PADANGPARIAMAN---Anggota DPD-RI asal Sumatera Barat, Leonardi Harmaini, Selasa kemarin menjambangi KPU Padangariaman.
Kedatangan mantan Ketua DPRD Provinsi Sumbar itu tampak langsung disambut oleh Ketua KPU Padangpariaman, Zulnaidi bersama jajarannya, termasuk oleh petugas sekretariat KPU lainnya.
Juga hadir dalam kesempatan itu, jajaran KPU Pesisir Selatan.
Saat pertemuan yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor KPU Padangpariaman Selasa kemarin,
Leonardi Harmaini tampak banyak mendapatkan masukan dan informasi berharga lainnya dari pihak KPU Padangpariaman, khususnya terkait persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah ini.
Seperti ditegaskan Ketua KPU Padangpariaman, Zulnaidi, bahwa saat penandatangan NHPD antara pihak KPU dan Bupati Padangpariaman sebelumnya , pihaknya dari KPU sebelumnya nyaris menolak untuk menandatangani naskah NHPD dimaksud.
Pasalnya nilai nominal yang ditetapkan saat itu masih sangat jauh dari standar anggaran minimal yang diajukan oleh pihaknya dari KPU, yaitu sekitar Rp34 miliar.
"Persoalannya, nilai anggaran yang ditetapkan saat itu hanya berkisar Rp.25 miliar saja, sehingga dengan begitu, dari hasil hitung-hitungan yang dilakukan KPU sebelumnya, jumlah anggaran sebanyak itu tentunya masih banyak kekurangannya, yaitu masih kurang sekitar Rp9 miliar lebih lagi.
Hanya saja, kami dari KPU pada saat itu tetap mau menandatanganinya, itu setelah adanya kesepakatan atau addedum dengan pihak Bupati Padangpariaman, bahwa jika jumlah anggaran sebanyak itu tidak mencukupi, maka masih terbuka memungkinkan untuk dilakukannya penambahan anggaran untuk pelaksanaan pilkada dimaksud," terang Zulnaidi.
Lebih jauh Zulnaidi menambahkan, berdasarkan hasil estimasi atau hasil perhitungan secara mendetail yang dilakukan pihaknya dari KPU, dengan anggaran sebesar Rp25 miliar saja, maka jelas saja tidak akan mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan pilkada.
"Karena berdasarkan hitung-hitungan minimal yang kami lakukan di KPU, dana sebesar Rp. 25 miliar itu paling cukup untuk kegiatan sampai bulan Juni, setelah itu wallahu a'lam kita tidak tau lagi harus berbuat apa. Atau akan dikemanakan nasib pilkada di Kabupaten Padangpariaman ini," terangnya.
Lebih jauh Zulnaidi menyebutkan, anggaran Rp.34 miliar yang diajukan KPU tersebut tentu bukanlah mengada-ada. Melainkan sudah melalui proses rasionalisasi dan penghitungan yang mendalam.
Termasuk diantaranya mempertimbangkan Permendagri yang mengatur tentang penambahan honor bagi petugas pemilu. Belum lagi seiring adanya penambahan jumlah nagari di Padangpariaman, yang saat ini berjumlah 103 nagari, sehingga hal itu juga jelas juga ikut berdampak terhadap penambahan dana pilkada.
Makanya untuk mensiasatinya, pihaknya jelas harus melakukan banyak pengiritan atau efisiensi di sana-sini.
"Sebenarnya kita sangat menyadari jika hal ini jelas bisa berdampak terhadap penurunan partisipasi pemilih. Tapi mau apa lagi, kalau memang kenyataannya harus seperti itu, kita dari KPU bisa berbuat apa," terangnya mengeluhkan.
Menanggapi hal itu, Leonardi Harmaini dalam kesempatan itu berharap kiranya pihak Pemkab Padangpariaman ke depannya bisa menambah kebutuhan anggaran pilkada seperti yang telah disebutkan oleh pihak KPU Padangpariaman dalam pertemuan tersebut.
"Karena seperti diketahui, jika dengan anggarannya telah ditetapkan dalam Naskah NHPD sebelumnya, maka tentunya beberapa kegiatan tahapan dan proses pelaksanaan pilkada di daerah ini tidak akan bisa terlaksana atau berjalan sebagaimana mestinya.
Karena menurut keterangan pihak KPU, dana tersebut hanya akan mencukupi untuk kegiatan hingga bulan Juni saja. Makanya kita tentu berharap agar pihak Pemerintah Daerah hendaknya bisa menambah jumlah kekurangan anggaran tersebut, paling tidak seminimalnya bisa menambahnya sebesar Rp.6 miliar, sehingga dengan begitu barulah pelaksanaan pilkada di daerah ini tetap bisa berjalan dengan baik, seperti harapan semua pihak," sebutnya.
Karena walau bagaimana pun sebut Leonardi, bukankah ada anggapan bahwa suksesnya sebuah pelaksanaan pilkada juga tentunya adalah suksesnya pemerintah daerah. Begitu pula sebaliknya, gagalnya pelaksanaan pilkada juga dianggap sebagai kegagalan bagi pemerintah daerah sendiri.
"Makanya seperti telah disebutkan oleh Ketua KPU tadi, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Demikian pula pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padangpariaman ini juga bisa berjalan dengan baik, sehingga ke depannya juga bisa memilih pemimpin yang terbaik untuk membangun daerah Kabupaten Padangpariaman ke depan," terangnya.
Pihaknya sebut Leonardi juga cukup memahami alasan yang dikemukakan pihak KPU Padangpariaman, termasuk diantaranya pertimbangan lahirnya Permendagri yang mengatur tentang kenaikan honor petugas pemilu.
Leonardy mengaku optimis jika penambahan anggaran pilkada tersebut masih bisa dilakukan, terutama mengingat saat ini Naskah APBD Padangpariaman masih dalam tahap koreksi pada tingkat provinsi.
Asisten Bidang Administrasi dan Pembangunan Pemkab Padangpariaman, Idarussalam Tuanku Sutan yang ikut hadir dalam kesempatan itu menyebutkan, pihaknya tentunya akan menyampaikan kepada pihak atasannya, dalam hal ini Bupati Padangpariaman,terkait harapan KPU untuk penambahan anggaran pilkada dimaksud.
"Mudah-mudahan saja besar harapan kita juga dengan kehadiran Pak Leonardy saat ini semuanya bisa berjalan seperti diharapkan. Demikian pula nantinya penambahan anggaran untuk pelaksaaan pilkada tersebut juga bisa terealisasi sebagaimana diharapkan," terangnya. (ris)
