Penyerahan LKPJ Walikota Pariaman Tahun 2025
KOTA PARIAMAN - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pemerintahan Kota Pariaman yang pimpin oleh Walikota Yota Balad dan Mulyadi tahun anggaran 2025 yang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman berjalan alot dan dinamis.
Terpantau, rapat paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Muhajir Muslim selaku pimpinan sidang waktu saat itu.
Ia menyampaikan bahwa pentingnya fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap optimal dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Pariaman.
Muhajir menjelaskan, di tengah efisiensi ini, Kota Pariaman bisa lebih mandiri ke depan dengan apa yang kita punya seperti dari sektor pariwisata atau pertanian, perikanan atau pendapatan lainya untuk bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD)
Di forum resmi tersebut, agenda penyampaian rekomendasi hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ dibacakan oleh anggota DPRD, Dicky Samardi, yang memaparkan berbagai catatan terhadap kinerja Pemerintah Kota Pariaman sepanjang tahun 2025.
 |
| Ketua Pansel LKPJ Tahun 2024, Dicky Samardi |
Dicky memaparkan dari sisi pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp620,43 miliar atau sekitar 94,61 persen dari target Rp655,73 miliar, sehingga masih perlu peningkatan kinerja untuk mencapai target optimal.
“Terkait pengelolaan keuangan daerah, capaian PAD yang hanya 94,61 persen masih belum sesuai target yang ditetapkan, sehingga perlu upaya maksimal untuk meningkatkannya pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer pusat, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 9,26 persen. Kondisi ini dinilai menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang masih tinggi.
“Dari data tersebut terlihat bahwa Kota Pariaman masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerah,” kata Dicky.
 |
| Ketua DPRD Kota Pariaman Muhajir Muslim |
Selain itu, DPRD menyoroti tingginya belanja pegawai yang mencapai 53,04 persen dari total belanja daerah. DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah menyesuaikan komposisi belanja sesuai ketentuan, sehingga anggaran lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan publik.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menyampaikan bahwa pentingnya peningkatan PAD sebagai kunci kemandirian daerah. Ia mendorong adanya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Karena itu, kata Wawako Pariaman ini mari kita maksimalkan peningkatkan PAD. Hal ini tentu bisa diwujudkan secara bersama termasuk dukungan anggota DPRD, di mana masing-masing anggota dewan dapat menginisiasi minimal satu event tahunan yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Papar, Mulyadi
Kembali menegaskan, langkah kongkrit ini dapat menjadi strategi konkret dalam menggali potensi daerah sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis masyarakat, hal ini sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat kepada rekening daerah Kota dan Kabupaten. Terang, Wawako Pariaman. (*)
