Rabu, 14 Agustus 2019

Parizal Datuk Pucuk Siap Gandeng Arrival Boy Maju di Pilkada Sijunjung 2020

Parizal Datuk Pucuk Siap Gandeng Arrival Boy Maju di Pilkada Sijunjung 2020

Sijunjung (Reportase Sumbar)- Suhu politik Sijunjung pasca pelantikan 30 anggota DPRD Sijunjung, Sumatera Barat mulai panas. Pasalnya, sejumlah nama Calon Bupati (Cabup) mulai mencuat.

Bahkan nama Parizal J Dt Bagindo Sutan,SE yang lebih akrab dipanggil sebutan Datuk Pucuk kini pun mulai digadang-gadangkan maju di Pilkada Sijunjung 2020-2024.

Malah Datuk Pucuk siap menggandeng Wabup Arrival Boy,SH untuk maju bersama. Apalagi, antara Datuk Pucuk dan Arrival Boy sudah kenal dekat saat bersama bertugas di Jambi pada tahun 1980-2005.

"Nah, sudah pantas dan layak Datuk Pucuk untuk maju bersama dengan Arrival Boy. Kami siap mendukung jika duet anak muda  dan ninik mamak ini untuk bersama membangun Sijunjung,"kata HM Yusuf tokoh masyarakat Kamangbaru diamini Musirman Dt Bagindo Rajo dan Yunizar Dubalang Sinaro kepada awak media, Rabu (14/8/2019).

Disebutkan HM Yusuf, selain mantan kepala dinas, Datuk Pucuk juga dikenal sosok Datuk panutan di Kamangbaru. Bahkan Datuk Pucuk juga sebagai penggiat gerakan subuh berjemaah di Kecamatan Kamangbaru. "Nah, untuk itu kami tak akan ragu lagi soal Datuk Pucuk jika beliau siap untuk mendampingi Wabup Arrival Boy maju di Pilkad Sijunjung,"ujar sesepuh Golkar Kabupaten Sijunjung itu saat berdiskusi terkait Pilkada Sijunjung 2020.

Terkait hal itu, Datuk Pucuk pun tak menapiknya. "Ya, jika saya diminta Wabup Arrival Boy untuk mendampinginya maka saya siap maju. In sha Alloh saya siap mendampingi Arrival Boy maju di Pilkada 2020 mendatang,"kata Ketua KAN Muaro Takung Terbaik di Kabupaten Sijunjung 2019 itu.

Wabup Arrival Boy yang ditanya soal itu  merasa terhormat atas kesedian Datuk Pucuk sebagai pendampingnya. "Semuanya saya serahkan pada ninik mamak dan tokoh masyarakat dan saya ucapkan terimakasih atas doa dan dukunganya,"ucap Arrival Boy pada awak media, Rabu (14/8/2019).saptarius (***)
Mahasiswa Harus Berperan Aktif Membangun Peradaban Bangsa

Mahasiswa Harus Berperan Aktif Membangun Peradaban Bangsa


Pariaman (Reportase Sumbar)---Aktifitas menulis dan membaca turut membangun peradaban bangsa Indonesia. Karena dengan aktiftas menulis dan membaca melahirkan bahan bacaan yang dapat membangun peradaban bangsa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual di kampus harus mampu berperan aktif dalam membangun peradaban bangsa tersebut.

Demikian diungkapkan Bendahara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Padang Pariaman/Kota Pariaman Armaidi Tanjung, Sabtu lalu, pada Pelatihan Jurnalistik Siap Pakai, di sekretariat PC NU Kota Pariaman, Simpang Jagung, Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Menurut Armaidi, aktifitas membaca sesungguhnya merupakan perintah ayat pertama turun yang diterima Nabi Muhammad Saw. dari malaikat Jibril. “Bacalah”, begitu ayat pertama dari surat Al-Alaq turun.

“Banyak orang yang menulis sesuatu pada mulanya bertujuan sebagai catatan harian seusai melakukan sesuatu. Seperti menulis pada buku diary. Pada saat menulisnya hanya merupakan keluh kesah yang dihadapi dalam kehidupan keseharian. Namun dikemudian hari, catatan harian tersebut menjadi sumber sejarah penting  dan peradaban dari sesuatu komunitas,” kata Armaidi Tanjung yang juga penulis sejumlah buku ini.

Ditambahkan Armaidi, bahkan sebuah komunitas (suku) yang tidak pernah ditemukan tulisan yang ditinggalkan oleh generasi pendahulunya, sehingga sulit mengetahui sejarah dan peradaban dari suku tersebut. “Jika ingin menghancurkan peradaban sebuah bangsa, maka hancurkan perpustakaannya yang menyimpan banyak buku, dokumen  dan bahan bacaan lainnya tentang bangsa tersebut,” kata Armaidi.

Armaidi juga menyebutkan, kemampuan menulis harus didahului dengan minat baca. Mereka yang tidak berminat membaca, maka akan sulit menulis. Untuk itu, mereka yang ingin menulis harus memaksa dirinya agar mulai rajin membaca. Sediakan waktu untuk membaca setiap hari. Hanya dengan banyak membaca seseorang akan mudah menulis.

“Tak ada alasan lagi menumbuhkan minat baca sulit karena susah mendapatkan buku bacaan. Soal buku sekarang sudah banyak terdapat di perpustakaan. Ada perpustakaan di sekolah, kampus, milik Pemerintah Kota Pariaman di pantai Gandoriah, di kantor desa, bahkan perpustakaan keliling. Masalahnya, masih belum banyak yang memanfaatkan secara maksimal,” tutur Armaidi.

Koordinator Pelatihan Ridho Setia Putra mengatakan, pelatihan  diikuti kader PMII Kota Pariaman, IPPNU Kota Pariaman dan GP Ansor Sumbar,  berlangsung sejak Jumat (9/8). Materi yang disampaikan adalah apa alasan menulis, teknik menulis berita, teknik wawancara dan teknik menulis profil. Pelatihan juga disertai dengan praktek menulis berita sehingga peserta langsung memahami bagaimana menulis sebuah berita.
Dikatakan Ridho, pelatihan diharapkan mampu memberikan bekal keterampilan menulis kepada peserta yang mayoritas mahasiswa. “Dengan bekal pengetahuan dari pelatihan Jurnalistik Siap Pakai ini, mudah-mudahan sudah ada peserta yang mampu menulis di media massa nantinya,” kata Ridho Setia Putra.(**) 
Hari Ini KPU Sumbar Tetapkan Anggota DPRD Sumbar Terpilih

Hari Ini KPU Sumbar Tetapkan Anggota DPRD Sumbar Terpilih

Kantor KPU Sumbar ( Fhoto : Internet)
Padang (Reportase Sumbar) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar akan menggelar rapat pleno hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Rabu (14/8).

“Dalam agenda KPU Sumbar, pleno terbuka penetapan hasil pemilihan DPRD Sumbar akan dilaksanakan 14 Agustus. Sebanyak 65 calon anggota (DPRD) Sumbar akan ditetapkan pasca keluarnya Putusan Makamah Konstistusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Sumbar,” kata Divisi Teknis KPU Sumbar Izwaryani saat dihubungi wartawan di Padang, Selasa (13/8).

Bicara soal rekomendasi pelantikan pihaknya berjanji akan bergerak secepat mungkin untuk menyerahkan kepada pemerintahaan provinsi Sumbar.

“Untuk memberikan rekomendasi itu, calon terpilih harus melengkapi syarat-syaratnya. Hingga saat ini ada satu orang anggota DPRD Sumbar terpilih yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN),” ungkapnya.

Ditambahkan Izwaryani terkait LHKPN itu harus dilengkapi sebelum penetapan karena KPU Sumbar juga harus melampirkan rekomendasi tersebut agar Pemprov bisa menerbitkan SK DPRD tersebut. (***)

Rabu, 07 Agustus 2019

Empat Orang Meninggal Dunia, Akibat Truk Menimpa Mobil di Kelok Pargede

Empat Orang Meninggal Dunia, Akibat Truk Menimpa Mobil di Kelok Pargede

PADANG PANJANG (Reportase Sumbar)- Truk menimpa mobil di Kelok Pargede, kawasan Lembah Anai. Dilaporkan empat penumpang mobil meninggal, Selasa (6/8) sekira pukul 23.05 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimbun Singgalang, truk yang menimpa mobil itu, diderek dari lokasi kecelakan sebelumnya usai menabrak pagar air terjun di Lembah Anai. (baca: Rem Blong, Truk Tabrak Pagar Pengaman Objek Wisata

Truk sedang di derek, tetapi naas truk Fuso E 8109 AS itu sampai di TKP menimpa minibus Suzuki Karimun.

Minibus berpenumpang 8 orang tersebut merupakan satu keluarga yang merupakan warga Mandi Angin Bukittinggi. Empat penumpang yang diketahui meninggal di Tempat Kejadian Perristiwa masing-masing Quin (2), Dania (4), Dani (33) dan Dareni (58). Empat penumpang lainnya yaitu Denis (5), Halim (1), Misla (33) dan Yanti (38).

Kasat Lantas Padang Panjang Iptu Juliadi kepada Singgalang membenarkan kasus tersebut. “Petugas kepolisian melakukan olah TKP. Namun kasus itu tengah ditangani petugas Polres Padang Pariaman,” katanya. (***)

Sumber : https://www.topsatu.com/truk-timpa-mobil-empat-orang-dikabarkan-meninggal/

Sudah Mandiri 74 KPM PKH Padang Pariaman Mengundurkan Mandiri

Sudah Mandiri 74 KPM PKH Padang Pariaman Mengundurkan Mandiri

BATANG ANAI, (Reportase Sumbar)---Sebanyak 74 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) telah mengundurkan diri sebagai penerima bantuan atau disebut juga dengan Graduasi Mandiri Sejahtera PKH Kabupaten Padang Pariaman.

Keluarga tersebut mundur secara sukarela karena sudah mampu dan bisa menghidupi keluarganya sendiri.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Hendra Aswara mengapresiasi masyarakat yang secara sadar mengundurkan diri sebagai penerima bantuan PKH.

"Per Juli 2019, ada 74 keluarga yang secara sadar mundur sebagai penerima bantuan PKH. Saat ini kita terus gencar menghimbau masyarakat yang sudah mampu untuk keluar dari PKH dan kemudian diusulkan keluarga miskin yang berhak menerima sebagai penggantinya," ujar Hendra saat menghadiri Praktek Kerja Lapangan Pendamping PKH di Nagari Sungai Buluh, Kec. Batang Anai, Senin (5/8/2019).

Ditambahkannya bahwa penerima bantuan PKH di Padang Pariaman sebanyak 17.033 Kelapa Keluarga. Penerima bantuan PKH tersebut difasilitasi Pendamping PKH sebagai ujung tombak dalam sosialisasi pemanfaatan dana PKH.

"Kita punya 66 Pendamping PKH yang setiap hari mengawasi penggunaan dana PKH dan juga memberikan pemahaman pola asuh, hidup sehat, pendidikan dan lainnya," ujar mantan Kepala Dinas PMPTP itu.

Sementara Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Aprizondi menjelaskan PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan.

"Kepada penerima bantuan PKH, kita pasang stiker di rumahnya sebagai keluarga miskin," kata Aprizondi.

"Maksud pemasangan stiker adalah sebagai penanda bahwa rumah tersebut sebagai keluarga miskin. Jika tidak benar keluarga tersebut keluarga miskin maka secara rasional pasti mereka malu," pungkas Aprizondi. (rel/rs)
Bicarakan Kerjasama Dua Daerah, Bupati Ali Mukhni Terima Kunjungan Walikota Pariaman Genius Umar

Bicarakan Kerjasama Dua Daerah, Bupati Ali Mukhni Terima Kunjungan Walikota Pariaman Genius Umar

PARITMALINTANG, (Reportase Sumbar)---Bupati Padang Pariaman Drs. H. Ali Mukhni menerima kunjungan Walikota Pariaman, Dr. H. Genius Umar di ruang kerjanya, Parit Malintang, Selasa (06/08/2019).

Genius didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Efendi Jamal, dan Plt Kepala Dinas Kominfo Hendri. Sementara Ali Mukhni didampingi Kepala Dinas LHPKPP Yuniswan, Kepala BPKD Armeyn Rangkuti, Kabag Humas Andri Satria Masri, dan Kabid Persampahan Arkadius.

Hubungan antara Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dengan Walikota Pariaman Genius Umar layaknya kakak adik. Hubungan baik tersebut sangat positif dan menguntungkan bagi kedua daerah yang mereka pimpin.

Betapa tidak, beberapa persoalan pelik yang menyangkut kepentingan kedua daerah selesai hanya lewat ngobrol santai kedua kepala daerah tersebut.

Bagaimanapun Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman tidak bisa dipisahkan. Meski sudah berpisah 16 tahun lebih, namun kedua daerah masih memiliki banyak persoalan yang belum tuntas, terutama menyangkut pengalihan aset, perbatasan dan kerjasama antar dua daerah.

Pertemuan dua orang nomor satu di Piaman Laweh kali ini guna menjalin sinergitas dua daerah serumpun yang beradik-kakak ini.

Adapun poin pembicaraan yang didiskusikan secara intens hingga sampai di meja makan siang itu antara lain, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik Kota Pariaman di Tungka sudah tidak dapat lagi menampung sampah warga Kota Pariaman dikarenakan luasnya hanya 1 Ha sementara lahan pengganti belum tersedia. 


Pihak Pemko Pariaman mendengar Kabupaten Padang Pariaman sedang membangun TPA Regional Sumatera seluas 20 Ha yang didanai APBN sebesar Rp. 1.3 Triliun. Pihak Pemko Pariaman mengajukan permohonan untuk bisa ikut memanfaatkan TPA yang ada di Padang Pariaman dalam bentuk kerjasama pengelolaan persampahan. 

Pelayanan air minum untuk warga Kota Pariaman belum terpenuhi secara maksimal sementara PDAM Padang Pariaman memiliki kapasitas terpasang yang sangat besar dan bisa melayani seluruh wilayah hingga sampai Kota Pariaman. Walikota Pariaman meminta PDAM Padang Pariaman dapat meluaskan jangkauan pelayanan air minumnya.
 

Melihat aset sarana prasrana perkantoran Pemkab Padang Pariaman yang cukup banyak di wilayah Kota Pariaman, Walikota Genius menyarankan ke Bupati Ali Mukhni untuk mengalihfungsikan sarana prasarana tersebut suatu saat menjadi hotel dan convention centre jika perkantoran Pemkab Padang Pariaman telah dipindahkan semuanya ke Parit Malintang. Genius mengakui bahwa fasilitas penginapan di Kota Pariaman belum representatif untuk menampung wisatawan yang semakin membludak ke Pariaman.
 

Penataan pinggir sungai di kawasan eks Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kab. Padang Pariaman untuk mendukung program Kota Pariaman dengan konsep Water Front City.
 

Dukungan fasilitas sarana olahraga (veneu) untuk rencana pengusulan Kota Pariaman menjadi Tuan Rumah PORPROV Sumatera Barat Tahun 2020 nanti. Berdasarkan informasi dari beberapa pihak, Kab. Pasaman Barat menyatakan ketidaksiapannya menjadi tuan rumah. Hal ini kesempatan bagi Kota Pariaman untuk mengambil alih tuan rumah tentu dengan bantuan dari Padang Pariaman dalam kerjasama pemakaian veneu.

Dalam hasil perundingan tersebut, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menyambut baik tindak lanjut kerjasama ini yang MoU-nya sudah ditandatangani beberapa tahun yang lalu.

"Pariaman dan Padang Pariaman hanya dipisahkan oleh administratif wilayah. Sebenarnya kedua daerah tidak bisa dibedakan dan dipisahkan. Untuk itu, apa yang bisa dilakukan secara bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan warga kedua daerah adalah pemikiran kita berdua," kata Ali Mukhni kepada Genius.

Itulah kenapa, kata Ali Mukhni lagi, rumah dinas yang disebutnya Rumah Rakyat di Karan Aur dipertahankan dan lebih diperindah bentuk bangunannya itu adalah dalam rangka ikut memajukan pariwisata di Pariaman selain juga mempertahankan sejarah bahwa Pariaman adalah ibukota Kab. Padang Pariaman dulunya.

Ke depan daerah yang secara kebudayaan, kultur dan kebiasaan masih satu ini masih banyak yang perlu disinergikan sehingga ke dua daerah ini bisa sama-sama berkembang sebagai daerah yang lebih maju. (rel/rs)

Sabtu, 03 Agustus 2019

Pemko Pariaman Himbau Masyarakat Agar Tidak Memotong Sapi Betina Untuk Kurban

Pemko Pariaman Himbau Masyarakat Agar Tidak Memotong Sapi Betina Untuk Kurban

Pariaman - Mendekati hari raya kurban atau Idul Adha, Pemerintah Kota Pariaman mengimbau masyarakat agar tidak memotong sapi betina produktif.    

Walikota Pariaman, Genius Umar menyebut pemotongan sapi betina produktif akan menganggu perkembangbiakan ternak mamalia tersebut.

Ia meminta masyarakat memilih sapi betina non produktif untuk dikurbankan.

Menurut dia, sapi betina produktif masih potensial berkembangbiak. Jika dipotong, populasi sapi tidak berkembang dengan baik.

"Larangan ini agar regenerasi ternak sapi tetap terjaga, sehingga kebutuhan daging sapi di daerah kita tercukupi," katanya saat sosialisasi pemotongan hewan kurban di salah satu hotel di Kota Pariaman, Kamis (1/8).

Pada hari raya kurban, ungkapnya, minimal seribu ekor sapi disembelih umat muslim di Kota Pariaman. Hal itu mempengaruhi perkembangan populasi sapi di daerah tersebut, apabila memotong sapi betina.

"Kurun setahun kira-kira tiga ribu ekor sapi dipotong untuk kebutuhan hari raya kurban, hari raya Idul Fitri dan di hari biasanya. Nah, jika sapi betina produktif yang dipotong jelas populasi sapi terganggu," ungkapnya.

Pemko Pariaman meminta pedagang dan peternak memastikan kesehatan ternak, sebelum dijual untuk hewan kurban.

Pemko Pariaman telah menurunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ternak yang akan dipotong saat hari raya kurban.

"Ternak yang sehat akan diberi label. Jika ternaknya sakit, bisa menular kepada manusia," pungkasnya.

Larangan pemotongan sapi betina produktif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4).

Pasal ini menyebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.

Tidak main-main. Sanksi diatur dalam pasal 86. Bagi penyembelih sapi betina produktif, dikenakan pidana kurungan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 300 juta.

Kapolres Pariaman, AKBP HAndry Kurniawan mengatakan pelaku penyembelihan sapi betina produktif seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 akan disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dinas terkait.

"Penyidik kepolisian dalam tahapan ini adalah koordinator pengawasan saja. Nanti pelimpahan berkas perkaranya ke Kejaksaan melalui surat dari Polres," katanya.

Polres Pariaman melalui personil Bhabinkamtibmas mengimbau masyarakat, pedagang ternak tidak menyembelih sapi betina produktif.

Dengan imbauan itu, diharapkan masyarakat memahami pentingnya menjaga populasi sapi.


sumber : pariamantoday.com
Pemkab Pasaman Lindungi Masyarakatnya Dengan BPJS Kesehatan

Pemkab Pasaman Lindungi Masyarakatnya Dengan BPJS Kesehatan

 Pasaman -  Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terus menunjukan keseriusan komitmennya dalam melindungi dan menjamin kesehatan masyarakat lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bupati Yusuf Lubis melalui Sekretaris Daerah, Mara Ondak mengatakan terakhir Pemda setempat mengalokasikan anggaran sebasar Rp.1,8 Miliar untuk program JKMP-Saiyo UHC Open System.

"Jadi terhitung mulai hari ini, Kamis (1/8/2019) seluruh masyarakat Pasaman sudah dilindungi BPJS Kesehatan. Karena daerah kita yang kedua setelah Padang Panjang se-Sumatera Barat yang menerapkan Open System di BPJS Kesehatan. Artinya siapapun masyarakat Pasaman hari ini yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan langsung saja meminta rekomendasi ke Dinas Sosial untuk diterbitkan kartunya," terang Mara Ondak.

Mara Ondak menyebutkan, setidaknya Pemerintah Daerah menganggarkan Rp. 21,3 Miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.

"Rp. 14,495 Miliar untuk Jamkesda, Rp. 5 Miliar untuk JKMP-Saiyo UHC dan Rp. 1,8 Miliar untuk JKMP-Saiyo UHC Open System," tambahnya.

Lewat program tersebut kata dia, secara otomatis kedepan tidak ada lagi masyarakat Pasaman yang tidak terlayani kesehatannya saat berobat ke Puskesmas maupun Rumah Sakit. "Ini juga sebagai bentuk wujud dari Visi Misi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin yang tertuang dalam RPJMD Pasaman," katanya.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Pasaman, Syafrudin mengatakan dengan adanya Open System ini sangat membantu masyarakat miskin atau kurang mampu didaerah tersebut dengan keanggotaan PBI APBD kelas III.

"Kita perlu mengucapkan apresiasi kepada Pemda Pasaman atas keseriusannya dalam menjamin kesehatan masyarakat. Kemudian kami sampaikan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu terlanjur mendaftar peserta mandiri saat ini masih menunggak iurannya juga bisa dialihkan ke peserta PBI APBD. Dengan catatan meminta surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan iuran tunggakan itu otomastis diputihkan," kata Syafrudin.

Syafrudin menegaskan bahwa dengan Open System ini sudah melindungi seluruh masyarakat Pasaman yang belum memiliki jaminan sosial kesehatan.

"Sekali lagi bagi masyarakat Pasaman mau miskin kaya dan lainnya yang belum memiliki jaminan kesehatan segera urus surat rekomendasinya ke Dinas Sosial. Kemudian antarkan kepada kami untuk diterbitkan kartu BPJS Kesehatannya. Jangan tunggu sakit dulu, baru mengurus kartu BPJS Kesehatan," katanya.

Pihaknya mengatakan kedepannya, dengan open system akan memudahkan masyarakat dalam berobat tanpa menunggu lama dalam pengaktifan kartu BPJS Kesehatan. "Pelayanan kesehatan akan sangat mudah dan membantu masyarakat," tutupnya.

sumber : www.pasbana.com