Rabu, 23 Mei 2018

Pertama di Sumbar, GERNIS PAPA Dilaunching

Padang Pariaman,(Reportase Sumbar)-Pertama di Provinsi Sumatera Barat, Gerakan Nikah Sehat (GERNIS) Padang Pariaman (PAPA) dilaunching secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (11/05) di ruang pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih dikenal dengan nama Aula Hipocrates.

Sekretaris Daerah didampingi Kepala Dinas Kesehatan Aspinudin, wakil dari Kapolres Padang Pariaman, wakil dari Kantor Kamenag Padang Pariaman dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Jasneli MARS secara sederhana meluncurkan program baru dan baru pertama kali ada di Sumatera Barat, Gerakan Nikah Sehat disingkat GERNIS.

Menurut Sekretaris Daerah Jonpriadi, GERNIS inovasi baru dari Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan pencegahan atau deteksi dini berbagai penyakit menular terutama HIV-AIDS.

"GERNIS ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Agam Kabupaten Padang Pariaman," jelas Jonpriadi mengawali sambutannya.

Gernis ini, lanjutnya, dibuat karena di Kabupaten Padang Pariaman pernah terjadi pernikahan tanpa screening sehingga pasangan pengantin tertular penyakit HIV dari pasangannya dan anaknya juga ikut tertular HIV. Selain itu karena kejadian penyakit HIV-AIDS di Kabupaten Padang Pariaman terjadi pada usia 15 sampai dengan 35 tahun.


Lebih jauh Jonpriadi menjelaskan bahwa dari data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 diketahui Kabupaten Padang Pariaman peringkat ke-3 terbanyak penemuan penyakit HIV-AIDS.

"Kejadian penyakit HIV-AIDS di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2005 s/d 2007 sebanyak 104 orang dan dari bulan Januari s/d Maret 2018 sudah ditemukan sebanyak 10 orang," paparnya mengutip data Dinkes Sumbar.

Secara terpisah Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengakui bahwa daerah yang dia pimpin memang terbanyak ketiga ditemukan kasus HIV-AIDS.

"Kita akui data itu valid. Kita tidak malu menerima kenyataan bahwa daerah kita nomor urut tiga di Sumbar. Lebih baik kita tahu data tersebut sehingga kita dapat memutuskan jalan keluar secepatnya, daripada kita tutupi dan meledak pada saat penderitanya sudah banyak," katanya tegas.

Bupati dua periode itu juga berharap data penyakit yang lain juga dibuka di Padang Pariaman sehingga strategi dan program yang tepat dapat dirumuskan pada tahun selanjutnya.

Setelah melaunching GERNIS PAPA, Sekda Jonpriadi mengukuhkan Tim Peduli TB-HIV Saiyo Sakato Kabupaten Padang Pariaman Periode 2017-2019 yang diketuai oleh Fakhri Zaki, SE, MM dan Sekretaris Dasril, S.HI.

Sebagai penutup, Jonpridi memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Padang Pariaman.

Rakor diikuti Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Camat, Kepala Puskesmas.(YURISMAN MALALAK)

Amnasmen : Alokasi Kursi DPRD Padangpariaman Masih Berkisar 40-an
PADANG PARIAMAN,(Reportase Sumbar)---
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padangpariaman untuk kedua kalinya kembali melaksanakan Rakor (Rapat Koordinasi) Penataan Dapil (Daerah Pemilihan) untuk Pemilu Legislatif tahun 2019 yang akan dihelat tanggal 9 April 2019 mendatang.

Berbeda dengan Rakor pertama yang berlangsung 20/11 lalu, Rakor kali ini menghadirkan narasumber dari KPU Sumbar, dihadiri Ketua KPU Amnasmen, dan narasumber dari Bawaslu Sumbar, Vifner.

Sebagai agenda pamungkas pada akhir tahun 2017 ini KPU juga bermaksud  mengundang Bupati, Kadisdukcapil, pimpinan Parpol, PWI, Camat, Perwakilan Walinagari, Ormas dan OKP yang ada Padang Pariaman.

Kegiatan yang diisi dengan pemaparan tentang prinsip-prinsip dalam penataan dan penetapan dapil disertai simulasi alternatif penataan Dapil ini berlangsung selama sehari dan dilaksanakan di sebuah hotel/restoran di Kota Pariaman.

Bupati Padangpariaman yang diwakili oleh Asisten Sekretariat Daerah, Idarussalam menyampaikan bahwa pemilu sebagai agenda lima tahunan harus dijaga dan tidak boleh cacat. "Rakor menjadi menjadi pilihan penting untuk membahas persoalan persoalan pemilu dabandingkan hanya melalui diskusi perorangan. Terhadap hal-hal yang ada kaitan dengan pemerintah daerah, kita siap bekerjasama dalam bentuk apapun,” tegas Idarussalam.

Amnasmen dalam paparannya mengatakan bahwa Dapil ada kaitannya dengan dengan jumlah penduduk, geografis daerah dan pemerintahan. Beliau menegaskan bahwa selain persoalan Dapil, alokasi alokasi kursi untuk DPRD Padang Pariaman juga menjadi ukuran untuk menata. Dapil.

“Mengacu pada data penduduk Padangpariaman yang disampaikan Kemendagri, maka dengan 462.125 jiwa penduduk Padangpariaman saat ini maka alokasi kursi DPRD-nya 40 kursi-masih sama dengan Pileg 2014 (rentang penduduk 400-500ribu jiwa, alokasi kursinya 40),” jelasnya.

Komisioner KPU Padangpariaman Zulnaidi menyatakan  dalam kesepakatan bersama bahwa untuk Pileg 2019 (DPRD Kabupaten Padangpariaman), Dapil di Kabupaten Padangpariaman tetap sama dengan Pileg 2014 yakni 4 Dapil. (YURISMAN MALALAK)


SHARE THIS

Author:

Reportase Sumbar. Com adalah portal berita Sumatera Barat ditayangkan oleh PT.Berita Minang Berdasarkan Akta Notaris Jelisye Putri, SH Nomor 2 Tanggal 3 Agustus 2017

0 komentar: