 |
| Wali Nagari Paritmalintang Syamsuardi ( Fhoto : Istimewa ) |
Bahkan saat itu Presiden Joko Widodo didampingi Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni dan Walinagari Paritmalintang H Syamsuardi meletakan batu pertama pembangunan laga-laga ( bangunan yang dapat dipergunakan untuk pergelaran bermacam jenis kesenian tradisonal minangkabau)
"Kita tidak menyangka Nagari Paritmalintang akan dikunjungi Presiden Repoblik Indonesia. Apalagi Bapak Presiden juga meletakan batu pertama pembangunan laga-laga saat itu," kata Walinagari Paritmalintang H Syamsuardi Reportase Sumbar, beberapa waktu lalu
Katanya, anggaran untuk pembangunan laga-laga tersebut memakai dana desa/nagari sebesar Rp 45 juta. Namun, nilai bangunan laga-laga sampai sekarang diperkirakan mencapai Rp 150 juta lebih.
Ini yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia saat itu. "Saat itu Bapak Presiden menyatakan hanya dengan Rp 45 juta bangunan laga-laga ini dapat diselesai. Apalagi pengerjaannya hanya dikerjakan selama 21 hari, setiap hari 50 orang yang terlibat disini, dan ini sudah selesai. Ini yang perlu digalakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Syamsuardi mengulangi ucapan Presiden Joko Widodo saat itu.
Apalagi katanya, menurut Presiden Jokowi saat itu, sebagian dari dana desa/nagari sudah masuk ke Kabupaten Padangpariaman, tapi belum masuk ke Desa. Itu yang terus didorong agar penggunaan dana desa itu betul-betul bisa menggerakkan ekonomi di bawah, di desa, dan juga bisa meningkatkan daya beli di rumah tangga di masyarakat.
Kemudian katanya, saat itu Presiden melihat dua proyek pembangunan laga-laga tersebut sangat tinggi peranannya dalam melestarikan kesenian tradisonal minangkabau. Selanjutnya, dana desa/nagari juga telah dipergunakan Pemerintahan Nagari untuk pembangunan jalan, adapun pasir dan batunyadibeli dari masyarakat nagari. “Artinya uang itu berputar terus dalam nagari," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padangpariaman Erman menyebutkan besaran dana desa yang akan diterima daerah itu pada 2018 mencapai Rp 81,3 miliar. "Besaran dana tersebut meningkat dari 2017 yang hanya Rp53 miliar untuk 60 nagari induk," katanya
Katanya, peningkatan tersebut karena nomor register 43 nagari pemekaran di kabupaten itu telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa bulan lalu. Meskipun tahun depan jumlah dana desa yang diperoleh kabupaten itu meningkat, namun rata-rata perolehan dana masing-masing nagari masih sama seperti tahun 2017 yaitu sekitar Rp700 juta sampai Rp800 juta per tahun.
Hal itu disebabkan sejumlah nagari di kabupaten itu masih belum memenuhi syarat lengkap untuk meningkatkan dana desa yaitu memiliki badan usaha milik desa, embung, produk unggulan, dan sarana olahraga.
Sementara itu, Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur meminta kepada semua walainagari se Padangpariaman agar hati-hati dalam pengunaan dana desa/nagari. "Kita Pemkab Padangpariaman setiap saat memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada pemerintahan nagari tentang pengunanaan dana desa harus sesuai dengan aturan perundang-undangan," ujarnya.
Semua itu katanya, sangat penting agar staf dan walinagari se Padangpariaman tidak terjerat dengan persoalan hukum. "Jalankan semua aturan yang berhubungan dengan pengunaan dana desa, semua staf dan walinagari se Padangpariaman tidak akan terjerat persoalan hukum," tambahnya.(ris)
