akan berkurang berkat peran serta masyarakat, sebagai suatu  esensi dari paradigma pencegahan pelanggaran pemilu.

Makanya seluruh elemen masyarakat agar, untuk selalu bersinergi dengan Panwaslu untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan pengawasan pemilu.

Pentingnya pengawasan Pemilu partisipatif ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan personal serta daya dukung dan kewenangan Panwaslu. Lebih lagi pengawasan partisipatif ini akan menutupi kekurangan Panwaslu dalam mengawasi seluruh aspek dan tahapan pemilihan kedepannya.

Untuk itu diharapkan  kepada seluruh masyarakat agar selalu bersinergi dengan Panwaslu Kecamatan Ulakan Tapakis dengan melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu yang akan datang.

Jika ada informasi awal yang ingin disampaikan, pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman selalu terbuka. “Saya harap masyarakat bisa mengawasi penyelenggaraan pemilu, misalnya pada tahap pemuktahiran data, verifikasi faktual, jadi ketika ada informasi yang ingin disampaikan pada Panwaslu, pada prinsipnya kami selalu terbuka. Bahkan kalau ada yang ingin dilaporkan, kami siap untuk menindaklanjuti,” katanya.

Tujuan dari kegiatan ini untuk mengakomodir peran serta masyarakat luas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di kabupaten Padang Pariaman “Terbitnya undang-undang Nomor 7 tahun 2017 memberi warna baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yaitu dengan pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam pengawasan pemilihan umum sesuai dengan jargon Pemilihan Umum Republik Indonesia yakni bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” katanya.

Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Ulakan Tapakis Abdul Aziz, sosialisasi yang dilaksanakan  melibatkan walinagari, bamus serta berbagai elemen, mulai dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi pemuda.

“Peran dari semua elemen masyarakat sangat diharapkan dalam rangka pengawasan jalannya proses pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019 mendatang,"kata Azis.

Selain itu, tambahnya, sosialisasi ini juga sebagai tindakan pencegahan dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu di Kecamatan Ulakan Tapakis, sehingga Pemilu dapat dilaksanakan secara aman tertib lancar, damai.

Untuk itu Panwaslu Kecamatan Ulakan Tapakis, mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat dalam mengawasi pemilu dengan harapan, pelanggaran pemilu semakin berkurang.

Sosialisasi yang berlangsung satu hari penuh tersebut, bertindak sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Anton Ishaq,SE,  Kordiv PHL Rudi Herman, SE dan Kordiv DPP Zainal Abidin, SH (rel/ris)

Selasa, 18 September 2018

Bawaslu Padang Pariaman Perpanjang Penerimaan Panwaslu Nagari Pemekaran

Bawaslu Padang Pariaman Perpanjang Penerimaan Panwaslu Nagari Pemekaran

Padang Pariaman (Reportase Sumbar), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman  akan memperpanjang masa pendaftaran calon anggota Panwaslu nagari untuk nagari pemekaran.

"Kita akan memperpanjang penerimaan calon anggota Panwaslu Nagari karena dari 11 kecamatan yang merekrut Panwaslu Nagari untuk nagari pemekaran. Berdasarkan laporan Panwaslu Kecamatan ternyata kuata belum terpenuhi," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Anton Ishaq, SE Selasa (18/9/2018), di ruang kerjanya.

Menurut Anton, Panwaslu Kecamatan sudah diinstruksikan untuk memperpanjang penerimaan Panwaslu Nagari, khususnya nagari yang belum memenuhi kuata. Minimal tiga orang pernagari.


Ditambahkannya, dari laporannya Panwaslu kecamatan hingga penutupan pendaftaran tahap pertama ternyata ada nagari yang belum ada pendaftar satupun, ada yang masih satu. Namun ada juga yang sudah memenuhi kuota.

Anton Ishaq menyebutkan, sesuai dengan time line, untuk perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Nagari dimulai dari tanggal 25 September 2018 s/d 27 September 2018 mendatang.

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota Pengawas Pemilu Nagari, berpendidikan minimal SLTA sederajat, berumur minimal 25 tahun, surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas, ktp-eletronik dalam wilayah kecamatan setempat, daftar riwayat hidup.

Kemudian mengisi surat pernyataan diatas materai Rp.6000, diantaranya, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Tidak menjadi anggota partai politik, Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Kemudian, bersedia bekerja penuh waktu. Tidak
tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih, serta tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Untuk itu, tambah Anton Ishaq, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman khususnya pada 11 kecamatan yang kini merekrut Pengawas Pemilu Nagari,  yang berminat menjadi Panwaslu untuk segera menyiapkan berkas yang dibutuhkan.

"Formulir pendaftaran bisa didapatkan pada masing-masing Panwaslu Kecamatan yang kini tengah merekrut Panwaslu Nagari," tambahnya. (rel/ris)

Rabu, 15 Agustus 2018

STOP : Truk Sirtukil Dilarang Masuk Simpang Balah Hilir Lubuk Alung

STOP : Truk Sirtukil Dilarang Masuk Simpang Balah Hilir Lubuk Alung


Padang Pariaman, (Reportase Sumbar)---Dikawal Camat Lubuk Alung Ali Amri, Kaur Bina Ops Satlantas Padang Pariaman Iptu Hamzah, Wali Nagari Balah Hilir Lubuk Alung Syafruddin.

Juga nampak Wali Nagari Singguliang Lubuk Alung Jusri Mansyah, dan Seknag Lubuk Alung Landi Effendi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Taslim bersama staf memasang rambu lalu lintas truk pengangkut pasir, batu dan kerikil (sirtukil) dilarang masuk, Rabu (15/08).

Rambu dilarang masuk itu dipasang di Simpang Pasar Lubuk Alung menuju Balah Hilir dan Koto Buruak. Jalur jalan ini sudah 1 tahun diaspal licin oleh Pemkab Padang Pariaman. Sebelumnya, jalan ini rusak parah. Jika hujan penuh lobang dan genangan air. Jika matahari panas menyengat, jalan ini menghasilkan debu yang menyesakkan dada.

Pemuda dan masyarakat sepanjang jalan ini pernah melakukan aksi protes kepada Bupati Padang Pariaman dan meminta Bupati untuk memperbaiki jalan tersebut.

Pemancangan rambu dilarang masuk bagi truk pembawa sirtukil itu juga disaksikan Manager PT Padang Intermedia Pers Sukri Umar yang juga tokoh masyarakat Lubuk Alung, Kabag Humas dan Protokol Andri Satria Masri serta tokoh masyarakat setempat.

Pemasangan berlangsung lancar tanpa hambatan dan halangan yang berarti.

Menurut Kadis Perhubungan Taslim, pemacangan tersebut merupakan perintah dari Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dalam rangka menjaga agar jalan yang telah diaspal berumur panjang sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat lebih lama.

"Kami diperintah langsung oleh bapak Bupati Padang Pariaman agar menjaga jalan ini dari kerusakan," ungkap Taslim.

Menurut Taslim, Dinas Perhubungan adalah dinas yang bertanggung jawab terhadap kondisi jalan di Kabupaten Padang Pariaman.

"Sebagai pengguna sarana transportasi, Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap kondisi jalan," katanya.

"Untuk itu, kita hari ini memancang plang dilarang masuk bagi truk pengangkut sirtukil karena truk ini bisa mempercepat kerusakan jalan yang kita kelola," tambahnya.

"Kita berkoordinasi dengan Satlantas Padang Pariaman untuk pemancangan dan dalam mengawasi pelaksanaannya di lapangan," jelas Taslim yang akrab dipanggil Andah itu.

"Jika nanti ada truk truk yang masih bandel memasuki jalan yang sudah dilarang ini, kita akan laporkan kepada Satlantas untuk ditindak," sambungnya.

Pihak kepolisian mendukung upaya pelarangan truk sirtukil memasuki jalan Balah Hilir.

"Kalau plang pelarangan ini sudah dipasang maka otomatis truk dilarang untuk masuk. Namun, untuk menindaknya kita beri waktu 30 hari sebagai sosialisasi kepada pengemudi truk sirtukil," jelas Iptu Hamzah.

Ketika ditanyakan apa sangsi bagi truk yang melanggar pelarangan truk memasuki jalan tersebut, Iptu Hamzah mengatakan akan menindak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sangsinya adalah akan menindak sesuai ketentuan yang berlaku seperti tilang," tutupnya mengakhiri.

Tokoh masyarakat Lubuk Alung Sukri Umar memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan pemerintah daerah. Meski secara bertahap dg diawali pemasangan plang, ke depan tentu perlu sosialisasi dan diiringi tindakan tegas. 


"Kami menyadari kebijakan pengamanan jalan di jalur tambang cukup dilematis. Pemerintah dihadapkan padanpersoalan yg serba sulit. Satu sisi menyangkut ekonomi rakyat tapi di sisi lain terkait dengan penyelamatan alam dan sarana prasarana jalan,"ulasnya.

Persoalan seperti ini hanya bisa dilakukan dengan menegakkan aturan, sesuai hukum yang berlaku. Jika tidak dieksekusi dan diantisipasi kita sudah melihat dampak yang terjadi selama ini. 


Tonase kendaraan tidak sesuai kelas jalan sehingga merusak jalan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Eksploitasi galian C di aliran sungai juga tidak terkendali bila tidak dikendalikan oleh pengambil kebijakan

Jika plang larangan sudah dipasang tetapi tidak diiringi langkahbtegas sesuai aturan, akan menjadi pertaruhan bagi wibawa pemerintah. 


Jangan sampai masyarakat menilai ini hanya program sekadar menjawab persoalan tetapi tidak menuntaskan permasalahan. (ris)

Rabu, 08 Agustus 2018

Kampanye dan Pendidikan Politik

Kampanye dan Pendidikan Politik


Penulis : Zulnadi, SH --Ketua KPU Padang Pariaman


Pemilu bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk pendidikan politik bagi warga negara terutama dalam era konsolidasi demokrasi bangsa Indonesia dewasa ini. Meskipun sudah pernah 11 (sebelas) kali melaksanakan pemilu - 4 kali di era reformasi.

Namun sulit untuk menyimpulkan bahwa bangsa ini sudah berada pada titik kematangan demokrasi terutama dikaitkan dengan perilaku politik warga dan elit parpol dalam pemilu.

Tidak ada yang lebih mengkhawatirkan dalam praktik berdemokrasi di negara manapun selain terus meningkatnya apatisme publik terhadap demokrasi dan pemilu sebagai dampak dari perilaku institusi/personal dan miskinnya pendidikan politik warga negara.
 

Sinisme terhadap politik sebagai sesuatu yang “kotor”, “curang” adalah refleksi bahwa ada yang keliru dalam paradigma masyarakat terhadap politik (baca: demokrasi).

Siklus pemilu lima tahunan pada dasarnya menciptakan ruang atraktif yang menyedot perhatian warga negara yang bisa dimanfaatkan untuk menularkan paradigma baru dengan menggunakan kesadaran literasi dengan cara membangun narasi-narasi yang benar dan konstruktif tentang urgensi demokrasi, pemilu dan partisipasi publik.

Strategi Literasi Demokrasi Berkeadilan dan Beradab

Dalam demokrasi, suara diukur secara substantif bukan matematis. Suara rakyat mengandung unsur aspiratif dan muatan konstitusional yang terkait erat dengan HAM. Karenanya perebutan terhadap suara rakyat/pemilih pada dasarnya adalah perebutan tentang prospek kesejahteraan rakyat yang harus ditingkatkan terutama dalam kurun lima tahun kepemimpinan.

Rakyat bertransformasi menjadi pemilih pada saat pemilu dilaksanakan. Karena itu pemilih harus diletakkan dalam posisi yang pas sebagai pemilik kedaulatan negara ini yang berhak menentukan pilihannya secara bebas dan diperlakukan secara adil karena akan berimplikasi pada suksesi kekuasaan yang bertanggungjawab dalam mengejawantahkan tujuan bernegara itu sendiri.

Parpol sebagai sarana pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan dituntut untuk komit untuk mewujudkan peran strategis pemilih ini. Bukankah tujuan lahirnya parpol harus tunduk pada kepentingan bangsa dan negara serta keutuhana NKRI? Karenanya parpol musti dikembalikan kepada khittahnya sebagai institusi/alat demokrasi dan perannya dalam pendidikan politik warga.

Sarana kampanye sudah saatnya digunakan untuk pencerdasan bukan semata-mata pencitraan. Meskipun sudah berulang kali melaksanakan pemilu, sampai saat ini media kampanye masih didominasi pencitraan yang pada dasarnya bententangan dengan tujuan kampanye sebagai pendidikan politik. Baliho dan spanduk hanya berisi foto, angka, nama dan permintaan dukungan yang seharusnya berisi visi, misi dan program, alaih-alih berisi strategi lima tahunan yang berangkat dari kondisi kekinian dan tantangan masa depan bangsa.

Bahkan pencitraan inipun dilakukan dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan semangat perundang-undangan seperti pencitraan diluar masa kampanye (?) Yang jelas menimbulkan tanda tanya besar dan kegalauan ditengah masyarakat kenapa demokrasi kita seperti tersandera oleh kepentingan pragmatis dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan perilaku/perlakuan.

Masa kampanye Pemilu 2019 akan segera mulai (23/09/2018 s/d 13/04/2019), kita patut berharap ruang publik kita tidak hanya disesaki oleh gambar dan angka-angka namun juga berisi pandangan-pandangan yang berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat dan program-program kerakyatan. Publik harus “dipaksa” untuk mulai belajar menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu berdasarkan pertimbangan rasional-konstruktif bukan karena faktor primordialistik.

Sebaliknya publik perlu diedukasi untuk berani “menghukum” partai yang tidak mau memberikan pencerdasan politik; tidak mempunyai program yang realistis, dan; tidak menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dan kerberadaban dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara tidak lagi memilih mereka pada pemilu berikutnya.

Mengawal Demokrasi dan Kepemimpinan
Partisipasi publik dalam demokrasi tidak selesai dengan keluarnya pemilih dari bilik suara, sebaliknya bentang lima tahunan berdemokrasi baru saja dimulai. Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dan amanah UUD 1945 oleh kepemimpinan yang berhikmah dan bijaksana harus dikawal oleh seluruh masyarakat agar permusyawaratan dan perwakilan benar-benar sejalan dengan tujuan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pemimpin yang “dicaci” dan perwakilan yang “dibenci” adalah potret nyata bahwa amanah kerakyatan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Wakil rakyat yang tidak merakyat bahkan ingin dihormati oleh rakyatnya adalah “dagelan” yang tidak punya akar rasional yang semestinya harus dihentikan, termasuk pemimpin yang tidak melayani dan jauh dari warganya.

Demokrasi yang beradab dan bisa dipercaya adalah demokrasi yang meletakkan rakyat sebagai sokoguru dan institusi demokrasi sebagai sarananya. Dengan pencerdasan politik warga maka pondasi demokrasi akan kuat, dan warga bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap pengemban amanah yang harus dipastikan berjalan diatas rel norma-norma hukum dan sosial yang berlaku.

Kita berharap Indonesia akan terhindar dari ancaman demokrasi moderen berupa manipulasi kekuasaan terhadap perundang-undangan demi hegemoni kekuasaan dan manipulasi terhadap lembaga-lembaga atau institusi-institusi negara untuk kepentingan “kekuasaan” yang cenderung korup dan rakus. melalui pendidikan politik akan terjadi peningkatan partisipasi politik dan terwujud kehidupan demokrasi yang adil dan beradab . Semoga!

(tuisan ini pernah dimuat di Harian Padang Ekspres.com)

Sabtu, 04 Agustus 2018

KKN Unitas dan FKS Padang Pariaman Penyuluhan Reproduksi Sehat

KKN Unitas dan FKS Padang Pariaman Penyuluhan Reproduksi Sehat


Sintuak, (Reportase Sumbar)--Penyebaran penyakit kelamin dan penderita HIV/AIDS yang semakin banyak di tengah masayarakat harus diantisipasi dengan pengetahuan reproduksi sehat yang benar. Akibat pengetahuan dan informasi yang tidak tepat, penderita banyak yang kaget ketika mengetahui dirinya sudah terkena penyakit tersebut.

Demikian terungkap dalam Penyuluhan  Reproduksi Sehat, Sabtu (4/8/2018), di Masjid Nurul Mubin Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman yang diselenggarakan Kelompok 10 Mahasiswa KKN Universitas Taman Siswa bekerjasama dengan Forum Kabupaten Sehat Padang Pariaman. Tampil sebagai narasumber  Sekretaris Forum Kabupaten Sehat Padang Pariaman Armaidi Tanjung, Pengelola KIA Puskesmas Sintuak Nur Octavia Syamsul dan Bhabinkamtibmas Sintuak Aipda Roy Martin.

Menurut Armaidi Tanjung, jika tempo dulu orang dari kampungnya merantau ke luar daerah tatkala berhasil di perantauan akan  mengirimkan wesel berupa uang.  Kalaupun pulang dari rantau  dirinya akan berbagi rezeki dengan orang kampungnya. “Namun saat ini, orang yang merantau tidak hanya mengirimkan uang ke kampungnya. Tapi sekarang penyakit pun sudah dikirimkannya ke kampung yang didapatkan ketika di perantauan,” kata Armaidi Tanjung.

Dikatakan Armaidi Tanjung, dari tiga kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Puskesmas Sintuak ternyata dua orang diperolehnya di perantauan. Satu kasus akibat hubungan seksual laki-laki suka laki-laki (LSL). Ini membuktikan bahwa merantau tidak hanya mendapatkan uang, tapi juga penyakit yang membahayakan. “Di perantauan mereka bebas melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya tanpa diketahui apakah terkena HIV/AIDS atau tidak. Sehingga kemungkinan terinfeksi HIV/AIDS tidak dapat dihindari,” kata Armaidi penulis buku Free Seks No, Nikah Yes ini.

Cara yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS tersebut adalah menjauhi perilaku seks bebas. Ini sesuai dengan peringatan Allah Swt. “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’ : 32). Jangankan melakukannya, mendekati saja kita sudah dilarang. “Setidaknya ada 12 akibat dari perilaku seks bebas ini. Sehingga sangat wajar adanya larangan mendekati zina tersebut,” kata Armaidi Tanjung menambahkan.

Nur Octavia Syamsul menyebutkan, penyebaran HIV/AIDS selain melalui hubungan seks berganti pasangan, juga melalui air susu ibu (ASI). Dengan ditemukan kasus HIV/AIDS di Puskesmas Sintuak, sejak April sudah dilakukan wajib pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin (catin)  di wilayah kerja Puskesmas. Hingga Juli sudah ada 30 orang catin yang melakukan pemeriksaan. Dengan pemeriksaan ini dapat diketahui catin yang terkena HIV/AIDS atau penyakit lainnya.

“Memang banyak yang protes, merepotkan. Sebelumnya catin dari Walinagari langsung ke KUA bisa dinikahkan. Kini dari Walinagari harus terlebih dahulu ke Puskesmas untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah ada hasil pemeriksaan kesehatan, dilanjutkan ke KUA. Saat pemeriksaan, catin baik perempuan maupun laki-laki, yang pernah melakukan hubungan seks intim menolak keras diperiksa. Namun setelah dijelaskan manfaat, akibat dan konsekwensinya, mereka paham,” kata Nur Octavia.        
           
Penyuluhan dihadiri dosen pembimbing lapangan (DPL) Nurlina, Walikorong Tanjung Pisang Raziom, mahasiswa KKN Kelompok 10 Unitas, dan masyarakat setempat.

(ris/arta)
 


Kamis, 02 Agustus 2018

Bupati Sepakati Kerjasama Pengembangan Proyek Listrik Tenaga Surya dan Pengembangan Ekonomi Khusus (KEK) di Padang Pariaman

Bupati Sepakati Kerjasama Pengembangan Proyek Listrik Tenaga Surya dan Pengembangan Ekonomi Khusus (KEK) di Padang Pariaman

Padang Pariaman (Reportase Sumbar)---Tidak menunggu lama, hanya butuh waktu setengah hari, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengambil keputusan untuk menyepakati kerjasama pengembangan proyek listrik tenaga surya dan Kawasan Ekonomi Khusus yang berfokus kepada energi bersih dan Sel Bahan Bakar Hidrogen.

Keputusan tersebut dituangkan dalam nota kesepahamanan (Memorandum of Understanding) bersama empat perusahaan multi internasional di sebuah rumah makan di Kota Padang, Kamis 02 Agustus 2018.

Sebelumnya, pagi di ruang kerja Bupati di Parit Malintang, keempat perusahaan internasional tersebut mempresentasikan rencana investasi di depan Bupati dan Kepala OPD terkait.

Masing-masing yang menandatangani Bupati Ali Mukhni mewakili Pemkab Padang Pariaman, Dr. Mohammad Rusydi CEO Brisbane Capital Investment Pty Ltd (BCI), Daehyun Jin CEO CK E & Solution Co., Ltd (CK), Deddy Alfiansa Direktur PT. General Management Asia (GMA) dan Ronny Pahlawan Presiden Direktur PT. Romulo Indo Gemilang (RIG). Sedangkan Woo Gyou Park CEO PT. PIK Surya Palu (PIK) bertindak sebagai saksi.

Isi kesepakatan utama kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam bidang pengembangan proyek listrik tenaga surya dan Kawasan Ekonomi Khusus yang berfokus kepada energi bersih dan Sel Bahan Bakar Hidrogen.

"Untuk tahap awal akan dikembangkan proyek listrik tenaga surya sebesar 50 MW di Tarok City," jelas Bupati Ali Mukhni.

Tarok City, lanjutnya, sangat membutuhkan pasokan energi listrik yang sangat besar karena di sana akan berdiri banyak gedung yang membutuhkan energi listrik, terutama untuk rumah sakit yang akan didirikan oleh Kemenkes.

"Kita sangat antusias dan bersemangat dengan rencana calon investor ini. Selain untuk kebutuhan Tarok City juga untuk kebutuhan listrik masyarakat yang masih belum banyak menikmati aliran listrik," katanya didampingi Kadis Perhubungan, Kadis DPMPTP dan Kadis Kominfo.

"Bapak Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, tadi siang di Tarok City sudah kita kabarkan rencana ini dan beliau menyambut baik bahkan menyarankan beberapa hal penting terkait kerjasama pengembangan listrik tenaga surya ini," tambahnya.

Terkait dengan banyaknya laporan tentang kurang terjaminnya kualitas produk energi listrik tenaga surya yang sudah dan sedang digunakan Pemkab Padang Pariaman, Daehyun Jin menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan produk modul unggulan Korea dan inverter yang digunakan merupakan produk inverter unggulan Korea.

"Kami menjamin kualitas produk kami selama 25 tahun dan untuk lampu penerangan jalan akan digunakan sistem metering yang terukur dan standar Korea," jelas Daehyun Jin.

Menyikapi kerjasama bilateral dengan empat perusahaan skala internasional tersebut, Kadis Perhubungan Taslim dan Kadis DPMPTP Hendra Aswara menyambut baik dan gembira.

Menurut Taslim, Pemkab Padang Pariaman menganggrakan Rp12 Milyar untuk membayar pajak lampu penerangan jalan.

"Setiap bulan kita bayar Rp1 Milyar untuk lampu jalan. Sistim penghitungannya pun sangat merugikan kita karena saat lampu mati tetap dihitung," jelasnya.

"Jika rencana investor dari Korea ini terwujud, mudah-mudahan banyak rumah masyarakat kita yang belum dialiri listrik dan jalan yang belum punya penerangan dapat diterangi dengan biaya lebih murah dan hitungannya terukur," katanya.

Hendra Aswara juga menyambut senang dengan rencana investor dari Korea ini karena merupakan full investor yang akan mendatangkan investasi (akumulasi modal di daerah) dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

"Sesuai dengan program kami, perizinan dari rencana ini akan kami percepat dan permudah asalkan semuanya sudah memenuhi prosedur aturan hukum nasional kita," kata Hendra menutup.(ris/rilis humas padang pariaman)
 

Sekda Jonpriadi Canangkan Kampanye Imunisasi Measles dan Rubella di SPMN 1 Batang Anai

Sekda Jonpriadi Canangkan Kampanye Imunisasi Measles dan Rubella di SPMN 1 Batang Anai

Batang Anai, (Reportase Sumbar)-- Pencanangan sekaligus kampanye Imunisasi Measles & Rubella (MR) untuk tingkat Kabupaten Padang Pariaman berlangsung di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Batang Anai, Kamis (2/8/2018).

Pencanangan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) H Jonpriadi SE MM atas nama bupati.

Ketika menyampaikan pengarahan, Sekda Jonpriadi mengemukakan, imunisasi merupakan satu di antara tindakan pencegahan penyebaran penyakit yang terbukti sangat cost efektif. Dalam hal ini, imunisasi satu upaya pelayanan kesehatan dasar yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.

Menurutnya, measles (penyakit campak) dapat menyebabkan radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan, diare dan gizi buruk. Sedangkan rubella (penyakit campak jerman) dapat menyebabkan kelainan jantung, kelainan mata, tuli, keterlambatan perkembangan dan kerusakan jaringan otak.

“Penyakit campak sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus serta ditularkan melalui batuk dan bersin. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi seperti diare, meningitis, pneumonia bahkan kematian,” ujar Jonpriadi.

Sedangkan rubella, lanjut dia, adalah penyakit yang sering menginfeksi anak dan remaja yang rentan. Namun, yang menjadi perhatian apabila rubella ini menginfeksi wanita hamil dapat menyebabkan keguguran ada kehamilannya atau bayi yang dikandungnya akan lahir cacat seperti kelainan jantung, gangguan penglihatan, tuli atau mengalami keterlambatan perkembangan (congenital rubella syndrom).

Sebelumnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dokter Jasneli MARS (Magister Administrasi Rumah Sakit – red) melaporkan, kegiatan pemberian imunisasi MR ini berlangsung serentak secara nasional sejak 1 Agustus s/d 30 September 2018. Untuk pencanangan tingkat kabupaten berlangsung di SMPN 1 Batang Anai, namun pemberian imunisasi (vaksin) sudah dimulai sejak kemarin (Rabu – red).

Sasaran vaksinasi imunisasi MR, katanya, adalah anak berusia sembilan bulan hingga 15 tahun dengan target minimal 95 persen. “Sebelumnya kami sudah memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga medis puskesmas sebagai vaksinator,” katanya lagi.

Dihubungi menjelang acara, Kepala Puskesmas Pasar Usang Dokter Rikavia Anwar menyebutkan, untuk wilayah kerjanya terdapat 5 SMP, 20 sekolah dasar (SD) dan puluhan taman kanak-kanak (TK), sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI, pelayanan imunisasi MR dilakukan hingga akhir Agustus. Selanjutnya, ada bulan September pelayanan dilakukan di puskesmas, posyandu, poskesdes dan polindes untuk bayi > 9 bulan dan anak anak yang belum bersekolah.

Kegiatan pencanangan sekaligus kampanye imunisasi MR tersebut difasilitasi oleh Kepala SMPN 1 Batang Anai Drs Edison bekerjasama dengan Pimpinan Puskesmas Pasar Usang dihadiri antara lain oleh Utusan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Ali Akbar, Dokter Spesialis Anak RSUD Padang Pariaman – Ranti Adriani, Camat Batang Anai Suhardi dan Wali Nagari Sungai Buluh Agusta Alidin.

(ris/rilis humas)

Rabu, 01 Agustus 2018

Penguatan Parpol dan Penguatan Kematangan Demokrasi

Penguatan Parpol dan Penguatan Kematangan Demokrasi


Penulis : Zulnaidi, SH--Ketua KPU Padang Pariaman
Ruang publik kita akhir-akhir ini dihebohkan dengan fenomena anggota legislatif yang pindah partai untuk pemilu legislatif tahun 2019. Sebuah fenomena yang tidak lazim dari sisi kajian kepartaian sebagai alat perjuangan idelogis, namun hal biasa jika ditilik dari praktik multi-partai yang berlaku di Indonesia pasca orde baru.

Ia menjadi tidak lazim dari perspektif bahwa “pertarungan” antar partai adalah pertarungan substantif yang berangkat dari nilai-nilai ideologis yang diusung partai yang seharusnya berbeda.

Kita bisa mengamati fenomena dwi-partai ala Amerika yang secara gamblang mempertontonkan pertarungan nilai-nilai atau pendekatan terhadap implementasi nilai-nilai yang saling berhadapan antara partai demokrat dan republik.

Namun akan sulit terjadi di negara multi-partai apabila dengan basis ideologi yang cenderung sama, tidak menerapkan manajemen partai yang demokratis dan konsep partai kader yang tidak kokoh.

Sehingga bisa dipahami bahwa ketika partai gagal menjadi alat perjuangan ideologis, tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi dan belum menerapkan manajemen kader yang kuat dan mendasar maka perpindahan anggota partai (DPR/D) menjelang pemilu akan terus terjadi, Partai akan selalu menjadi alat untuk meraih ambisi pribadi-pribadi opurtunis untuk bisa duduk di legislatif tentu saja dengan kalkulasi pragmatis.

Penguatan Parpol

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi berbasis kepartaian. UUD 1945 mensyaratkan bahwa peserta pemilu adalah Parpol, yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU Pemilu bahwa syarat untuk bisa diajukan sebagai caleg harus anggota (kader) Parpol yang dibuktikan dengan persyaratan kepemilikan dan menyerahkan KTA (kartu tanda anggota) parpol ketika mendaftarkan calegnya ke KPU.

Implementasi demokrasi berbasis kepartaian ini semakin menguat ketika DPR kita berisi fraksi-fraksi yang juga berbasis partai.

Dengan demikian kita bisa melihat alur argumentasi yang gamblang bahwa pada akhirnya kematangan demokrasi sangat bergantung pada kualitas atau eksistensi partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bukankah partai politik punya peran dalam agregasi aspirasi publik dan menyalurkannya menjadi sebuah kebijakan kenegaraan yang harusnya tunduk pada tujuan negara ini didirikan.

Ada beberapa prasyarat penguatan parpol
 

Pertama
Penyelenggaraankehidupan kenegaraan mengunci mati dan menyepakati secara konstitusional bahwa Indonesia berideologi Pancasila karena itu menjadi logis bahwa multi-partai yang hari ini diterapkan harus bergerak ke arah penyederhaan partai karena tidak ada basis ideologi yang beragam dan kontras yang bisa menjadi dasar lahirnya banyak partai seperti sekarang ini;

Kedua.
Partai didirikan harus dengan basis dan rumusan ideologis yang jelas sehingga nyata berbeda dengan partai yang lainnya dan memberikan pesan yang jelas kepada publik layaknya sebuah brand dalam ilmu bisnis.

Ketiga.
Partai ideologis harus dibentuk dalam tatanan partai kader sehingga nilai-nilai bisa diajarkan, dijaga dan diterapkan ketika kekuasaan/kepemimpinan bisa diraih.

Keempat.
Sebagai bagian dari entitas demokrasi maka partai harus komitmen dengan prinsip-prinsip demokrasi terutama dalam menjalankan manajemen kepartaian.

Tantang penguatan parpol kita hari ini adalah kita tidak konsisten dengan pilihan ideologis kontitusional yang ada, namun cenderung hanyut dalam arus ideologis praktis yang berkembang dari masa ke masa seperti terma ideologi nasionalis, agama, sosialis dan sebagainya.

Disamping itu trauma orde baru membuat kita membuka kran yang terlalu lebar untuk lahirnya partai-partai baru sehingga lupa untuk menutupnya sehingga terjadi “banjir” partai yang jika ditilik basis ideologisnya sama saja dengan yang sudah ada.

Apakah ini sebuah pilihan dengan orientasi kebangsaan ataukah sekadar pertarungan kekuasaan dengan pertimbangan pragmatisme semata?

Lima prasyarat yang Penulis kemukakan diatas jika tidak diterapkan maka bukan saja kehidupan demokrasi kita yang tidak akan bergerak menuju kualitas yang terus membaik namun secara teknis menyulitkan penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Lihat saja bagaimana mana fenomena personalisasi partai telah melahirkan praktik-praktik tidak demokratis dalam pengisian kepemimpinan dan manajemen partai.
Partai ditentukan oleh siapa yang memimpin bukan ditentukan oleh nilai-nilai internal partai, akibatnya terjadi banyak pemecatan dan pergantian pengurus menjelang pendaftaran partai dan saat pendaftaran caleg yang mengakibatkan partai tidak siap ketika harus berhadapan dengan agenda tahapan pemilu dan yang sering menjadi korban adalah penyelenggara pemilu itu sendiri.

Lemahnya ideologi partai dan miskinnya penerapan konsep partai kader menyebabkan kontestasi pemilu berubah menjadi kontestasi perebutan jabatan dan pekerjaan dengan penghasilan yang menggiurkan.

Bukan hanya publik dirugikan karena partai hanya menyediakan pilihan berupa caleg-caleg miskin konsep namun juga menyebabkan tergerusnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi akibat inkompetensi dan inkonsistensi calon terpilih - jelas ini berimplikasi terhadap demokrasi yang dibangun di negeri ini.

Kematangan Demokrasi

Moh. Hatta menyebutkan bahwa partai adalah alat publik untuk menyampaikan aspirasi. JIka ingin kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik, publik harus diyakinkan bahwa demokrasi yang kita terapkan hari ini bisa dipercaya sebagai alat mencapai kesejahtaraan rakyat.

Kepercayaan yang dibangun dengan cara menerapkan peran parpol dalam menyediakan kader-kader dan program-program yang berkualitas dan praktik-praktik kepemimpinan yang taat hukum dan taat prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan bernegara yang demokratis.

Penyederhanaan jumlah partai dengan basis ideologis (tidak harus dibatasi 2-3 saja) akan berdampak pada kontestasi yang relatif mudah dipahami oleh publik karena ada konsep yang jelas dan pilihan program yang konkrit yang disediakan oleh parpol dalam kontestasi pemilu.

Publik harus diajarkan dan mulai belajar menggunakan pemilihan umum sebagai ikhtiar perbaikan kehidupan masyarakat berdasarkan ukuran rasionalitas bukan lagi primordialitas (SARA).

Dengan kematangan demokrasi via penguatan parpol ini kita berharap tidak ada lagi fenomena “kutu loncat”; perebutan caleg; pemecatan pengurus menjelang pemilu; pembajakan partai dalam pilkada; distrust terhadap lembaga negara dan partai dan; apatisme publik terhadap demokrasi dan pemilu. Semoga!

(tulisan ini pernah dimuat di Harian Padang Ekspres)

Selasa, 31 Juli 2018

Irwan Prayitno : “ Keluarga Miliki Peran Sangat Penting”

Irwan Prayitno : “ Keluarga Miliki Peran Sangat Penting”

PADANG PARIAMAN,(Reportase Sumbar) ---Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan keluarga sangat berperan penting dalam membentuk karakter anak, karena itu orang tua perlu menciptakan suasana nyaman, dan contoh untuk membentuk pribadi yang baik.

"Jadi keluarga merupakan tempat yang paling efektif dalam membentuk karakter anak," kata Gubenur Irwan Prayitno saat membuka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-25 di VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padangpariaman, kemarin.

Ditegaskannya, sekolah hanyalah sebagai pembantu dalam proses pembentukan karakter anak, dan lingkungan sebagai pendukungnya. Keluarga menjadi penting karena waktu anak paling banyak berada di tengah keluarganya, dan rumah sebagai sarananya.

Pada saat keluarga berkumpul, orang tua harus memberikan contoh atau menjadi teladan yang baik, karena apa pun aktivitas orang tua akan ditiru oleh anak.

"Apabila orang tua suka mengaji maka anak-anaknya juga akan gemar mengaji, namun sebaliknya apabila orang tua suka marah-marah maka anak akan suka berkata kasar," katanya.

Agar pembangunan karakter anak tersebut dapat tercapai, maka kenyamanan dalam rumah harus diciptakan agar anak-anak betah di rumah. (ris)

Senin, 30 Juli 2018

Padang Pariaman Segera Miliki Masjid Megah

Padang Pariaman Segera Miliki Masjid Megah

PADANG PARIAMAN,(Reportase Sumbar)---Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni menyatakan tidak lama lagi daerah Padangpariaman segera memiliki Masjid Raya Padangpariaman. Masjid tersebut dibangun dalam kawasan Ibukota Kabupaten Padangpariaman di Korong Pasa Dama Nagari Paritmalintang, Kecamatan Enam Lingkung.

"Sekarang saya meninjau lokasi pembangunan Masjid Raya Padangpariaman ini, dimana terlihat proses pengerjaan masjid tersebut ditaksir  telah mencapai hampir 70 persen lebih," kata Bupati Padangpariaman, H Ali Mukhni, Senin (30/7/2018)

Saat ini proses pengerjaannya juga tampak terus dikebut. Hal itu agaknya memang sangat beralasan, pasalnya Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni  sendiri tampak begitu terobsesi dan antusias agar masjid megah berukuran 60 m x 60 m persegi yang  menempati areal seluas 2,5 hektare itu bisa dirampungkan secepatnya.

"Harapan kita paling tidak pada bulan Desember tahun ini, masjid ini sudah bisa ditempati. Artinya, pada tahun baru 2019 mendatang, masjid ini telah efektif sepenuhnya untuk dimanfaatkan guna menunjang kegiatan ibadah dan pengembangan kegiatan keagamaan umat Islam di daerah ini," ungkap Ali Mukhni, saat meninjau masjid tersebut kemarin. (ris)
=
Armaidi Resmi Mundur Dari Bacaleg  PKB  Dapil 2 Kota Pariaman

Armaidi Resmi Mundur Dari Bacaleg PKB Dapil 2 Kota Pariaman

Armaidi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Sekretaris DPC PKB Kota Pariaman, Akiardi di kantornya, Senin 30 Juli 2018
Padang Pariaman, (Reportase Sumbar)---Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Armaidi Tanjung resmi  mengundurkan diri sebagai Bacaleg PKB  di  Dapil 2 Kota Pariaman  (Pariaman Utara) diurutan 2. Surat pertanyaan mundur langsung diserahkan Armaidi ke DPC PKB Kota Pariaman yang diterima sekretaris DPC PKB Kota Pariaman Akiardi dan tembusannya ke KPU Kota Pariaman yang diterima Kasubag Teknis Akhirulsyah, Senin (30/7).

Menurut Armaidi, surat pengunduran bermaterai ini langsung diberikan kepada DPC PKB dan KPU Kota Pariaman untuk memastikan  tidak maju pada Pemilu 2019 mendatang. “Saya mengetahui didaftarkan ke Kota Pariaman setelah mendapat informasi dari Sekretaris DPC PKB Kota Pariaman Akiardi dalam masa perbaikan berkas caleg. Selain itu, juga dari rilis laporan pendaftaran caleg di group WA PKB Kota Pariaman nama saya ditempatkan di Pariaman Utara nomor urut 2,” tutur Armaidi.

Berkas pencalegan yang sudah diserahkan ke DPW PKB Sumbar langsung dikirimkan ke DPC Kota Pariaman diakhir pendaftaran bacaleg ke KPU. Kemudian didaftarkan sebagai Bacaleg PKB di Dapil Pariaman 2 (Pariaman Utara). “Surat pernyataan mundur ini  sebagai bentuk ketegasan dari penolakan yang sudah dilakukan Ketua dan Sekretaris DPW PKB Sumbar, saya  sampaikan surat pernyataan pengunduran diri ini,” kata Armaidi.

Meski mundur dari proses pencalegan, kata Armaidi, aktifitas kemasyarakatan yang sudah dan akan dilakukan tetap berjalan seperti biasa. “Aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan bukan menjadi tujuan utama untuk jadi caleg. Tanpa mencaleg pun, aktifitas keseharian tetap berjalan normal,” kata Armaidi.

Armaidi mengaku, adanya  pemberitaan dirinya ditolak di PKB Sumbar, sudah ada dua partai politik yang meminta berkas caleg untuk didaftarkan sebagai caleg di partainya. “Pertama di partai yang memiliki kursi di DPRD Sumbar untuk mencaleg di Propinsi Sumbar. Kedua, di partai baru untuk Dapil Padang Pariaman 2 (Kecamatan Sintuak, Lubuk Alung dan Batang Anai). Keduanya saya sampaikan tidak berminat maju di partai tersebut. Tentu tidak etis saya sebutkan partainya. Cukup saya dan orang yang meminta berkas tersebut mengetahuinya,” tutur Armaidi menambahkan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, “Selasa (3/7) lalu Ketua DPW PKB Sumbar Febby Dt. Bangso  di ruangannya disaksikan Sekretaris PKB Sumbar Firdaus, Febby menulis langsung dengan tangannya sendiri nama saya di nomor urutan 7. Ternyata dalam proses lanjutannya, tidak didaftarkan walaupun berkas yang dibutuhkan sudah disiapkan dan diserahkan,” kata Armaidi.

“Selasa (17/7) malam menjelang pendaftaran ke KPU, bersama Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Sumbar Azwandi Rahman, Febby dan Firdaus sebagai ketua dan sekretaris DPW PKB Sumbar yang ditemui di ruang kerjanya tidak dapat meloloskan. Sekalipun Azwandi sudah memberikan garansi agar bisa diloloskan,” kata Armaidi.

Dikatakan Armaidi, pada Pemilu 2014 lalu meraih suara terbanyak diantara 7 caleg PKB dapil Sumbar 2, yakni 2.777. Dari tujuh caleg pada Pemilu 2014, hanya dirinya yang kembali mendaftar. Selain itu, untuk memenuhi kuota perempuan, dua orang caleg perempuan diantarkan ke DPW PKB. Yakni Hartini Zahar  diterima Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Iswandi Mukhtar dan Eva Wardani diterima Sekretaris DPW PKB Firdaus.

Armaidi mulai aktif di PKB sejak tahun 2001. Meski pernah ditawari beberapa partai lain, dirinya tetap konsisten di PKB. Pernah menjabat Sekretaris dan Wakil Ketua DPW PKB Sumbar, serta Wakil Sekretaris PW NU Sumbar. Kini Wakil Ketua  DPC PKB Padang Pariaman. (ris/arta)


Minggu, 29 Juli 2018

Pemkab Dijatah Bantuan Rp280 Juta

Pemkab Dijatah Bantuan Rp280 Juta

PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar)---Pemerintah Kabupaten Padangpariaman berhasil memperoleh bantuan Rp280 juta melalui Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat untuk keperluan pengembangan objek wisata Pantai Arga Permai di Kecamatan Batang Gasan di daerah setempat.

"Dana ini nantinya akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pembangunan pergola dan toilet," kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Padangpariaman, Jon Kenedi, Minggu (29/07/2018)

Ia merinci dana ini masing-masingnya, untuk pembangunan toilet sebesar Rp110 juta, sedangkan pergola Rp170 juta.

Pembangunan pergola dan toilet t merupakan langkah awal pengembangan kawasan Pantai Arga dari rencana yang telah dibuat.

Sesuai rencana pengembangan pantai tersebut, nantinya akan dilengkapi wahana wisata olah raga, karena didukung oleh potensi ombak untuk selancar atau "surfing" bagi pemula.

Selain itu, pantai ini juga dijadikan wisata olah raga keluarga karena juga akan dibangun pedestrian untuk pesepeda.

“Dengan adanya pergola tersebut maka dapat menjadi tempat bersantai bagi wisatawan, baik untuk melepas penat maupun menunggu anggota keluarganya berolahraga,” terangnya.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Disparpora Padangpariaman, Wiwiek Herawati menyebutkan, pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp25 miliar untuk pengembanganPantai Arga Permai.

"Karena membutuhkan dana besar maka pembangunannya bertahap," katanya.

Ia mendorong wali nagari di daerah itu untuk menganggarkan dana desa untuk pengembangan objek wisata Pantai Arga dimaksud.

Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Arga Permai, Epo Yuliadi (28) mengatakan untuk mengembangkan potensi Pantai Arga pihaknya telah membentuk kelompok sejak beberapa waktu lalu.

"Kami menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan ketika berkunjung ke Pantai Arga Permai," ujar dia.

Keunggulan pantai tersebut yaitu ombaknya dapat dimanfaatkan untuk berlatih selancar bagi pemula, dan padang rumput yang lokasinya bersisian dengan danau limpahan muara Sungai Batang Gasan dapat dijadikan lokasi rekreasi keluarga.(ris)

Sabtu, 28 Juli 2018

ASN Diminta Terus Tingkatkan Disiplin

ASN Diminta Terus Tingkatkan Disiplin


PADANG PARIAMAN,(Reportase Sumbar)---Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur meminta kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Padangpariaman untuk terus meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

"ASN adalah pelayan masyarakat, jadi keberadaan  mereka bukanlah untuk dilayani," kata Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur saat melakukan monitoring apel pagi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padangpariaman Sabtu (28/7/2018)

Katanya lagi, kepada semua jajaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Padangpariaman untuk terus meningkatkan disiplin serta kinerja masing-masing, sehingga berpengaruh terhadap SAKIP dan LAKIP.

Dikatakan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip tata  kelola kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented  government) sesuai dengan kewenangannya.

Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran  hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

"Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padangpariaman. Berdasarkan RPJMD tersebut telah dirumuskan Visi Pemerintah Kabupaten Padangpariaman menjadi Kabupaten Padangpariaman baru unggul dalam mewujudkan masyarakat  yang religius, cerdas dan sejahtera," ujarnya.

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut  mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya  yang berkualitas berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu  berbasiskan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian  wirausaha, mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasiskan sistem agribisnis dan agroindustri, mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan  (ris)
 

Tk.Ahmad Damanhuri Wartawan Singgalang, Terpilih Jadi Ketua PWI Padang Pariaman & Kota Pariaman

Tk.Ahmad Damanhuri Wartawan Singgalang, Terpilih Jadi Ketua PWI Padang Pariaman & Kota Pariaman



Pariaman (Reportase Sumbar) - Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Sabtu (28/7) berjalan sukses. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor PWI Padang Pariaman dan Kota Pariaman, di Kampuang Balacan, Kelurahan Pondok Duo, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Wartawan Singgalang, A Damanhuri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman periode 2018-2021.
Ketua panitia pelaksana, Bustanul Arifin menyebutkan, terpilihnya A. Damanhuri sekarang adalah secara aklamasi.

“Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang menyatakan siap untuk menjadi ketua, dan akhirnya diusulkan empat orang yang lengkap persyaratan untuk menjadi ketua, yaitu Armaidi Tanjung, Darmansyah, Agus Suryadi dan Tuanku A. Damanhuri, ketiga kandidat itu tidak bersedia untuk menjadi ketua yang akhirnya terpilih A. Damanhuri melalui aklamasi, “kata Bustanul Arifin.

Katanya, dengan terpilihnya A. Damanhuri sebagai ketua, tentu dia langsung menggantikan posisi Ketua PWI sebelumnya Ikhlas Bakri yang telah memimpin organisasi itu selama dua periode. Setelah ketua terpilih menyanggupi tanggungjawab sebagai Ketua PWI Padang Pariaman dan Kota Pariaman selama tiga tahun ke depan, maka dirinya langsung membentuk formatur untuk membentuk kepengurusan.

Berdasarkan keputusan tim formatur tersebut, maka langsung dibentuk kepengurusan PWI Padang Pariaman dan Kota Pariaman periode 2018-2021, untuk Dewan Kehormatan yaitu Ikhlas Bakri sebagai ketua, dengan anggota Dedi Salim, Indra Sakti, Nasrun Jon, dan Suardi Aminsyah.

Sedangkan Ketua, A. Damanhuri, Wakil Ketua Bidang Advokasi Darmansyah, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mudawar, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Agus Suryadi, Sekretaris Darwisman, dan Bendahara Armaidi Tanjung.

Kepengurusan juga dilengkapi dengan sejumlah seksi, yaitu bidang Kewartawanan Elektronika Rudi Yudistira, Keolahragaan Zulfikar, Pendidikan dan Kebudayaan Binjai Chaniago, Pariwisata Tomi Syamsuar, Politik dan Pemerintahan Bustanul Arifin, serta Hukum Warman. Ketua terpilih A. Damanhuri menyatakan akan melaksanakan beberapa langkah mulai dari konsolidasi organisasi dan peningkatan kompetensi wartawan.

Katanya, dia akan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah bidang pembangunan di daerah itu. “Namun, jika ada gesekan antara pemerintah atau pemangku kepentingan atas pemberitaan, maka kami akan meningkatkan seksi pembelaan wartawan dan meningkatkan kompetensi wartawan yang bersangsangkutan,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus mengatakan dirinya menemukan keunikan pada pemilihan pimpinan PWI Padang Pariaman dan Kota Pariaman. “Ada dua keunikan yang saya lihat pada konferensi PWI Padang Pariaman dan Kota Pariaman,” katanya. Ia menyebutkan hal unik pertama yaitu calon ketua yang diusulkan pada konferensi tersebut banyak yang mengundurkan diri sehingga salah satu calon terpojok.

“Di daerah lain bahkan semangat untuk menjadi ketua. Hal unik kedua yaitu ketua terpilih membentuk formatur dan langsung menyusun kepengurusan. Menurut saya hal ini merupakan penyusunan kepengurusan tercepat, belum ada duanya,” tambahnya. (rel/ris)