Rabu, 15 Agustus 2018

STOP : Truk Sirtukil Dilarang Masuk Simpang Balah Hilir Lubuk Alung

STOP : Truk Sirtukil Dilarang Masuk Simpang Balah Hilir Lubuk Alung


Padang Pariaman, (Reportase Sumbar)---Dikawal Camat Lubuk Alung Ali Amri, Kaur Bina Ops Satlantas Padang Pariaman Iptu Hamzah, Wali Nagari Balah Hilir Lubuk Alung Syafruddin.

Juga nampak Wali Nagari Singguliang Lubuk Alung Jusri Mansyah, dan Seknag Lubuk Alung Landi Effendi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Taslim bersama staf memasang rambu lalu lintas truk pengangkut pasir, batu dan kerikil (sirtukil) dilarang masuk, Rabu (15/08).

Rambu dilarang masuk itu dipasang di Simpang Pasar Lubuk Alung menuju Balah Hilir dan Koto Buruak. Jalur jalan ini sudah 1 tahun diaspal licin oleh Pemkab Padang Pariaman. Sebelumnya, jalan ini rusak parah. Jika hujan penuh lobang dan genangan air. Jika matahari panas menyengat, jalan ini menghasilkan debu yang menyesakkan dada.

Pemuda dan masyarakat sepanjang jalan ini pernah melakukan aksi protes kepada Bupati Padang Pariaman dan meminta Bupati untuk memperbaiki jalan tersebut.

Pemancangan rambu dilarang masuk bagi truk pembawa sirtukil itu juga disaksikan Manager PT Padang Intermedia Pers Sukri Umar yang juga tokoh masyarakat Lubuk Alung, Kabag Humas dan Protokol Andri Satria Masri serta tokoh masyarakat setempat.

Pemasangan berlangsung lancar tanpa hambatan dan halangan yang berarti.

Menurut Kadis Perhubungan Taslim, pemacangan tersebut merupakan perintah dari Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dalam rangka menjaga agar jalan yang telah diaspal berumur panjang sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat lebih lama.

"Kami diperintah langsung oleh bapak Bupati Padang Pariaman agar menjaga jalan ini dari kerusakan," ungkap Taslim.

Menurut Taslim, Dinas Perhubungan adalah dinas yang bertanggung jawab terhadap kondisi jalan di Kabupaten Padang Pariaman.

"Sebagai pengguna sarana transportasi, Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap kondisi jalan," katanya.

"Untuk itu, kita hari ini memancang plang dilarang masuk bagi truk pengangkut sirtukil karena truk ini bisa mempercepat kerusakan jalan yang kita kelola," tambahnya.

"Kita berkoordinasi dengan Satlantas Padang Pariaman untuk pemancangan dan dalam mengawasi pelaksanaannya di lapangan," jelas Taslim yang akrab dipanggil Andah itu.

"Jika nanti ada truk truk yang masih bandel memasuki jalan yang sudah dilarang ini, kita akan laporkan kepada Satlantas untuk ditindak," sambungnya.

Pihak kepolisian mendukung upaya pelarangan truk sirtukil memasuki jalan Balah Hilir.

"Kalau plang pelarangan ini sudah dipasang maka otomatis truk dilarang untuk masuk. Namun, untuk menindaknya kita beri waktu 30 hari sebagai sosialisasi kepada pengemudi truk sirtukil," jelas Iptu Hamzah.

Ketika ditanyakan apa sangsi bagi truk yang melanggar pelarangan truk memasuki jalan tersebut, Iptu Hamzah mengatakan akan menindak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sangsinya adalah akan menindak sesuai ketentuan yang berlaku seperti tilang," tutupnya mengakhiri.

Tokoh masyarakat Lubuk Alung Sukri Umar memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan pemerintah daerah. Meski secara bertahap dg diawali pemasangan plang, ke depan tentu perlu sosialisasi dan diiringi tindakan tegas. 


"Kami menyadari kebijakan pengamanan jalan di jalur tambang cukup dilematis. Pemerintah dihadapkan padanpersoalan yg serba sulit. Satu sisi menyangkut ekonomi rakyat tapi di sisi lain terkait dengan penyelamatan alam dan sarana prasarana jalan,"ulasnya.

Persoalan seperti ini hanya bisa dilakukan dengan menegakkan aturan, sesuai hukum yang berlaku. Jika tidak dieksekusi dan diantisipasi kita sudah melihat dampak yang terjadi selama ini. 


Tonase kendaraan tidak sesuai kelas jalan sehingga merusak jalan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Eksploitasi galian C di aliran sungai juga tidak terkendali bila tidak dikendalikan oleh pengambil kebijakan

Jika plang larangan sudah dipasang tetapi tidak diiringi langkahbtegas sesuai aturan, akan menjadi pertaruhan bagi wibawa pemerintah. 


Jangan sampai masyarakat menilai ini hanya program sekadar menjawab persoalan tetapi tidak menuntaskan permasalahan. (ris)

Rabu, 08 Agustus 2018

Kampanye dan Pendidikan Politik

Kampanye dan Pendidikan Politik


Penulis : Zulnadi, SH --Ketua KPU Padang Pariaman


Pemilu bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk pendidikan politik bagi warga negara terutama dalam era konsolidasi demokrasi bangsa Indonesia dewasa ini. Meskipun sudah pernah 11 (sebelas) kali melaksanakan pemilu - 4 kali di era reformasi.

Namun sulit untuk menyimpulkan bahwa bangsa ini sudah berada pada titik kematangan demokrasi terutama dikaitkan dengan perilaku politik warga dan elit parpol dalam pemilu.

Tidak ada yang lebih mengkhawatirkan dalam praktik berdemokrasi di negara manapun selain terus meningkatnya apatisme publik terhadap demokrasi dan pemilu sebagai dampak dari perilaku institusi/personal dan miskinnya pendidikan politik warga negara.
 

Sinisme terhadap politik sebagai sesuatu yang “kotor”, “curang” adalah refleksi bahwa ada yang keliru dalam paradigma masyarakat terhadap politik (baca: demokrasi).

Siklus pemilu lima tahunan pada dasarnya menciptakan ruang atraktif yang menyedot perhatian warga negara yang bisa dimanfaatkan untuk menularkan paradigma baru dengan menggunakan kesadaran literasi dengan cara membangun narasi-narasi yang benar dan konstruktif tentang urgensi demokrasi, pemilu dan partisipasi publik.

Strategi Literasi Demokrasi Berkeadilan dan Beradab

Dalam demokrasi, suara diukur secara substantif bukan matematis. Suara rakyat mengandung unsur aspiratif dan muatan konstitusional yang terkait erat dengan HAM. Karenanya perebutan terhadap suara rakyat/pemilih pada dasarnya adalah perebutan tentang prospek kesejahteraan rakyat yang harus ditingkatkan terutama dalam kurun lima tahun kepemimpinan.

Rakyat bertransformasi menjadi pemilih pada saat pemilu dilaksanakan. Karena itu pemilih harus diletakkan dalam posisi yang pas sebagai pemilik kedaulatan negara ini yang berhak menentukan pilihannya secara bebas dan diperlakukan secara adil karena akan berimplikasi pada suksesi kekuasaan yang bertanggungjawab dalam mengejawantahkan tujuan bernegara itu sendiri.

Parpol sebagai sarana pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan dituntut untuk komit untuk mewujudkan peran strategis pemilih ini. Bukankah tujuan lahirnya parpol harus tunduk pada kepentingan bangsa dan negara serta keutuhana NKRI? Karenanya parpol musti dikembalikan kepada khittahnya sebagai institusi/alat demokrasi dan perannya dalam pendidikan politik warga.

Sarana kampanye sudah saatnya digunakan untuk pencerdasan bukan semata-mata pencitraan. Meskipun sudah berulang kali melaksanakan pemilu, sampai saat ini media kampanye masih didominasi pencitraan yang pada dasarnya bententangan dengan tujuan kampanye sebagai pendidikan politik. Baliho dan spanduk hanya berisi foto, angka, nama dan permintaan dukungan yang seharusnya berisi visi, misi dan program, alaih-alih berisi strategi lima tahunan yang berangkat dari kondisi kekinian dan tantangan masa depan bangsa.

Bahkan pencitraan inipun dilakukan dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan semangat perundang-undangan seperti pencitraan diluar masa kampanye (?) Yang jelas menimbulkan tanda tanya besar dan kegalauan ditengah masyarakat kenapa demokrasi kita seperti tersandera oleh kepentingan pragmatis dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan perilaku/perlakuan.

Masa kampanye Pemilu 2019 akan segera mulai (23/09/2018 s/d 13/04/2019), kita patut berharap ruang publik kita tidak hanya disesaki oleh gambar dan angka-angka namun juga berisi pandangan-pandangan yang berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat dan program-program kerakyatan. Publik harus “dipaksa” untuk mulai belajar menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu berdasarkan pertimbangan rasional-konstruktif bukan karena faktor primordialistik.

Sebaliknya publik perlu diedukasi untuk berani “menghukum” partai yang tidak mau memberikan pencerdasan politik; tidak mempunyai program yang realistis, dan; tidak menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dan kerberadaban dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara tidak lagi memilih mereka pada pemilu berikutnya.

Mengawal Demokrasi dan Kepemimpinan
Partisipasi publik dalam demokrasi tidak selesai dengan keluarnya pemilih dari bilik suara, sebaliknya bentang lima tahunan berdemokrasi baru saja dimulai. Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dan amanah UUD 1945 oleh kepemimpinan yang berhikmah dan bijaksana harus dikawal oleh seluruh masyarakat agar permusyawaratan dan perwakilan benar-benar sejalan dengan tujuan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pemimpin yang “dicaci” dan perwakilan yang “dibenci” adalah potret nyata bahwa amanah kerakyatan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Wakil rakyat yang tidak merakyat bahkan ingin dihormati oleh rakyatnya adalah “dagelan” yang tidak punya akar rasional yang semestinya harus dihentikan, termasuk pemimpin yang tidak melayani dan jauh dari warganya.

Demokrasi yang beradab dan bisa dipercaya adalah demokrasi yang meletakkan rakyat sebagai sokoguru dan institusi demokrasi sebagai sarananya. Dengan pencerdasan politik warga maka pondasi demokrasi akan kuat, dan warga bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap pengemban amanah yang harus dipastikan berjalan diatas rel norma-norma hukum dan sosial yang berlaku.

Kita berharap Indonesia akan terhindar dari ancaman demokrasi moderen berupa manipulasi kekuasaan terhadap perundang-undangan demi hegemoni kekuasaan dan manipulasi terhadap lembaga-lembaga atau institusi-institusi negara untuk kepentingan “kekuasaan” yang cenderung korup dan rakus. melalui pendidikan politik akan terjadi peningkatan partisipasi politik dan terwujud kehidupan demokrasi yang adil dan beradab . Semoga!

(tuisan ini pernah dimuat di Harian Padang Ekspres.com)

Sabtu, 04 Agustus 2018

KKN Unitas dan FKS Padang Pariaman Penyuluhan Reproduksi Sehat

KKN Unitas dan FKS Padang Pariaman Penyuluhan Reproduksi Sehat


Sintuak, (Reportase Sumbar)--Penyebaran penyakit kelamin dan penderita HIV/AIDS yang semakin banyak di tengah masayarakat harus diantisipasi dengan pengetahuan reproduksi sehat yang benar. Akibat pengetahuan dan informasi yang tidak tepat, penderita banyak yang kaget ketika mengetahui dirinya sudah terkena penyakit tersebut.

Demikian terungkap dalam Penyuluhan  Reproduksi Sehat, Sabtu (4/8/2018), di Masjid Nurul Mubin Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman yang diselenggarakan Kelompok 10 Mahasiswa KKN Universitas Taman Siswa bekerjasama dengan Forum Kabupaten Sehat Padang Pariaman. Tampil sebagai narasumber  Sekretaris Forum Kabupaten Sehat Padang Pariaman Armaidi Tanjung, Pengelola KIA Puskesmas Sintuak Nur Octavia Syamsul dan Bhabinkamtibmas Sintuak Aipda Roy Martin.

Menurut Armaidi Tanjung, jika tempo dulu orang dari kampungnya merantau ke luar daerah tatkala berhasil di perantauan akan  mengirimkan wesel berupa uang.  Kalaupun pulang dari rantau  dirinya akan berbagi rezeki dengan orang kampungnya. “Namun saat ini, orang yang merantau tidak hanya mengirimkan uang ke kampungnya. Tapi sekarang penyakit pun sudah dikirimkannya ke kampung yang didapatkan ketika di perantauan,” kata Armaidi Tanjung.

Dikatakan Armaidi Tanjung, dari tiga kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Puskesmas Sintuak ternyata dua orang diperolehnya di perantauan. Satu kasus akibat hubungan seksual laki-laki suka laki-laki (LSL). Ini membuktikan bahwa merantau tidak hanya mendapatkan uang, tapi juga penyakit yang membahayakan. “Di perantauan mereka bebas melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya tanpa diketahui apakah terkena HIV/AIDS atau tidak. Sehingga kemungkinan terinfeksi HIV/AIDS tidak dapat dihindari,” kata Armaidi penulis buku Free Seks No, Nikah Yes ini.

Cara yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS tersebut adalah menjauhi perilaku seks bebas. Ini sesuai dengan peringatan Allah Swt. “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’ : 32). Jangankan melakukannya, mendekati saja kita sudah dilarang. “Setidaknya ada 12 akibat dari perilaku seks bebas ini. Sehingga sangat wajar adanya larangan mendekati zina tersebut,” kata Armaidi Tanjung menambahkan.

Nur Octavia Syamsul menyebutkan, penyebaran HIV/AIDS selain melalui hubungan seks berganti pasangan, juga melalui air susu ibu (ASI). Dengan ditemukan kasus HIV/AIDS di Puskesmas Sintuak, sejak April sudah dilakukan wajib pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin (catin)  di wilayah kerja Puskesmas. Hingga Juli sudah ada 30 orang catin yang melakukan pemeriksaan. Dengan pemeriksaan ini dapat diketahui catin yang terkena HIV/AIDS atau penyakit lainnya.

“Memang banyak yang protes, merepotkan. Sebelumnya catin dari Walinagari langsung ke KUA bisa dinikahkan. Kini dari Walinagari harus terlebih dahulu ke Puskesmas untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah ada hasil pemeriksaan kesehatan, dilanjutkan ke KUA. Saat pemeriksaan, catin baik perempuan maupun laki-laki, yang pernah melakukan hubungan seks intim menolak keras diperiksa. Namun setelah dijelaskan manfaat, akibat dan konsekwensinya, mereka paham,” kata Nur Octavia.        
           
Penyuluhan dihadiri dosen pembimbing lapangan (DPL) Nurlina, Walikorong Tanjung Pisang Raziom, mahasiswa KKN Kelompok 10 Unitas, dan masyarakat setempat.

(ris/arta)
 


Kamis, 02 Agustus 2018

Bupati Sepakati Kerjasama Pengembangan Proyek Listrik Tenaga Surya dan Pengembangan Ekonomi Khusus (KEK) di Padang Pariaman

Bupati Sepakati Kerjasama Pengembangan Proyek Listrik Tenaga Surya dan Pengembangan Ekonomi Khusus (KEK) di Padang Pariaman

Padang Pariaman (Reportase Sumbar)---Tidak menunggu lama, hanya butuh waktu setengah hari, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengambil keputusan untuk menyepakati kerjasama pengembangan proyek listrik tenaga surya dan Kawasan Ekonomi Khusus yang berfokus kepada energi bersih dan Sel Bahan Bakar Hidrogen.

Keputusan tersebut dituangkan dalam nota kesepahamanan (Memorandum of Understanding) bersama empat perusahaan multi internasional di sebuah rumah makan di Kota Padang, Kamis 02 Agustus 2018.

Sebelumnya, pagi di ruang kerja Bupati di Parit Malintang, keempat perusahaan internasional tersebut mempresentasikan rencana investasi di depan Bupati dan Kepala OPD terkait.

Masing-masing yang menandatangani Bupati Ali Mukhni mewakili Pemkab Padang Pariaman, Dr. Mohammad Rusydi CEO Brisbane Capital Investment Pty Ltd (BCI), Daehyun Jin CEO CK E & Solution Co., Ltd (CK), Deddy Alfiansa Direktur PT. General Management Asia (GMA) dan Ronny Pahlawan Presiden Direktur PT. Romulo Indo Gemilang (RIG). Sedangkan Woo Gyou Park CEO PT. PIK Surya Palu (PIK) bertindak sebagai saksi.

Isi kesepakatan utama kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam bidang pengembangan proyek listrik tenaga surya dan Kawasan Ekonomi Khusus yang berfokus kepada energi bersih dan Sel Bahan Bakar Hidrogen.

"Untuk tahap awal akan dikembangkan proyek listrik tenaga surya sebesar 50 MW di Tarok City," jelas Bupati Ali Mukhni.

Tarok City, lanjutnya, sangat membutuhkan pasokan energi listrik yang sangat besar karena di sana akan berdiri banyak gedung yang membutuhkan energi listrik, terutama untuk rumah sakit yang akan didirikan oleh Kemenkes.

"Kita sangat antusias dan bersemangat dengan rencana calon investor ini. Selain untuk kebutuhan Tarok City juga untuk kebutuhan listrik masyarakat yang masih belum banyak menikmati aliran listrik," katanya didampingi Kadis Perhubungan, Kadis DPMPTP dan Kadis Kominfo.

"Bapak Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, tadi siang di Tarok City sudah kita kabarkan rencana ini dan beliau menyambut baik bahkan menyarankan beberapa hal penting terkait kerjasama pengembangan listrik tenaga surya ini," tambahnya.

Terkait dengan banyaknya laporan tentang kurang terjaminnya kualitas produk energi listrik tenaga surya yang sudah dan sedang digunakan Pemkab Padang Pariaman, Daehyun Jin menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan produk modul unggulan Korea dan inverter yang digunakan merupakan produk inverter unggulan Korea.

"Kami menjamin kualitas produk kami selama 25 tahun dan untuk lampu penerangan jalan akan digunakan sistem metering yang terukur dan standar Korea," jelas Daehyun Jin.

Menyikapi kerjasama bilateral dengan empat perusahaan skala internasional tersebut, Kadis Perhubungan Taslim dan Kadis DPMPTP Hendra Aswara menyambut baik dan gembira.

Menurut Taslim, Pemkab Padang Pariaman menganggrakan Rp12 Milyar untuk membayar pajak lampu penerangan jalan.

"Setiap bulan kita bayar Rp1 Milyar untuk lampu jalan. Sistim penghitungannya pun sangat merugikan kita karena saat lampu mati tetap dihitung," jelasnya.

"Jika rencana investor dari Korea ini terwujud, mudah-mudahan banyak rumah masyarakat kita yang belum dialiri listrik dan jalan yang belum punya penerangan dapat diterangi dengan biaya lebih murah dan hitungannya terukur," katanya.

Hendra Aswara juga menyambut senang dengan rencana investor dari Korea ini karena merupakan full investor yang akan mendatangkan investasi (akumulasi modal di daerah) dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

"Sesuai dengan program kami, perizinan dari rencana ini akan kami percepat dan permudah asalkan semuanya sudah memenuhi prosedur aturan hukum nasional kita," kata Hendra menutup.(ris/rilis humas padang pariaman)
 

Sekda Jonpriadi Canangkan Kampanye Imunisasi Measles dan Rubella di SPMN 1 Batang Anai

Sekda Jonpriadi Canangkan Kampanye Imunisasi Measles dan Rubella di SPMN 1 Batang Anai

Batang Anai, (Reportase Sumbar)-- Pencanangan sekaligus kampanye Imunisasi Measles & Rubella (MR) untuk tingkat Kabupaten Padang Pariaman berlangsung di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Batang Anai, Kamis (2/8/2018).

Pencanangan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) H Jonpriadi SE MM atas nama bupati.

Ketika menyampaikan pengarahan, Sekda Jonpriadi mengemukakan, imunisasi merupakan satu di antara tindakan pencegahan penyebaran penyakit yang terbukti sangat cost efektif. Dalam hal ini, imunisasi satu upaya pelayanan kesehatan dasar yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.

Menurutnya, measles (penyakit campak) dapat menyebabkan radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan, diare dan gizi buruk. Sedangkan rubella (penyakit campak jerman) dapat menyebabkan kelainan jantung, kelainan mata, tuli, keterlambatan perkembangan dan kerusakan jaringan otak.

“Penyakit campak sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus serta ditularkan melalui batuk dan bersin. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi seperti diare, meningitis, pneumonia bahkan kematian,” ujar Jonpriadi.

Sedangkan rubella, lanjut dia, adalah penyakit yang sering menginfeksi anak dan remaja yang rentan. Namun, yang menjadi perhatian apabila rubella ini menginfeksi wanita hamil dapat menyebabkan keguguran ada kehamilannya atau bayi yang dikandungnya akan lahir cacat seperti kelainan jantung, gangguan penglihatan, tuli atau mengalami keterlambatan perkembangan (congenital rubella syndrom).

Sebelumnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dokter Jasneli MARS (Magister Administrasi Rumah Sakit – red) melaporkan, kegiatan pemberian imunisasi MR ini berlangsung serentak secara nasional sejak 1 Agustus s/d 30 September 2018. Untuk pencanangan tingkat kabupaten berlangsung di SMPN 1 Batang Anai, namun pemberian imunisasi (vaksin) sudah dimulai sejak kemarin (Rabu – red).

Sasaran vaksinasi imunisasi MR, katanya, adalah anak berusia sembilan bulan hingga 15 tahun dengan target minimal 95 persen. “Sebelumnya kami sudah memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga medis puskesmas sebagai vaksinator,” katanya lagi.

Dihubungi menjelang acara, Kepala Puskesmas Pasar Usang Dokter Rikavia Anwar menyebutkan, untuk wilayah kerjanya terdapat 5 SMP, 20 sekolah dasar (SD) dan puluhan taman kanak-kanak (TK), sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI, pelayanan imunisasi MR dilakukan hingga akhir Agustus. Selanjutnya, ada bulan September pelayanan dilakukan di puskesmas, posyandu, poskesdes dan polindes untuk bayi > 9 bulan dan anak anak yang belum bersekolah.

Kegiatan pencanangan sekaligus kampanye imunisasi MR tersebut difasilitasi oleh Kepala SMPN 1 Batang Anai Drs Edison bekerjasama dengan Pimpinan Puskesmas Pasar Usang dihadiri antara lain oleh Utusan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Ali Akbar, Dokter Spesialis Anak RSUD Padang Pariaman – Ranti Adriani, Camat Batang Anai Suhardi dan Wali Nagari Sungai Buluh Agusta Alidin.

(ris/rilis humas)

Rabu, 01 Agustus 2018

Penguatan Parpol dan Penguatan Kematangan Demokrasi

Penguatan Parpol dan Penguatan Kematangan Demokrasi


Penulis : Zulnaidi, SH--Ketua KPU Padang Pariaman
Ruang publik kita akhir-akhir ini dihebohkan dengan fenomena anggota legislatif yang pindah partai untuk pemilu legislatif tahun 2019. Sebuah fenomena yang tidak lazim dari sisi kajian kepartaian sebagai alat perjuangan idelogis, namun hal biasa jika ditilik dari praktik multi-partai yang berlaku di Indonesia pasca orde baru.

Ia menjadi tidak lazim dari perspektif bahwa “pertarungan” antar partai adalah pertarungan substantif yang berangkat dari nilai-nilai ideologis yang diusung partai yang seharusnya berbeda.

Kita bisa mengamati fenomena dwi-partai ala Amerika yang secara gamblang mempertontonkan pertarungan nilai-nilai atau pendekatan terhadap implementasi nilai-nilai yang saling berhadapan antara partai demokrat dan republik.

Namun akan sulit terjadi di negara multi-partai apabila dengan basis ideologi yang cenderung sama, tidak menerapkan manajemen partai yang demokratis dan konsep partai kader yang tidak kokoh.

Sehingga bisa dipahami bahwa ketika partai gagal menjadi alat perjuangan ideologis, tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi dan belum menerapkan manajemen kader yang kuat dan mendasar maka perpindahan anggota partai (DPR/D) menjelang pemilu akan terus terjadi, Partai akan selalu menjadi alat untuk meraih ambisi pribadi-pribadi opurtunis untuk bisa duduk di legislatif tentu saja dengan kalkulasi pragmatis.

Penguatan Parpol

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi berbasis kepartaian. UUD 1945 mensyaratkan bahwa peserta pemilu adalah Parpol, yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU Pemilu bahwa syarat untuk bisa diajukan sebagai caleg harus anggota (kader) Parpol yang dibuktikan dengan persyaratan kepemilikan dan menyerahkan KTA (kartu tanda anggota) parpol ketika mendaftarkan calegnya ke KPU.

Implementasi demokrasi berbasis kepartaian ini semakin menguat ketika DPR kita berisi fraksi-fraksi yang juga berbasis partai.

Dengan demikian kita bisa melihat alur argumentasi yang gamblang bahwa pada akhirnya kematangan demokrasi sangat bergantung pada kualitas atau eksistensi partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bukankah partai politik punya peran dalam agregasi aspirasi publik dan menyalurkannya menjadi sebuah kebijakan kenegaraan yang harusnya tunduk pada tujuan negara ini didirikan.

Ada beberapa prasyarat penguatan parpol
 

Pertama
Penyelenggaraankehidupan kenegaraan mengunci mati dan menyepakati secara konstitusional bahwa Indonesia berideologi Pancasila karena itu menjadi logis bahwa multi-partai yang hari ini diterapkan harus bergerak ke arah penyederhaan partai karena tidak ada basis ideologi yang beragam dan kontras yang bisa menjadi dasar lahirnya banyak partai seperti sekarang ini;

Kedua.
Partai didirikan harus dengan basis dan rumusan ideologis yang jelas sehingga nyata berbeda dengan partai yang lainnya dan memberikan pesan yang jelas kepada publik layaknya sebuah brand dalam ilmu bisnis.

Ketiga.
Partai ideologis harus dibentuk dalam tatanan partai kader sehingga nilai-nilai bisa diajarkan, dijaga dan diterapkan ketika kekuasaan/kepemimpinan bisa diraih.

Keempat.
Sebagai bagian dari entitas demokrasi maka partai harus komitmen dengan prinsip-prinsip demokrasi terutama dalam menjalankan manajemen kepartaian.

Tantang penguatan parpol kita hari ini adalah kita tidak konsisten dengan pilihan ideologis kontitusional yang ada, namun cenderung hanyut dalam arus ideologis praktis yang berkembang dari masa ke masa seperti terma ideologi nasionalis, agama, sosialis dan sebagainya.

Disamping itu trauma orde baru membuat kita membuka kran yang terlalu lebar untuk lahirnya partai-partai baru sehingga lupa untuk menutupnya sehingga terjadi “banjir” partai yang jika ditilik basis ideologisnya sama saja dengan yang sudah ada.

Apakah ini sebuah pilihan dengan orientasi kebangsaan ataukah sekadar pertarungan kekuasaan dengan pertimbangan pragmatisme semata?

Lima prasyarat yang Penulis kemukakan diatas jika tidak diterapkan maka bukan saja kehidupan demokrasi kita yang tidak akan bergerak menuju kualitas yang terus membaik namun secara teknis menyulitkan penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Lihat saja bagaimana mana fenomena personalisasi partai telah melahirkan praktik-praktik tidak demokratis dalam pengisian kepemimpinan dan manajemen partai.
Partai ditentukan oleh siapa yang memimpin bukan ditentukan oleh nilai-nilai internal partai, akibatnya terjadi banyak pemecatan dan pergantian pengurus menjelang pendaftaran partai dan saat pendaftaran caleg yang mengakibatkan partai tidak siap ketika harus berhadapan dengan agenda tahapan pemilu dan yang sering menjadi korban adalah penyelenggara pemilu itu sendiri.

Lemahnya ideologi partai dan miskinnya penerapan konsep partai kader menyebabkan kontestasi pemilu berubah menjadi kontestasi perebutan jabatan dan pekerjaan dengan penghasilan yang menggiurkan.

Bukan hanya publik dirugikan karena partai hanya menyediakan pilihan berupa caleg-caleg miskin konsep namun juga menyebabkan tergerusnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi akibat inkompetensi dan inkonsistensi calon terpilih - jelas ini berimplikasi terhadap demokrasi yang dibangun di negeri ini.

Kematangan Demokrasi

Moh. Hatta menyebutkan bahwa partai adalah alat publik untuk menyampaikan aspirasi. JIka ingin kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik, publik harus diyakinkan bahwa demokrasi yang kita terapkan hari ini bisa dipercaya sebagai alat mencapai kesejahtaraan rakyat.

Kepercayaan yang dibangun dengan cara menerapkan peran parpol dalam menyediakan kader-kader dan program-program yang berkualitas dan praktik-praktik kepemimpinan yang taat hukum dan taat prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan bernegara yang demokratis.

Penyederhanaan jumlah partai dengan basis ideologis (tidak harus dibatasi 2-3 saja) akan berdampak pada kontestasi yang relatif mudah dipahami oleh publik karena ada konsep yang jelas dan pilihan program yang konkrit yang disediakan oleh parpol dalam kontestasi pemilu.

Publik harus diajarkan dan mulai belajar menggunakan pemilihan umum sebagai ikhtiar perbaikan kehidupan masyarakat berdasarkan ukuran rasionalitas bukan lagi primordialitas (SARA).

Dengan kematangan demokrasi via penguatan parpol ini kita berharap tidak ada lagi fenomena “kutu loncat”; perebutan caleg; pemecatan pengurus menjelang pemilu; pembajakan partai dalam pilkada; distrust terhadap lembaga negara dan partai dan; apatisme publik terhadap demokrasi dan pemilu. Semoga!

(tulisan ini pernah dimuat di Harian Padang Ekspres)