![]() |
| Sekda Saat acara rehabilitasi |
PADANGPARIAMAN --- Pemerintah Kabupaten Padangpariaman menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Suara serta rekomendasi anak harus
menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pemulihan, sehingga
kebutuhan anak benar-benar terakomodasi.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Padangpariaman,
Hendra Aswara, kemarin, saat membuka kegiatan Diseminasi Hasil Konsultasi dan
Rekomendasi Anak serta Bimbingan Teknis Pemerintah Daerah dalam Program
Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera Barat.
Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Padangpariaman ini
merupakan kolaborasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KemenPPPA), khususnya Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak,
DP3AKB Provinsi Sumatera Barat, serta Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
(PKBI).
Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk
menyampaikan hasil konsultasi anak sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah
daerah dalam mengintegrasikan perspektif dan kebutuhan anak ke dalam program
pemulihan pascabencana.
Sekda menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda
Sumatera Barat pada tahun 2025 tidak hanya berdampak terhadap kerusakan rumah
dan infrastruktur, tetapi juga memengaruhi kehidupan anak-anak, mulai dari
terganggunya pendidikan, hilangnya ruang bermain, hingga munculnya rasa cemas
dan ketidakamanan.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur
yang rusak. Kita juga harus membangun kembali kehidupan sosial masyarakat serta
memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi dalam setiap tahapan
pemulihan,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak
hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin anak-anak tumbuh sehat, memperoleh
pendidikan, terlindungi, serta mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan
pendapatnya.
Ia menekankan bahwa anak bukan sekadar
penerima manfaat pembangunan, melainkan bagian penting yang harus dilibatkan
dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak
Pasal 12, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta
Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi
Anak melalui Forum Anak.
“Anak-anak di Huntara Talao Mundam dan
Asam Pulau merupakan pihak yang paling merasakan langsung dampak bencana.
Mereka mengetahui apa yang mereka butuhkan. Karena itu, kita harus memberikan
ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi. Suara dan rekomendasi anak tidak
boleh berhenti sebagai laporan kegiatan, tetapi harus menjadi masukan nyata
dalam penyusunan Rencana Aksi PRRP,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda meminta seluruh
organisasi perangkat daerah (OPD) agar menindaklanjuti rekomendasi anak melalui
kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Forum
Anak juga harus dilibatkan secara bermakna mulai dari proses asesmen,
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Selain itu, ia menekankan pentingnya
memastikan pemulihan di hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap)
memperhatikan kebutuhan spesifik anak, seperti keberlanjutan pendidikan,
pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, perlindungan dari kekerasan,
pemenuhan identitas hukum berupa akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA),
serta penyediaan ruang bermain yang aman.
Secara khusus, Sekda juga meminta
Bappeda Kabupaten Padangpariaman mengawal seluruh komitmen dan rekomendasi yang
dihasilkan dalam kegiatan tersebut agar terintegrasi ke dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah.
“Kita ingin apa yang disampaikan dan
disepakati hari ini benar-benar memiliki tindak lanjut. Jangan sampai hanya
menjadi catatan dalam forum, tetapi harus diwujudkan dalam program dan kegiatan
pemerintah daerah pada tahun berikutnya,” tambahnya.
Kepada anak-anak yang tergabung dalam
Forum Anak, Sekda berpesan agar tidak ragu menyampaikan aspirasi dan terus
berperan sebagai Pelopor dan Pelapor dalam upaya pemenuhan hak serta
perlindungan anak, baik di lingkungan huntara maupun nagari.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah
Kabupaten Padangpariaman berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, organisasi
masyarakat, dan Forum Anak dalam mewujudkan pemulihan pascabencana yang
inklusif dan berperspektif anak.
Dengan demikian, pelaksanaan PRRP Sumatera Barat tidak
hanya memulihkan kondisi fisik wilayah terdampak, tetapi juga memastikan
anak-anak dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, nyaman, memperoleh
hak-haknya, dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas demi terwujudnya
Padangpariaman Maju dan Sejahtera. (ren)


