.jpg) |
| Walinagari Pauhkamba M Nur |
PADANGPARIAMAN ---- Walinagari Pauahkamba M Nur meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padangpariaman agar lebih pro aktif dalam menggelar sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pada saat pemilihan kepala daerah yang tahapannya akan segera dimulai pada beberapa minggu ke depan.
"Belajar dari pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden yang berlangsung baru-baru ini terkesan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU masih jauh dari yang diharapkan. Makanya banyak masyarakat yang kebingungan bagaimana tatacara pemilihan yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Bahkan banyak yang mengaku dan menyatakan kepada saya sebagai walinagari jika mereka sedikit kebingungan dengan cara pencoblosannya," kata Walinagari Pauhkamba M Nur, kemarin.
Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemilu pihak KPU tegas mantan Komisioner KPU Padangpariaman ini, harusnya jangan terkesan menutup diri, sehingga banyak ruang yang tidak termanfaatkan secara maksimal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Padahalkan untuk sosialisasi itu sebenarnya sangat banyak wadahnya. Termasuk bagaimana memanfaatkan setiap media yang ada untuk menyampaikan pesan pesan atau sosialisasi kepada para pemilih yang ada," tegasnya.
Minimnya kegiatan sosialisasi yang diberikan jajaran KPU sebutnya antara lain terlihat kurang dilibatkannya jajaran walinagari seperti dirinya saat persiapan rakor pemilu yang dilakukan pihak KPU. Padahal menurutnya, keberadaan dan peran dari walinagari jelas sangat penting artinya sebagai menyambung tangan dalam rangka mensosialisasikan tekhnis maupun tatacara proses pemilihan umum yang ada.
"Perlu diketahui warga yang memilih itukah umumnya masyarakat nagari yang berada di bawah naungan pemerintahan nagari masing-masing, makanya sangat tidak beralasan kiranya, jika pihak walinagari tidak dirangkul oleh pihak KPU," tegas M Nur.
Juga tidak kalah pentingnya, komunikasi dua arah dengan semua elemen yang ada, baik itu sesama jajaran penyelenggara pemilu maupun dengan jajaran pemerintahan nagari juga perlu dibangun dengan baik, sehingga dengan demikian diharapkan tidak terjadi miss komunikasi yang bisa saja akan merugikan pihak pihak lain di luar KPU. Sekaligus dengan begitu juga diharapkan jika urusan pemilu tidak hanya sekadar urusan KPU saja.
Disebutkan, minimnya sosialisasi pemilu juga bisa berdampak lain terhadap lahirnya beragam pandangan di tengah masyarakat. Seperti misalnya ketika pemilihan harus kembali diulang seperti yang terjadi di TPS 2 Nagari Pauahkamba. Dalam perkembangannya ada yang terkesan mengkambinghitamkan pihak lain.
"Buktinya pemilihan ulang itu karena salah sianulah bahkan ada yang menyalahkan camat sampai walinagari. Padahalkan pihak pemerintahan kecamatan maupun walinagari sama sekali tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemilihan ulang tersebut. Kami hanya sebagai penyedia tempat. Lain tidak. Lagi pula apapun bentuknya pelaksanaan pemilu di lapangan itu sepenuhnya jelas merupakan tanggung jawab penuh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU. Artinya kalah ada yang menyalahkan KPPS, dalam hal ini yang patut disalahkan dalam hal ini tentunya adalah pihak KPU," tegasnya.
Tidak dinafikan tegasnya, dilakukannya PSU di TPS 2 Pauahkamba, tidak terlepas dari kurang terbangunnya komunikasi yang baik, sehingga menimbulkan terjadinya miss komunikasi di lapangan.
Ketua KPU Padangpariaman, Zainal Abidin dihubungi terpisah melalui ponselnya mengaku pihaknya saat ini sedang fokus pada persiapan proses rekapitulasi penghitungan suara yang dijadwalkan akan dilangsungkan kemarin.
"Yang jelas saat ini kita sudah siap untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat KPU. Jadi dalam hal ini sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Semua berjalan sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan secara nasional," tegasnya.
Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemilu, pihaknya dari jajaran KPU sebut Zainal Abidin tentu berkomitmen agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan aman dan lancar, sehingga pada akhirnya setelah semua proses berakhir di tingkat KPU akan dilanjutkan ke KPU Provinsi dan KPU RI," tambahnya mengakhiri. (ris malalak)
