Hal itu disampaikannya dalam kegiatan pertemuan terkait sosialisasi pilkada Kota Padang bersama ASN se-Kecamatan Koto Tangah di Aula kantor kecamatan setempat, Rabu (11/4) pagi. Juga hadir Ketua KPU Kota Padang, M. Sawati serta unsur Forkopimka dan semua elemen serta tokoh masyarakat di kecamatan setempat.
Alwis menegaskan, cukup banyak sebetulnya yang perlu dipahami dan disosialisasikan terkait suksesnya pelaksanaan pilkada di Kota Padang. Seperti mulai dari semua tahapan beserta aturan dan terutama meningkatkan tingkat partisipasi pemilih bagi masyarakat pada 27 Juni nanti itu. Di samping itu tentu juga bagaimana mengantisipasi apa saja yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaannya dan hal-hal teknis lainnya.
“Untuk itu kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, semua ASN bersama elemen terkait dan tokoh masyarakat setelah ini nantinya bisa menyampaikan pesan-pesan dan informasi di tengah-tengah masyarakat berkaitan akan pentingnya menyukseskan Pikada ini. Sebagaimana sasarannya adalah tidak hanya mencari walikota dan wakil walikota yang amanah dan peduli terhadap pemerintah dan warga Kota Padang saja, namun juga bagaimana meningkatnya partisipasi pemilih,” ujar Alwis.
“Bagi saya pribadi sebagai Pjs Walikota, memiliki tugas pokok yaitunya bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang tetap berjalan baik dan lancar kemudia menciptakan pilkada yang sukses, aman dan tertib,” ucapnya didampingi Kabag Pemerintahan Setdako, Arfian dan Kabag Humas Imral Fauzi pada kesempatan itu.
Kabag Pemerintahan, Arfian menyampaikan, kegiatan sosialisasi pilkada yang dilakukan di Kecamatan Koto Tangah kali ini merupakan kecamatan yang ke enam dari sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang. “Kita sangat perlu mengadakan sosialisasi dalam hal ini ke tingkat kecamatan se-Kota Padang bersama camat, lurah serta ASN dan semua elemen terkait.
Sehingga dengan itu diharapkan, semuanya mampu menyosialisasikan dan meneruskan semua informasi yang berkaitan dengan pilkada tersebut ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian sekaligus meluruskan informasi yang tidak benar atau terkait pelanggaran yang harus dihindari bersama.(ris)
