 |
| Ketua KPU Padangpariaman Zulnaidy SH |
PADANGPARIAMAN - Genderang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 segera ditabuh. Kenapa tidak saat ini Presiden Repoblik Indonesia Ir H Joko Widodo telah melantik Komisioner KPU tingkat pusat untuk periode 2022 sampai 2027.
Kenapa tidak selasa kemarin menjadi peristiwa penting dalam catatan demokrasi Indonesia, bertempat di Istana Kepresidenan 7 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilantik Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 33 P tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum. Ketujuhnya akan menahkodai lembaga penyelenggara pemilu ini untuk masa jabatan lima tahun kedepan.
Meskipun sudah menjadi keharusan bagi Presiden untuk melantik pada tanggal tersebut, namun tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa ini memberikan sedikit sitawa sidingin bagi panasnya atmosfir politik nasional yang dilanda polemik penundaan pemilu.
Hal mana beberapa waktu terakhir bangsa ini diguncang oleh isu perpanjangan masa jabatan Presiden yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, lebih khusus lagi UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.
Tujuh putra putri terbaik bangsa inilah yang kedepan akan menentukan sukses-tidaknya tugas berat pemilu 2024 yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak se Indonesia.
Dari ketujuh orang ini, hanya satu orang yang merupakan petahana dan sekaligus menjadi Ketua yakni Hasyim Asy'ari, ia secara kolektif kolegial akan jalan bersama Mochamad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Mellaz untuk memastikan agenda nasional ini sukses berjalan.
Usai pelantikan tersebut Ketua KPU Kabupaten Padangpariaman Zulnaidi, SH menyikapi agenda pemilu apa yang akan segera berlangsung di Padangpariaman.
Sebagai bagian dari KPU secara nasional, beliau turut bahagia dengan peristiwa pelantikan ini dan berharap pimpinan KPU nasional segera mengambil langkah cepat terutama untuk kepastian anggaran pemilu serta kepastian beberapa Petaturan KPU yang akan jadi pondasi tahapan yang akan segera mulai bulan Juni tahun 2022.
Zulnaidi menjelaskan bahwa terkait regulasi, kebijakan dan anggaran pemilu, semua menjadi gawe KPU RI.
Ditingkat kabupaten, KPUD sudah melakukan beberapa langkah persiapan seperti pendidkan pemilih dan sosialisasi pemilu 2024, melakukan pemutakhiran data pemilih setiap bulannya, melakukan kajian evaluasi terhadap pemilu 2019 sebagai bahan untuk KPU pusat, melakukan kajian terhadap beberapa rancangan Peraturan KPU untuk pemilu 2024, konsolidasi internal dan beberapa lainnya.
Mengingat kegiatan tahapan pemilu ini akan segera mulai dalam dua bulan kedepan, Zulnaidi menjelaskan bahwa ada beberapa agenda tahapan yang musti dilaksanakan dalam wilayah kerjanya mengacu pada draft peraturan yang prinsipnya sudah disepakati, diantaranya: mulai juni akan mulai masif dilakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi di seluruh segmen potensial, pendaftaran parpol (partai politik) di mulai awal Agustus, tugas KPUD nantinya melakukan verifikasi administrasi keanggotaan dan verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu yang musti selesai awal Desember 2022.
Rekrutmen PPK & PPS (panitia pemilihan kecamatan & panitia pemungutan suara) juga diselesaikan tahun ini, mulai prosesnya bulan Oktober sampai desember, namun efektif bekerja awal tahun 2023, selanjutnya ada tugas penataan Dapil (daerah pemilihan) untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten, hal mana KPUD berwenang mengusulkan ke pusat untuk ditetapkan KPU RI, kegiatan ini sekitar november-desember; ditahun ini juga KPUD akan mulai terlibat tahapan awal terkait dokumen calon anggota DPD, Persiapan pendataan pemilih dan beberapa kegiatan lain yang efektifnya terlaksana di tahun 2023.
Terkait agenda Pilkada Padangpariaman, Zulnaidi memastikan tahapannya dimulai tahun 2023, berbeda dengan pemilu, beliau menjelaskan bahwa agenda keserentakan pemilu dan pilkada 2024 ini menjadi peristiwa penting yang perlu jadi perhatian dan dukungan semua pihak karena besarnya beban dan tantangan yang musti diselesaikan.
"Sampai kapanpun KPU tidak akan pernah bisa sukses mengemban amanah ini kalau tidak didukung seluruh pihak yang berkepentingan, terutama dukungan masyarakat, pemerintah, parpol, ormas, OKP, pers dan sebagainya," tandasnya mengakhiri. (Zulnaidi)
