 |
Agam---Pemilu Tahun 2024 diharapkan jadi momentum strategis untuk kembali membangkitkan keunggulan Sumatera Barat selama ini. Seperti ditegaskan Drs. H. Asrafaber,MM, Anggota DPRD Provinsi Sumbar dari Fraksi PKS, dewasa ini cukup banyak persoalan krusial yang membelit masyarakat Sumatera Barat, seperti halnya kasus narkoba, kasus LGBT, kasus perpecahan hingga makin banyaknya kasus perceraian rumah tangga. "Bahkan khusus untuk kasus LGBT jumlahnya bahkan telah mencapai 25 ribuan, atau peringkat kelima Nasional. Ini tentunya jelas sangat mengkhawatirkan dan merisaukan kita di Sumatera Barat ini. Belum lagi kasus peredaran narkoba yang banyak merecoki generasi muda kita di Sumatera Barat yang terkenal dengan filosofinya, Adat Basandi Syarak Syarak Basandi kitabullah," terangnya.
Demikian pula berdasarkan hasil kajian Lembaga Kajian Alquran Jakarta, diketahui, bahwa hampir 72 persen masyarakat Indonesia masih buta aksara Alquran.
"Ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi kita di Sumatera Barat ini. Karena jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut dapat dibayangkan bagaimana nasib anak kemenakan kita ke depannya," tegasnya.
Dalam hal ini menurutnya, setidaknya ada lima komponen penting yang memiliki tanggungjawab moral untuk bisa merubah dan memperbaiki kondisi keprihatinan yang dihadapi oleh masyarakat kita di Sumbar ini.
Baik itu komponen pemerintah selaku pengambil kebijakan, kalangan ninik mamak, alim ulama, kalangan agniya atau orang memiliki kemampuan ekonomi lebih, demikian pula kalangan intelektual sendiri yang merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Sumatera Barat selama ini.
"Mungkin kinilah saatnya keunggulan intelektual yang dimiliki Sumbar selama ini mesti harus dibangkitkan kembali. Dan itu tentunya perlu dilakukan melalui program nyata di lapangan," terangnya.
Demikian pula lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan keagamaan juga mestinya harus menjadi perhatian khusus bagi pihak pengambil kebijakan. Termasuk diantaranya bagaimana memperhatikan keberlangsungan lembaga pendidikan agama atau lembaga pesantren yang ada di Sumbar selama ini.
"Harapan kita tentunya ke depan tidak ada lagi adanya anggapan dikotomi antara pendidikan umum dan agama. Karena kalau kita sampai mengabaikan lembaga pendidikan agama atau pesantren, berarti kita telah mengabaikan sejarah kita sendiri," terangnya.
Karena seperti diketahui tegasnya, bangsa kita Indonesia termasuk Sumatera Barat selama ini telah banyak berhutang budi kepada para ulama yang telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Negara kita Republik Indonesia ini.
Dengan alasan itulah sebutnya, ke depan hendaknya keberpihakan APBD Provinsi maupun Kabupaten Kota mestinya harus lebih jelas lagi guna membantu kelangsungan pendidikan lembaga pesantren-pesantren yang ada di Provinsi Sumbar.
Seperti diketahui lanjutnya, bahwa keberlangsungan pendidikan agama tentunya bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan agama semata, melainkan juga tanggungjawab semua pihak. Baik itu tanggung jawab pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota yang ada di Sumbar. "Alhamdulillah saat ini sepertinya kepedulian terhadap pendidikan agama mulai mendapat perhatian dari pihak pemerintah. Buktinya, saat ini sekitar 400 guru PAI telah mendapatkan fasilitas PPG oleh pihak pemerintah melalui anggaran APBD," terangnya.
Hal ini sebutnya tentunya perlu diapresiasi sedemikian rupa, sehingga ke depannya, penganggaran bantuan dana APBD provinsi maupun pemerintah kabupaten kota terhadap keberlangsungan dan kemajuan masa depan pendidikan agama semakin meningkat dari waktu ke waktu.
"Hal ini tentunya perlu direspon oleh semua pemangku kepentingan yang ada di Sumbar. Apalagi Sesuai dengan falsafah adat kita di Minangkabau, yaitu Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kita Bullah. Tentunya hal ini jangan hanya sekadar slogan atau semboyan semata, melainkan juga betul-betul terimplementasi dalam bentuk penganggaran dalam anggaran APB," terangnya. (ris)
