AGAM --Anggota DPRD Sumbar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Drs. H. Asrafaber mengakui masih cukup banyak bengkalai yang mesti diselesaikannya sebagai wakil rakyat di DPRD Sumbar.
Bagi masyarakat Kabupaten Agam, maupun sebagian besar masyarakat Sumbar, sosok Buya Drs. H.Asrafaber memang sudah tidak asing lagi. Semangat pengabdian yang besar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang telah ditunjukkannya selama ini sebagai anggota DPRD Provinsi Sumbar dari Fraksi PKS, tentunya menjadi alas an kuat untuk itu.
Demikian pula komitmen kuat yang ditunjukkannya selama ini, baik dalam berbagai bidang jabatan maupun bidang pengabdian yang dilakoninya selama ini menjadikan sosok Buya H. Asrafaber begitu familiar di tengah memasyarakat.
Tampil apa adanya dengan penuh kesederhanaan membuat dirinya begitu muda diterima oleh berbagai kalangan. Makanya tak heran jika sosok dan figur Buya Asrafaber selama ini menjadi begitu memasyarakat dan dikenal dengan kepribadiannya yang terlihat sangat bersahaja.
“Jadi jika nantinya masyarakat kembali mempercayai dan mengamanahkan saya sebagai wakil rakyat di DPRD Sumbar, tentunya saya akan terus berjuang untuk membantu masyarakat. Hal itu tentu bukannya tanpa alasan. Buktinya, saat turun melakukan reses ke tengah masyarakat, cukup banyak masukan atau aspirasi yang saya dapatkan dari berbagai lapisan masyarakat,” terang Asrafaber dihubungi di sela-sela kesibukannya melakukan reses ke sejumlah daerah pemilihannya, antara lain kunjungan sekaligus pelaksanaan penyelenggaraan jenazah ke Masjid Taqwa Guguak dan kunjungan ke daerah Bawan, kemarin.
Diakuinya, sejauh ini cukup banyak problem dan permasalahan masyarakat yang perlu diselesaikan sesegeranya.
Baik itu terkait perlunya bantuan biaya pendidikan, bagi masyarakat kurang mampu maupun bantuan beasiswa atau bentuk santunan lainnya.
“Begitu pula perlunya bantuan untuk para peserta BPJS Kesehatan mandiri. Karena dari berbagai keluhan yang kita terima dari masyarakat, masyarakat mengaku banyak yang tidak mampu membayar iyuran BPJS nya, sehingga untuk ini tentu perlu dicarikan solusi atau jalan keluarnya,” bebernya.
Ditegaskannya, untuk menjawab berbagai permasalahan dimaksud, setidaknya ada empat program prioritas yang ingin diperjuangkannya melalui lembaga legislative nantinya.
“Salah satu program prioritas yang akan saya perjuangkan adalah bidang keagamaan. Karena seperti diketahui, selama ini bidang keagamaan masih cenderung terabaikan oleh pemangku kepentingan atau pun pihak pemerintah. Seakan bidang keagamaan bukan menjadi kewajiban pokok bagi mereka,” terang Asrafaber, menjawab Koran ini kemarin.
Program prioritas kedua sebut mantan Kepala Kemenag Kabupaten Agam, Payakumbuh dan Kota Padang Panjang ini, yaitu bidang pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. “Karena kan selama seolah-olah ada diskriminasi antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum, demikian pula adanya jurang pemisah antara pendidikan negeri dan swasta. Bahkan ada kecendrungan sekolah agama sepertinya terkesan dianaktirikan,” terangnya.
Namun dalam perkembangan berikutnya menurut Asrafaber, mulai ada perhatian dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk membantu penganggaran untuk menunjang kelangsungan pendidikan keagamaan. Demikian pula halnya anggaran untuk guru mengaji lainnya.
Program prioritas ketiga lanjutnya, yaitu memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak masyarakat adat, terutama kalangan ninik mamak yang ada. Demikian pula halnya keberadaan tanah ulayat yang selama ini terkesan kurang mendapat perhatian khusus dari pemangku kepentingan.
