Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Yogi Firman
PARIAMAN - Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Pariaman setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu reaksi keras dari jajaran legislatif. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman, Yogi Firman, secara tegas meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman untuk segera mengambil tindakan investigatif dan mengevaluasi menyeluruh pihak penyedia jasa katering atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Insiden ini bermula ketika para siswa menyantap paket makanan program MBG yang disajikan dengan menu utama berupa ayam goreng tepung (chicken). Tak lama berselang, puluhan hingga ratusan pelajar dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga harus mendapatkan penanganan medis intensif. Peristiwa ini sontak menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan orang tua murid dan masyarakat luas terhadap standar keamanan pangan dalam program prioritas tersebut.
Menanggapi insiden tersebut, Yogi Firman menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia mendesak Pemko Pariaman melalui dinas terkait untuk segera turun tangan menindaklanjuti kinerja SPPG yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan di sekolah tersebut.
Pemerintah harus memeriksa secara mendalam apakah proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) higienitas pangan.
Yogi menegaskan bahwa jika dalam investigasi nanti ditemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran SOP yang membahayakan kesehatan anak-anak, maka sanksi tegas mutlak harus dijatuhkan kepada pihak SPPG.
"Program Makan Bergizi Gratis ini tujuannya sangat mulia untuk mencerdaskan dan menyehatkan anak-anak bangsa. Namun, aspek higienitas dan kesehatan adalah harga mati yang tidak boleh ditawar. Jika terbukti menyalahi SOP, harus ada sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali," ujar Yogi.
Lebih lanjut, pimpinan DPRD Kota Pariaman ini melayangkan himbauan keras kepada seluruh pengelola SPPG yang bermitra dengan pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar para penyedia tidak hanya mengejar target kuantitas penyaluran, melainkan benar-benar memastikan bahwa makanan yang dibagikan memenuhi standar kesehatan yang layak.
Memastikan ayam dan bahan pendukung lainnya dalam kondisi segar, bersih, dan bebas dari kontaminasi bakteri.
Pengawasan ketat terhadap kebersihan dapur, alat masak, serta kesehatan para juru masak yang bertugas.
Menghindari makanan basi atau rusak akibat jarak waktu yang terlalu lama antara proses masak dan waktu konsumsi oleh siswa.
Sebagai bentuk fungsi pengawasan (controlling) lembaga legislatif, DPRD Kota Pariaman berencana mengambil langkah cepat dalam waktu dekat. Yogi memastikan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan letak persoalan yang sebenarnya terjadi.
DPRD akan segera menjadwalkan sidak ke fasilitas dapur SPPG untuk melihat langsung kondisi kebersihan dan alur kerja di tempat pengolahan makanan.
Pengelola atau kepala dapur SPPG yang bersangkutan akan dipanggil secara resmi ke gedung DPRD untuk dimintai keterangan terkait insiden keracunan di MTsN 1 Pariaman.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi tata kelola program MBG di daerah. Masyarakat kini menanti transparansi dan langkah nyata dari Pemko Pariaman serta DPRD dalam mengusut tuntas insiden ini demi menjamin keselamatan para siswa di sekolah-sekolah. (roz)
