 |
| Bupati Suhatri Bur Bersama BNPB |
PADAGPARIAMAN ---- Komitmen menjadi acuan dalam penanganan darurat saat kejadian bencana gempa bumi dan tsunami, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman buat Nota Kesepakatan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Penandatangannota kesepakatan (MoU ) oleh Bupati Padangpariaman Suhatri Bur bersama Deputi Pencegahan BNPB Prasinta Dewi berlangsung kemarin, .
 |
| Bupati Suhatri Bur Serahkan Cendra Mata Pada BNPB |
Dengan diserahkanya dokumen renkon ini oleh BNPB, Bupati Suhatri Bur mengucapkan terima kasih. Dia mengungkap, ketersediaan dokumen rencana Kkontingensi ini akan dapat mempermudah jalan dalam penyelesaian penanganan bencana di Padangpariaman. Dia meminta seluruh perangkat daerah untuk dapat mengatur dan memerankan diri dalam penanganan bencana nantinya.
"Seluruh stakeholder dapat berbuat sesuai tugas dan fungsi nya, karena kita sudah punya acuan dalam menciptakan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana, khususnya bencana gempa dan tsunami," ujarnya.
Sementara Deputi Pencegahan BNPB Prasinta Dewi mengharapkan, Pemkab Padangpariaman meninjau rencana kontinjensi ini secara berkala. Kemudian katanya, perlu meningkatkan kapasitas manajerial pelaku penanggulangan bencana melalui pelatihan secara bertingkat, bertahap, dan berlanjut.
"Bantuan penyusunan dokumen renkon ini sebagai salah satu bentuk dukungan BNPB kepada Pemkab melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) di 30 kabupaten/kota se-Indonesia. Termasuk Kabupaten Padangpariaman," ungkapnya.
Sebelumnya, telah dilaksanakan sosialisasi dokumen renkon kepada perangkat daerah, camat, dan nagari terkait serta lembaga terkait lainya di Dempo Anai Land Resort.
Pada kesempatan itu, melalui program IDRIP bantuan World Bank, Deputi Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menyerahkan dokumen renkon gempa bumi dan tsunami kepada Pemkab Padangpariaman yang diterima oleh Asisten III Setda Fakhriati.
Sekaligus juga dilangsungkan pengukuhan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Padang Pariaman periode 2023-2028, yang diketuai oleh Ritno Kurniawan.
Hadir anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, 0308 Pariaman Letkol Dwi Widodo, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Sumatera Barat Rudi Rinaldi. Ikut hadir mendampingi Bupati Suhatri Bur, Kalaksa BPBD Budi Mulya, Ketua TP PKK Padangpariaman Yusrita, dan Dandim 0308 Pariaman Letkol Inf Dwi Widodo, serta perwakilan Polres Padangpariaman dan Kota Pariaman. (eri)
