Rabu, 31 Januari 2018

PJ Walinagari Gadur Fokus Kawal Persiapan Pilwana

PJ Walinagari Gadur Fokus Kawal Persiapan Pilwana

PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar)---Sekretaris Camat Enam Lingkung, Jonriswan akhirnya dipercaya sebagai Pejabat Walinagari Gadur, Kecamatan Enam Lingkung. Jonriswan  resmi menjabat sebagai PJ Walinagari Gadur sejak sebulan yang lalu menggantikan jabatan Walinagari Gadur, dalam hal ini Irkaswandi yang telah mengakhiri masa jabatannya.

Seperti diakui Jonriswan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya kemarin di Kantor Walinagari Gadur, penunjukan dirinya sebagai PJ Walinagari Gadur, tentunya sama sekali tidak menghalangi tugas utamanya sebagai Sekretaris Camat Enam Lingkung.

“Buktinya, setiap pagi sebelum datang ke kantor nagari, saya selalu menyempatkan diri menghadiri apel pagi di Kantor Camat Enam Lingkung. Begitu pula jika ada surat-surat penting yang harus ditandatangani, saya juga bisa langsung berkoordinasi dengan para bawahan saya yang ada di Kantor Camat Enam Lingkung. Jadi Alhamdulillah semua bisa berjalan lancar-lancar saja. Iya toh,”  terangnya.

Begitu pula, usai jam dinas di Kantor Walinagari diapun biasanya akan mampir ke kantor camat untuk menyelesaikan beragam tugasnya sebagai Sekretaris Camat Enam Lingkung. Baik itu  yang berkaitan dengan masalah administrasi atau tugas penting lainnya.

Disebutkan, penunjukan dirinya sebagai PJ Walinagari jelas menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya. Terutama bagaimana dirinya bisa menunjukkan sikap dedikasi lebih dalam bekerja, sesuai dengan amanah yang diberikan.

Kini, sebagai PJ Walianagari Jonriswan mengaku pihaknya tengah fokus pada persiapan pemilihan walinagari yang akan dilakukan secara serentak pada tanggal 4 April 2018 mendatang.

“Khusus untuk proses persiapan pemilihan walinagari di Nagari Gadur sendiri, saat ini telah memasuki tahapan verifikasi berkas atau persyaratan yang diajukan telah diajukan oleh masing-masing calon sebelumnya.  Khusus untuk Nagari Gadur sendiri, sebelumnya ada lima orang calon yang mendaftar. Selanjutnya, berkas atau persyaratannya akan segera diverifikasi oleh Panitia yang dibentuk oleh Bamus,” sebutnya.

Melihat berbagai persiapan dan tahapan yang berlangsung selama ini pihaknya mengaku optimis jika nantinya pelaksanaan pemilihan walinagari Gadur nantinya bisa berjalan aman dan lancar, serta sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. (ris)


SDN 07 VII Koto Butuh Penambahan Tenaga Guru Rosdiana : Untuk Pacu Prestasi Sekolah

SDN 07 VII Koto Butuh Penambahan Tenaga Guru Rosdiana : Untuk Pacu Prestasi Sekolah

Padang Pariaman (Reportase Sumbar)---Meski telah ditetapkan sebagai satu-satunya sekolah rujukan yang ada di Kabupaten Padangpariaman, namun SDN 07 VII Koto Sungai Sariak saat ini masih dihadapkan pada masalah kekurangan tenaga guru. Terutama guru dari kalangan PNS.

Seperti diakui Kepala SDN 07 VII Koto Rosdiana, saat ini SDN 07 yang dipimpinnya masih kekurangan sebanyak 5 orang tenaga guru dari kalangan PNS. Pasalnya, kehadiran tenaga guru yang kompetitif di bidangnya jelas akan sangat penting artinya dalam mendukung berbagai pencapaian sekolah, sehingga dengan begitu diharapkan SDN 07 bisa berbicara lebih banyak lagi di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

Pasalnya, prestasi SDN 07 selama ini terbilang cukup membanggakan. Salah satu buktinya, meski baru pertamakali mengikuti penilaian Lomba Managemen Mutu Tingkat Nasional,  namun SDN 07 VII Koto Sungai Sariak telah berhasil masuk babak grand final. “Yang menggembirakan, dari keseluruhan sekolah yang masuk babak grand final, hanya delapan sekolah diantaranya yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, termasuk salah satunya SDN 07 VII Koto,” terang Rosdiana Kepala Sekolah SDN 07 VII Koto Sungai Sariak, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya kemarin.

Sekalipun belum beruntung menjadi pemuncak atau lolos ke babak final, namun pihaknya mengaku cukup bangga, terutama mengingat banyaknya jumlah sekolah yang mengikuti seleksi lomba Budaya Mutu dimaksud. “Betapa tidak dari data yang ada, jumlah keseluruhan Portofolio yang masuk jumlahnya mencapai dari 520 sekolah se Indonesia,“ terangnya.

Selain itu, prestasi teranyar yang cukup membanggakan yang baru saja ditorehkan SDN 07, yaitu  meraih peringkat tujuh lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Pihaknya mengakui, berbagai prestasi tersebut tentunya menjadi motifasi tersendiri bagi pihaknya untuk lebih meningkatkan pencapaian prestasi demi prestasi untuk ke depannya.

Rosdiana mencontohkan, saat ini pihaknya tengah fokus menghadapi penilaian Adiwiyata tingkat provinsi, mewakili Kabupaten Padangpariaman. “Mudah-mudahan saja kita nantinya bisa meraih hasil yang lebih optimal lagi, sehingga nantinya bisa mewakili provinsi ke tingkat nasional,” ujarnya optimis.

Demikian pula berbagai kelemahan yang masih ada selama ini ke depannya lanjut Rosdiana akan terus dioptimalkan lagi. “Sebagai contoh kelemahan kita saat penilaian Lomba Budaya Mutu baru-baru ini, yaitu masih belum optimalnya tingkat partisipasi orang tua murid terhadap sekolah. Padahal dari pengalaman sejumlah sekolah yang lolos ke babak final sebelumnya, ternyata lebih dominan didukung tingginya partisipasi berbagai elemen masyarakat, termasuk orangtua murid dalam mendorong kemajuan sekolah. Makanya ke depan inilah salah satu catatan penting bagi kita untuk ke depannya, sehingga nantinya SDN 07 ini bisa berbicara lebih di tingkat nasional,” sebutnya.

Demikian pula halnya faktor kelemahan lainnya, yaitu masih kurangnya jumlah tenaga guru yang berasal dari PNS. Karena bagaimanapun lanjutnya, ketersediaan tenaga guru yang memiliki kompetensi di bidangnya, jelas akan sangat berperan penting dalam mendorong berbagai pencapaian prestasi sekolah.

“Makanya kita berharap ke depannya ke kurangan tenaga guru di sekolah ini hendaknya bisa terus dilengkapi, sehingga nantinya barulah kita bisa diharapkan dapat berbicara lebih banyak, termasuk di tingkat nasional sekalipun,” terangnya. (ris)


Wabup Nasrul Abid : "Padangpariaman Sangat Siap Jadi Tuan Rumah Porprov 2018" Si Kambia Resmi Jadi Maskot

Wabup Nasrul Abid : "Padangpariaman Sangat Siap Jadi Tuan Rumah Porprov 2018" Si Kambia Resmi Jadi Maskot

PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar)---Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid mengaku sangat mengapresiasi keseriusan Pemkab Padangpariaman yang dipimpin Bupati Ali Mukhni dalam menghadapi persiapan Porprov ke XV yang akan berlangsung di Kabupaten Padangpariaman tahun 2018 ini. "Kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat siap menjadi tuan rumah Porprov ke XV tahun ini. Hal ini bisa dilihat dari cepatnya launching atau pengenalan maskot dan logo pekan olahraga yang akan memperlombakan 35 cabor itu," terangnya kemarin, saat lounching logo dan maskot Porprov bertempat di Aula Kantor Bupati Padangpariaman.

Menurut Nasrul Abid lagi, bentuk keseriusan dan kesiapan Pemkab Padangpariaman setidaknya terlihat dari digelarnya kegiatan lounching lebih cepat dari jadwal yang seharusnya.

"Biasanya launching baru dilaksanakan pada Maret, namun di Padangpariaman sudah dilaunching bulan Januari. Hal ini adalah indikator bahwa Padangpariaman siap menyelenggarakan Porprov. Dengan digelarnya Porprov pada bulan November 2018, menjadi kesempatan bagi daerah lain yang anggarannya masih belum mencukupi teranggarkan pada APBD 2018, dapat ditambahkan pada ABPD P 2018 ini," ulasnya.

Di pihak lain saat louncing kemarin, buah kelapa yang selama ini menjadi salah satu ikon penting bagi Kabupaten Padangpariaman  resmi ditetapkan sebagai maskot Porprov tingkat Privinsi Sumatera Barat ke XV  tahun 2018.

Adalah Khairosby Rahmat, yang berhasil mendesain maskot  bernama si kambia tersebut, setelah keluar sebagai pemenang sayembara yang digelar Pemkab Padagpariaman baru-baru ini.

Hal itu terungkap saat lounching maskot Si Kambia bersama logo yang dilakukan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan disaksikan Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni, Ketua KONI Sumbar, pejabat di lingkungan Pemkab Padangpariaman, Forkompinda Padangpariaman, Kepala Dinas Pemuda Olahraga seluruh Sumbar, pengurus KONI dan pegiat olahraga lainnya di hall IKK Parit Malintang kemarin.


Seperti diakui Roby, panggilan akrabnya, Si Kambia yang memakai baju silek itu merupakan gambaran  sosok yang kuat, layaknya ksatria atau seorang pelindung yang bijaksana. Di sisi lain, Si Kambia dikenal juga memiliki sifat  ramah, ceria , suka menolong dan bersahabat. "Gambar Si Kambia diambil dari buah kelapa yang hijau berseri, buah kelapa saalah satu tumbuhan serbaguna yang banyak tumbuh di Padangpariaman. Dominasi warna yanga ada pada Si Kambia diambil dari  warna logo Kabupaten Padangpariaman yaitu hijau, hitam, kuning dan merah," jelasnya.

Sedangkan untuk logo dimenangkan oleh Suryadi. Logo Porprov sendiri mengambil bentuk seperti orang berlari sembari membawa obor. Tidak berbeda dengan maskot si kambia  logo tersebut juga mempunyai makna tersendiri. "Orang berlari menggambarkan bentuk dari usaha dan keseriusan para atlet dalam meraih prestasi. Sedangkan obor bermakna semangat para atlet yang berkobar-kobar. Selain itu juga ada gonjong rumah adat yang bermakna sebagai penyambung tali silaturahim sesama masyarakat Minangkabau," katanya.

Menariknya lagi dalam logo tersebut juga tertera gambar buah cokelat pada penulisan tahunnya. "Cokelat merupakan komoditi khas Padangpariaman yang sedang hit saat ini, sedangkan tiga buah lingkaran yang saling bersenggolan membentuk rantai merupakan gambaran dari persatuan dan kekompakan serta sebagai rantai persatuan yang kuat antar cabang olahraga yang dipertandingkan," ungkapnya.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni menyebutkan, bahwa persiapan pelaksanaan Porprov sudah mencapai 70 persen. Sementara itu, waktu tersisa sekitar sepuluh bulan mampu menggenjot sisa persiapan yang tinggal sekitar 30 persen lagi. "Prinsipnya, kami siap melaksanakan Porprov Sumbar ke XV tahun 2018 dengan dukungan semua pihak baik masyarakat Padangpariaman di ranah, di rantau dan Pemrprov Sumbar beserta seluruh elemen terkait," katanya.

Anggaran sebesar Rp50 miliar telah disiapkan untuk penambahan, perbaikan venue hingga membiayai penyelenggaraan Porprov.

"Kita minta agar Pemprov Sumatera Barat melalui Bapak Wakil Gubernur menambah dukungan anggaran dari dana provinsi dengan mengaggarkannya pada APBD P Sumatera Barat tahun 2018. Penambahan anggaran ini diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pembukaan Porprov nanti," jelasnya.

Menurut Ali Mukhni, Open Ceremony Porprov rencananya diselenggarakan di Main Stadion Sumatera Barat yang berada di Koto Buruak, Lubuk Alung. Selain itu, dua cabor yakni sepak bola dan atletik akan dipusatkan di Main Stadion.

Saat ini, kata dia, Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Padangpariaman mengkebut penyelesaian Main Stadion di Lubuk Alung, agar dapat digunakan pada Porprov ke XV. "Selama 14 kali pelaksanaan event bergengsi ini, Kota Padang tak terkalahkan dari posisi juara umum. Kami berharap dapat mematahkan dominasi tersebut di Padangpariaman. Hal ini bukan tidak mungkin karena beberapa kali Porprov yang diikuti, posisi lima besar selalu diraih Padangpariaman, apalagi semua cabor akan diikuti oleh Padangpariaman," paparnya.(ris)

Jelang Pilkada Ribuan Warga Pariaman Masih Belum Rekam KTP

Jelang Pilkada Ribuan Warga Pariaman Masih Belum Rekam KTP



Pariaman (Reportase Sumbar) ---Jelang digelarnya  Pilkada serentak di Kota Pariaman, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pariaman terus mengkebut  proses perekaman data KTP Elektronik. Hal itu terutama difokuskan bagi wajib KTP pemula, sehingga mereka bisa menggunakan hak pilihnya nanti.

"Awal bulan Februari 2018 akan mulai mendatangi sejumlah sekolah untuk melakukan perekaman terhadap para siswa yang sudah wajib KTP. Selain itu, kegiatan jemput bola juga dilakukan untuk mengejar target perekaman hingga tanggal 26 Juni 2018, satu hari menjelang pemilihan kepala daerah," kata Kepala Bidang Pengelolaan Info Adm Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Pariaman, Dafrina di Pariaman, kemarin.

Ia mengatakan, sesuai target,  semua diharapkan sudah bisa dirampungkan hinggai akhir bulan Juni mendatang, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2018 ini. "Makanya  kita gencar lakukan jemput bola," ujarnya.

Kegiatan jemput bola lanjutnya akan terus dilakukan di tiap-tiap sekolah, baik tingkat SMA, SMK, MA dan Desa/Kelurahan di Kota Pariaman untuk melakukan perekaman wajib KTP pemula. Bukan hanya perekaman, dalam jemput bola tersebut juga bisa dilakukan dengan pencetakan KTP-el.

“Wajib KTP yang melakukan perekaman maupun pencetakan, tentunya harus warga Kota Pariaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, jumlah penduduk di Kota Pariaman sesuai data yang sudah ke pusat sebanyak 88.984 jiwa, sebanyak 62.447 jiwa yang wajib KTP. Sedangkan yang sudah rekam KTP sebanyak 59.091 jiwa, maka ada sebanyak 3.356 jiwa yang masih belum rekam KTP. "Yang tergolong belum rekam KTP terbanyak itu ada di dua kecamatan, yaitu Pariaman Utara dan Pariman Tengah. Pasalnya, dua kecamatan tersebut masyarakatnya lebih banyak," ujarnya.

Menurutnya, kendalanya adalah kurangnya animo masyarakat untuk merekam KTP dengan alasan kesibukan masyarakat. Selain itu, juga adanya masyarakat yang pindah atau merantau," tutupnya.(ris)

Lakukan Verifikasi , KPU Sasar Sekretariat Parpol

Lakukan Verifikasi , KPU Sasar Sekretariat Parpol

Padang Pariaman (Reportase Sumbar)---  Jajaran KPU Padangpariaman saat ini terus mengkebut persiapan pemilu legislatif di Kabupaten Padangpariaman.

Buktinya, sepanjang Selasa kemarin tampak berjibaku melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Padangpariaman. Seperti terungkap Selasa kemarin, saat verifikasi parpol peserta pemilu KPU Padangpariaman tampak turun dengan kekuatan penuh. Beranggotakan lima tim.

 "Untuk masing-masing tim terdiri dari lima orang. Dan pada hari ini semua secara serentak turun ke ke lapangan dengan mengunjungi seluruh kantor atau sekretariat partai yang ada," terang Ketua KPU, melalui Sekretaris KPU Padangpariaman Dasril, saat dikonfirmasi kemarin.

Diakuinya, secara umum proses verifikasi yang berlangsung kemarin berjalan dengan lancar dan aman, begitu pula masing-masing parpol yang akan diverifikasi juga telah siap dengan berbagai kelengkapannya masing-masing. Menurut Dasril, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, proses verifikasi itu sendiri sedianya akan dilakukan selama satu hari penuh, dan selanjutnya setelah itu kepada masing-masing parpol peserta pemilu bisa memperbaiki atau melengkapi berbagai berkas yang dianggap masih kurang.

"Karena itulah KPU akhirnya menetapkan bahwa proses verifikasi harus sudah rampung dilakukan dalam satu hari kerja, sehingga dengan begitu masing-masing parpol nantinya masih bisa memiliki keleluasan waktu untuk melakukan perbaikan," terangnya.

Seperti terungkap Selasa kemarin, proses verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU Padangpariaman Selasa kemarin, nyaris menyasar seluruh parpol peserta pemilu yang ada di Padangpariaman. Tidak terkecuali diantaranya parpol pimpinan Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur.


Bahkan, tidak berbeda perlakuannya dengan parpol lainnya, proses verifikasi yang dilakukan KPU terhadap Partai Amanat Nasional yang dipimpin Wakil Bupati Suhatri Bur, tampak ikut dihadiri langsung oleh orang nomor dua di lingkungan Pemkab Padangpariaman. Suhatri Bur juga tampak mengikuti setiap proses layaknya proses verifikasi yang berlaku terhadap sejumlah parpol lainnya. (ris)




Pengakuan  Ikrar Gamawan Fauzi Bikin Merinding... Jika Tidak Bersalah Ngaku Siap Dihukum Mati

Pengakuan Ikrar Gamawan Fauzi Bikin Merinding... Jika Tidak Bersalah Ngaku Siap Dihukum Mati

Jakarta (Reportase Sumbar) ---Kasus e KTP agaknya terus bergulir, termasuk diantaranya pemeriksaan sejumlah saksi. Teranyar, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyampaikan pengakuan mengejutkan, dengan  berikrar siap dihukum mati jika benar-benar menerima uang dan melakukan korupsi dalam proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Saya siap dihukum mati yang mulia. Saya sering dicurigai, silahkan cek saja. Sama sekali tidak ada niatan. Kalau ada foto atau apa, lalu juga saya dicurigai ke Singapura juga. Ini sudah fitnah keterlaluan," ujar Gamawan Fauzi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1/2018), seperti dikutip dari sindonews.com.

Seperti dikutip dari sindonews.com, ikrar tersebut langsung diungkapkan  Gamawan Fauzi saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK dalam persidangan terdakwa mantan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (Setnov). Perkara Setnov, yakni korupsi dalam pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan e-KTP di Kemendagri tahun 2011-2013‎‎.

Ikrar Gamawan terucap bermula saat anggota majelis hakim Franki Tambuwun mencecar tentang hubungan Gamawan dengan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos dan Azmin Aulia.

PT Sandipala Arthaputra merupakan anggota konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara RI (Perum PNRI), konsorsium pemenang tender proyek e-KTP di Kemendagri.

Hakim Franki menuturkan, berdasarkan keterangan Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong alias Asiong (divonis 8 tahun penjara) dalam persidangan Setnov pada Senin (22/1) lalu, Narogong menyebutkan Paulus Tannos adalah orang dekat Gamawan. Bahkan, menurut Narogong, untuk mendapatkan proyek e-KTP maka Paulus menggandeng adik Gamawan sekaligus Direktur PT Gajendra Adhi Sakti Azmin Aulia. Bahkan, kemudian ada transaksi pembelian rumah toko (ruko) antara Azmin dengan Paulus.

Gamawan menjawab, dia memang mengenal Paulus Tannos pada 2007 saat Gamawan masih menjadi Gubernur Sumatera Barat. Ketika itu, Paulus menangani dan menandatangani kontrak dengan PLN di Padang. Selepas itu, Gamawan mengklaim tidak pernah lagi bertemu Paulus.

Saat itu Gamawan juga mengakui bahwa Azmin Aulia memang adalah adiknya. Tapi Gamawan tidak pernah menyodorkan nama Azmin atau mengutus Azmin untuk memuluskan Paulus mendapat proyek e-KTP.

"Begitu Andi Narogong bicara, saya tanya ke adik saya. Bener gak sama Paulus Tanos. Dia (Paulus Tanos) jual karena kesulitan uang dari pemerintah yang proyek belum turun. Kalau akta jual beli tidak bisa dipercaya gimana? Itu juga belinya kan atas nama perusahaan, bukan pribadi," klaim Gamawan.

Dia membantah ruko tersebut sebagai jatah yang diperuntukkan ke Gamawan dengan cara disamarkan. Sekali lagi tutur Gamawan, pembelian ruko disertai tanah tersebut bukan dibeli secara pribadi oleh Azmin tapi dibeli perusahaan. Pembelian tersebut juga tercatat dalam kuitansi dan di notaris.

Gamawan melanjutkan, untuk Rp50 juta yang diberikan Irman (terdakwa divonis 7 tahun penjara) ke Gamawan merupakan uang honor sebagai pembicara di beberapa daerah yang acaranya diselenggarakan Ditjen Dukcapil. Karenanya Gamawan memastikan uang tersebut bukan dari Narogong.  Gamawan juga membantah kecipratan uang dari adiknya, Azmin. Karenanya secara keseluruhan Gamawan membantah menerima uang terkait proyek e-KTP. Gamawan juga langsung bersumpah atas nama Allah SWT.

"Tidak pernah yang mulia. Ke kantornya saja saya tidak pernah. Kantornya, ruangannya di mana saya tidak tahu. ‎Satu sen pun saya tidak pernah terima. Demi Allah, saya ini anak ulama yang mulia. Ada tiga dosa besar, pertama sirik, kedua melawan orang tua, ketiga sumpah palsu. Silahkan buktikan kalau ada satu sen pun saya terima," tegasnya, seperti dirilis sindonews.com..(*)

Kapolri Jadwalkan Gelar Pertemuan dengan Ormas Islam

Kapolri Jadwalkan Gelar Pertemuan dengan Ormas Islam

Jakarta (Reportase Sumbar)--- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadwalkan bakal  menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, menyusul pernyataannya yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.

Seperti dikutip dari okezone.com, pada video itu, pernyataan Tito  yang dianggap sekelompok orang menuai polemik adalah, lantaran menyatakan bahwa hanya dua ormas Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang laik didukung karena memiliki jasa kepada Indonesia. "Nanti akan ada pertemuan dengan Organisasi-organisasi islam. Kami silaturahmi," ujar Setyo saat disinggung pernyataan Kapolri, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Menurut Setyo, pernyataan yang dilontarkan oleh Tito itu terjadi pada tahun 2016. Ketika itu, lanjut Setyo, sedang berlangsung acara Memorandum of Understanding (MoU) dengan NU.

"Saya waktu itu masih Kadiv Hukum, bahkan gambarnya viral ada gambar saya disitu. saya masih Kadiv Hukum. dan di kantor PBNU kalau nggak salah," tutur Setyo. Oleh karena itu, Setyo menjelaskan, maksud dan tujuan akan digelar pertemuan ormas Islam ini, untuk memberikan pemahaman yang sebenar-benarnya terkait dengan pernyataan dari Kapolri. "Ya mau memberikan penjelasan," ucap Setyo, seperti dikutip dari okezone.com. (*)



PKB Padang Pariaman Dinyatakan Lolos Verifikasi Faktual

PKB Padang Pariaman Dinyatakan Lolos Verifikasi Faktual


Padang Pariaman,(Reportase Sumbar)--Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Padang Pariaman dinyatakan lolos verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Pariaman.   Verifikasi faktual yang dilakukan KPU di kantor DPC PKB Padang Pariaman, Jalan Pariaman – Sicincin, Balai Baru, Selasa (30/1/2018).

Verifikasi factual yang dipimpin Divisi Program dan Data KPU Padang Pariaman Mailinursal, menyebutkan, verifikasi factual ini meliputi keberadaan kantor DPC PKB Padang Pariaman, susunan kepengurusan yang meliputi Ketua, Sekretaris dan Bendahara, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPC PKB. Selain itu, juga dilakukan verifikasi factual terhadap keanggotaan PKB di Padang Pariaman. Hadir juga Divisi Hubungan Lembaga Bawaslu Padang Pariaman Syaiful Al Islami, seluruh pengurus DPC PKB Padang Pariaman.

“Terkait dengan verifikasi,  seluruh tahapan dan syarat yang diberikan, ternyata DPC PKB Padang Pariaman sudah terpenuhi. Dari syarat yang ditetapkan, ada 33 orang anggota partai PKB yang diverifikasi. Jumlah ini sudah melebihi dari syarat minimal,” kata Mailinursal.

Ketua DPC PKB Padang Pariaman, Zulhelmi Tuanku Sidi, dengan selesainya verifikasi partai ini, maka PKB Padang Pariaman siap untuk menghadapi dan memenangkan Pemilu 2019 di Padang Pariaman. “Dari empat kursi wakil PKB di DPRD Padang Pariaman, ditargetkan pada Pemilu 2019 mendatang bisa menjadi 8 kursi. Untuk itu, kepada semua pengurus dan kader PKB Padang Pariaman harus terus bekerja dan berbuat untuk pemenangan PKB nantinya,” kata Zulhelmi.

Menurut Zulhelmi, semua kader dan pengurus PKB Padang Pariaman sudah menyatakan siap untuk pemenangan tersebut. “Saat ini proses pencalegan hampir final yang berjumlah 40 orang,” katanya.  (rel/ humas pkb padang pariaman)

Selasa, 30 Januari 2018

485 Jamaah Nurul Yaqin Ringan-ringan Bertolak Ke Kuala Banda Aceh

485 Jamaah Nurul Yaqin Ringan-ringan Bertolak Ke Kuala Banda Aceh


PADANG PARIAMAN ( Reportase Sumbar)---Sebanyak 485 jamaah Padangpariaman yang tergabung dalam rombongan Pesantren Nurul Yaqin Ringan-Ringan Pakandangan, Senin (29) kemarin secara resmi resmi bertolak ke Kuala Banda Aceh, guna mengikuti ziarah ke Makam Ulama Besar Syech Abdurrauf Singkil.

Seperti diakui Ketua Yayasan Pembangunan Islam Al Imraniyah, atau YPII, Idarussalam Tk Sutan, tradisi ziarah ke makam guru Syech Burhanuddin tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap sekali dua tahun.

"Adapun tujuan ziarah itu sendiri terutama dimaksudkan untuk menziarahi makam Auliya Allah SWT, seperti halnya Syech Abdurrauf. Dan seperti diketahui, menziarahi makam para Aulia Allah adalah sesuatu yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam," terang Tuanku Idarussalam.

Menurutnya, rombongan jamaah Pesantren Nurul Yaqin tersebut bertolak Senin kemarin menuju Kuala Banda Aceh menggunakan 11 bus, dimana selama berada di Kuala mereka akan mengikuti beragam amalan keagamaan. Seperti wirid berzikir dan melaksanakan ibadah serta amalan lainnya. "Bahkan selama berada di sana, para rombongan nantinya juga akan menggelar kegiatan zikir bersama dengan jamaah zikir setempat. Mereka nantinya akan saling berkolaborasi satu sama lain dalam melantunkan zikir," tegasnya.

Diakuinya, kegiatan ziarah ke Kuala Banda Aceh, pada dasarnya merupakan tradisi turun temurun yang berlangsung sejak era Syech Ali Imran selaku pendiri Pesantren Nurul Yaqin masih hidup. Dan sampai kini tradisi  tersebut masih terus bertahan dan tetap lestari. (ris)

Senin, 29 Januari 2018

Bawaslu Padang Pariaman, Akan Lakukan Pengawasan Melekat Ferivikasi Faktual Partai Politik yang dilakukan KPU

Bawaslu Padang Pariaman, Akan Lakukan Pengawasan Melekat Ferivikasi Faktual Partai Politik yang dilakukan KPU

Rapat Koordinasi Pengawasan Melekat Ferivikasi Faktual yang digelar Bawaslu Padang Pariaman ( Fhoto : Tim Media Bawaslu Padang Pariaman )
PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar)--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, akan melakukan pengawasan melekat terkait verifikasi faktual  pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (30/1), pada 10 Partai Politik di Kabupaten Padang Pariaman.

" Kita akan terjunkan tim untuk mendampingi Komisi Pemilihan Umum, untuk melakukan ferivikasi faktual pada sepuluh partai politik di Kabupaten Padang Pariaman," ketika Divisi PHL Bawaslu Padang Pariaman Syaiful Al Islamy yang didampingi Divisi HPP Anton Ishaq, kepada www.reportasesumbar, Senin (29/01/2018), di Sintuk Toboh Gadang, usai mengelar rapat koordinasi dengan tim pengawasan ferivikasi faktual

Menurut Syaiful, Bawaslu Padang Pariaman sudah berkoordinasi dengan KPU Padang Pariaman untuk melakukan pengawasan fervikasi faktual partai partai politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi. " Untuk itu menindaklanjuti perintah Bawaslu RI kita akan melakukan pengawasan secara melekat terhadap seluruh dokumen persyaratan yang berada di dalam SIPOL dan berkas yang diserahkan partai politik kepada KPU, " ulasnya.

Syaiful menjelaskan, untuk melakukan pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman akan menerjun lima tim. Tim I dipimpin Syaiful Al Islamy, akan mengawasi secara melekat pada Partai PKB dan Partai Golkar, Tim II dipimpin Nazwir, SH akan mengawasi Partai PAN dan Hanura. Sedangkan Tim III dipimpin Syafruddin akan mengawasi Partai PKS dan PDIP. Kemudian Tim IV yang dipimpin Zainal Abidin akan mengawasi Partai Gerindra dan Nasdem. Kemudian Anton Ishaq yang memimpin Tim V akan mengawasi Partai Demokrat dan Partai PPP. (rel/ris)


Kasus Tenaga Medis Lecehkan Pasien Jadi Perhatian Khusus Dinas Kesehatan Padang Pariaman

Kasus Tenaga Medis Lecehkan Pasien Jadi Perhatian Khusus Dinas Kesehatan Padang Pariaman

Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman  dr.Aspinuddin, Dalam Suatu Kegiatan Beberapa Waktu Lalu
PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar)---Mencuatnya sejumlah kasus yang sempat viral di berbagai media elektronik terkait perilaku negatif yang dilakukan sejumlah oknum pelayan kesehatan di tanah air, agaknya tidak luput dari perhatian jajaran Dinas Kesehatan Pemkab Padangpariaman. Seperti diakui Kepala Dinas Kesehatan Padangpariaman, Aspinuddin, bahwa secara umum sistem pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit pada dasarnya sudah memiliki standar yang jelas. "Karena segala sesuatunya biasanya selalu dilakukan sesuai dengan SOP nya masing-masing. Termasuk misalnya, bagi dokter pria yang akan memeriksa pasien wanita, itu harus didampingi oleh perawat wanita. Standarnya memang seperti itu," ungkap Aspinuddin.

Hanya saja lanjutnya, jika sekiranya ditemukan adanya kasus tenaga medis yang melakukan tindakan pelecehan terhadap pasiennya misalnya, menurutnya hal itu tentunya tidak semata karena kesalahan sistem yang mengaturnya. Namun lebih pada faktor manusianya. "Karena sebaik apapun sistem itu dibuat, namun tetap saja tidak akan berpengaruh banyak jika mentalitas orang yang menjalankannya juga tidak mendukung untuk itu," imbuhnya.

Di pihak lain, Aspinuddin mengakui di lingkungan wilayah kerja Dinas Kesehatan Padangpariaman sendiri, kasus pelanggaran etika sendiri boleh dikatakan belum ada ditemukan. Namun yang ada itu hanyalah sebatas pelanggaran disiplin, seperti karena terlambat masuk kerja atau persoalan kehadiran lainnya.  "Tapi berbeda dengan pelanggaran disiplin, karena khusus untuk pelanggaran etika sendiri itu sanksinya bisa saja berupa sanksi berat. Namun demikian tentunya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya," imbuhnya.

Untuk itulah lanjutnya, selama ini pembinaan terhadap para pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Pemkab Padangpariaman terus dilakukan secara berkesinambungan. Diantaranya pembinaan nilai etika yang rutin dilakukan oleh Kasubag Kepegawaian. "Selain itu bukankah setiap profesi itu, ada standar kode etiknya. Apakah itu kode etik kedokteran, kode etik perawat, atau dokter gigi dan sebagainya. Makanya semua kembali terpulang kepada pribadi masing-masing. Kalau soal sistem rasanya selama ini tidak banyak yang perlu dibenahi apalagi diubah," terangnya.

Hanya saja lanjutnya, seiring mencuatnya berbagai kasus bernada negatif yang melibatkan tenaga perawat ataupun petugas medis lainnya, yang akhir-akhir ini sering menjadi viral di Tanah Air, hal itu lanjut Aspinuddin jelas menjadi perhatian serius pihaknya. "Prinsipnya, pembinaan nilai etika terhadap para pegawai selama ini tetap menjadi perhatian khusus bagi kita. Kita tentu berharap kasus seperti itu hendaknya jangan sampai terjadi di daerah kita," terangnya. (ris)
Pasca Putusan MK KPU Padang Pariaman Lakukan Verifikasi Faktual 10 Parpol

Pasca Putusan MK KPU Padang Pariaman Lakukan Verifikasi Faktual 10 Parpol

Rapat Koordinasi Persiapan Verfikasi Faktual yang akan digelar KPU Padang Pariaman, Pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018
PADANG PARIAMAN ( Reportase Sumbar)--- Jika tak ada aral melintang,, KPU Padangpariaman bakal segera melakukan verifikasi faktual terhadap 10 partai yang ada di daerah ini. Seperti diakui Divisi Hukum KPU Padangpariaman, Zulnaidi, verifikasi faktual itu dilakukan setelah KPU menggelar rakor dengan 10 partai di Padangpariaman pada Minggu (28/1) kemarin.

Sepeti diakui Divisi Hukum KPU Padangpariaman, Zulnaidi Rakor yang berlangsung Minggu kemarin, dihadiri 10 perwakilan parpol yang akan diverifikasi serta utusan dari Panwas Kabupaten.

"Kita sengaja menggelar rakor Minggu kemarin,  agar masing-masing parpol memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan kelengkapan masing-masing, ketika kita dari KPU akan melakukan proses verifikasi ke lapangan nantinya," imbuhnya.

Zulnaidi menambahkan, rakor yang berlangsung Minggu kemarin sekaligus menindaklanjuti keluarnya Peraturan KPU Nomor 5 dan 6 Tahun 2018, pasca keluarnya Putusan MK. Yaitu terkait prinsip perlakuan sama terhadap masing-masing parpol dalam pendaftaran partai. "Selanjutnya, besok (hari ini,red) petugas kita dari KPU kembali akan diturunkan untuk melakukan verifikasi ke masing-masing parpol peserta pemilu," sebutnya.

Rakor yang berlangsung Minggu kemarin lanjut Zulnaidi juga melahirkan beberapa kesepakatan. diantaranya kesepakatan menyerahkan sampel sebanyak 5 persen dari jumlah keanggotaan partai, yang nantinya akan dihadirkan saat verifkasi di langsungkan di kantor parpol masing-masing. Begitu pula untuk verifikasi juga disepakati hanya akan tuntas dilakukan dalam satu hari, yaitu pada Selasa tanggal 30.

Selain itu masing-masing parpol juga dimungkinkan melakukan koordinasi atau konsultasi terkait kendala yang dihadapi selama pelaksanaan verifikasi."Setelah dilakukan verifikasi, selanjutnya akan disediakan waktu selama dua hari untuk perbaikan.

Seperti diwartawan sebelumnya, KPU Padangpariaman sendiri sebelumnya juga telah melangsungkan rakor dengan jajaran Pemkab Padangpariaman, serta sejumlah instansi terkait lainnya, termasuk dengan Polres Padangpariaman dan Polres Kota Pariaman. Rakor itu sendiri terutama dimaksudkan untuk mencari kesepahaman dalam rangka penetapan Panitia Pemilihan Kabupaten. (PPK)  (ris)

Minggu, 28 Januari 2018

Komplek Perkantoran Kantor Gubernur Layak Dibangun di Kawasan Terpadu Tarok

Komplek Perkantoran Kantor Gubernur Layak Dibangun di Kawasan Terpadu Tarok

Maket Kawasan Tarok City di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayutanama
PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar)---Wacana tentang potensi pengembangan lahan yang ada di sekitar kawasan Terpadu Tarok, di Nagari Kapalo Hilalang, termasuk diantaranya kemungkinan dibangunnya sejumlah kompleks perkantoran pemerintah di kawasan itu agaknya terus berkembang.

Seperti diberitakan baru-baru ini, sebagaimana ditegaskan Walinagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, Zulhendrayani, bahwa mengingat masih luasnya potensi lahan yang tersedia di sekitar kawasan Terpadu Tarok yang terletak di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, maka bisa saja di kawasan itu dibangun kompleks perkantoran baru.

Tidak terkecuali misalnya untuk keperluan pembangunan Kantor Gubernur sekalipun.
Menurutnya, jika hal itu bisa terwujud tidak tertutup kemungkinan, kawasan Terpadu Tarok nantinya akan bisa berkembang layaknya kawasan pusat perkantoran yang ada di Putrajaya Malaysia.

“Memang kalau melihat luas lahan yang tersedia di kawasan Terpadu Tarok saat ini, termasuk diantaranya potensi lahan yang berada di luar tanah negara yang ada saat ini, mungkin bisa-bisa saja kalau di sana misalnya akan dibangun kantor gubernur atau yang lainnya. Pasalnya, potensi lahan di sekitar kawasan Terpadu Tarok pada dasarnya memang terbilang cukup menjanjikan untuk itu,” demikian ditegaskan Sekdakab Padangpariaman, Jonpriadi, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya baru-baru ini.

Seperti diketahui lanjut Jonpriadi lagi, lahan negara yang ada di kawasan Terpadu Tarok luasnya diperkirakan mencapai 697 hektare. Dan sebagian diantaranya telah diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas kampus dan fasilitas kesehatan, berupa rumah sakit.

Selebihnya, lahan tersebut tentu juga masih sangat potensial dikembangkan untuk keperluan lain, termasuk diantaranya bisa saja dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas perkantoran lainnya.
“Lagi pula, selain lahan tanah negara yang ada di kawasan itu, juga hamparan yang terdapat di sekitarnya masih bisa dikembangkan sedemikian rupa, tentunya dengan adanya kesepakatan tertentu nantinya,” terang Jonpriadi.

Secara umum Jonpriadi menilai, adanya wacana untuk pembangunan kantor gubernur di sekitar lokasi kawasan Terpadu Tarok tentunya cukup beralasan. Terutama mengingat lokasinya yang sangat strategis, karena dekat dengan jalan lintas Sumatera.
Begitu pula lahannya juga terbilang mudah dijangkau dari berbagai arah dari seluruh kabupaten / kota di Sumatera Barat.

“Kalau kita perhatikan secara seksama. Lokasi kawasan Terpadu Tarok saat ini posisinya bisa dikatakan terletak di jantung provinsi Sumatera Barat. Jadi sangat beralasan sekali bila di kawasan itu nantinya dikembangkan sebagai komplek perkantoran, seperti halnya di kawasan Putrajaya Malaysia,” tegasnya.

Meski demikian, Jonpriadi menambahkan, untuk lebih mengoptimalkan potensi kawasan Terpadu Tarok yang ada saat ini, Pemkab Padangpariaman nantinya akan membentuk tim terpadu.
“Mungkin tim terpadu itu nantinya tidak hanya melibatkan kalangan internal tapi juga kalangan eksternal lainnya yang ada di luar pemerintahan. Dan untuk keperluan itu saat ini kita masih sedang menyusun timnya,” terangnya.

Demikian pula halnya konsep RT/RW terkait pengembangan kawasan Terpadu Tarok tersebut pada dasarnya juga sudah disiapkan jauh-jauh hari. Yaitu sesuai dengan konsep RT/RW 2010-2030. Dimana diantaranya kawasan di sekitar Kecamatan Kayu Tanam telah ditetapkan sebagai kawasan pendidikan terpadu, sekaitan dengan adanya kampus INS di kawasan itu.

Demikian pula halnya konsep peruntukan lahan yang ada di sekitar kawasan Terpadu Tarok, termasuk diantaranya mana saja daerah yang akan ditetapkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau, kawasan pengembangan wisata dan lain sebagainya. “Jadi untuk saat ini mungkin kita hanya perlu menyiapkan rencana detil tata ruang. Dan itulah nantinya yang akan kita bahas lebih jauh waktu dekat ini,” imbuhnya.


YURISMAN MALALAK
ISU MUTASI MEREBAK,  Jonpriadi : “Tidak Perlu Minta-minta Jabatan, Tunjukkan Saja Prestasi Kerja"

ISU MUTASI MEREBAK, Jonpriadi : “Tidak Perlu Minta-minta Jabatan, Tunjukkan Saja Prestasi Kerja"

Sekretaris Daerah Padang Pariaman Jonpriadi ( Fhoto : Humas & Protokol Padang Pariaman )
PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar)---Isu mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkab Padang Pariaman akhir-akhir santer terdengar. Menurut informasi yang berkembang, proses mutasi tersebut diantaranya akan melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Padang Pariaman, termasuk para camat yang ada di bawah naungan Pemkab Padang Pariaman,

Informasi yang berkembang, digelarnya mutasi kali ini dipicu sikap ketidakpuasan Bupati Ali Mukhni atas kinerja sebagian pembantunya, termasuk para camat yang seyogyanya bisa menjadi ujung tombak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan. Sekdakab Jonpriadi yang dikonfirmasi terkait hal itu, tidak menampik kemungkinan bakal adanya mutasi atau pun rotasi di lingkungan pejabat di lingkup Pemkab Padang Pariaman.

“Meski demikian yang namanya mutasi atau rotasi itukan sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan, dan sudah menjadi suatu keharusan dalam rangka penyegaran organisasi. Jadi sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa sebenarnya,” ujar Jonpriadi, menanggapi informasi yang berkembang akhir-akhir ini.

Mutasi yang dilakukan lanjut Jonpriadi bisa juga disebabkan karena adanya kebutuhan atau keharusan, disebabkan adanya posisi yang kosong pada jabatan tertentu. Apakah itu disebabkan karena adanya yang pensiun, meninggal dunia atau pun pindah tugas atau sebab lainnya. “Tapi bisa juga mutasi atau rotasi itu juga dimaksudkan dalam rangka pengembangan wawasan yang bersangkutan,” ulasnya diplomatis.

Prinsipnya lanjut mantan Kepala Bappeda Padangpariaman ini, sebagai abdi negara para ASN tentunya harus selalu siap ditempatkan dimana saja. “Karena kan bukankah jabatan itu tidak hanya akan dipertanggungjawabkan saat kita di dunia saja, namun juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya.  Jadi ini tentunya juga mesti harus dimaknai pula oleh semua,” terangnya.

Maka itu lanjut Jonpriadi, kalau misalnya ada yang minta-minta jabatan, maka bisa jadi yang bersangkutan tidak paham dengan mekanisme yang berlaku, atau bisa juga karena tidak adanya rasa percaya diri. “Makanya, sebaiknya tunjukkan saja prestasi kerja kita, nanti atasan tentu akan menilai sendiri siapa yang dianggap layak dan mampu dan memiliki kepedulian dan kemampuan lebih untuk itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan merekalah nantinya yang akan dipromosikan,” tegasnya.

Untuk itulah Jonpriadi mengingatkan agar para pejabat di lingkungan Pemkab Padangpariaman hendaknya agar tetap bisa berkompetisi secara sehat. Yaitu dengan menunjukkan prestasi kerjanya masing-masing. “Karena kalau orang yang minta-minta jabatan itu berarti ada maunya. Silakan saja berkompetisi secara sehat, kenapa harus minta-minta jabatan. Termasuk melalui bantuan orang lain,” tegasnya.

Lebih jauh Jonpriadi menambahkan. Pihaknya dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tentunya telah memiliki standar yang jelas dalam menempatkan posisi seseorang,  sesuai prestasi dan kemampuan yang dimilikinya selama ini. “Demikian pula Pak Bupati sendiri, beliau juga jelas selalu berfikir rasional dan objektif dengan menyerahkannya sesuai dengan mekainisme yang ada,” terangnya.

Di pihak lain, saat pelantikan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Padangpariaman beberapa waktu lalu, Bupati Ali Mukhni tak luput mengingatkan para ASN dan pejabat di lingkungan Pemkab Padangpariaman agar bisa bekerja dengan hati yang ikhlas, serta bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Karena seperti diketahui, kita inikan tak lain adalah abdi negara. Karena itu kita mesti mencamkan dalam hati kita masing-masing, kira-kira apa karya dan pengabdian terbaik yang telah kita berikan kepada masyarakat setiap harinya. Kalau hal itu sudah terpatri dengan baik di lubuk sanubari kita masing-masing, tentu apa saja yang kita kerjakan setip harinya bukan lagi dianggap sebagai beban, tapi adalah wujud pengabdian karena Allah SWT . Jadi bukan karena ada atau tidaknya atasan yang memerintahkan kita baru kita bekerja,” tegasnya. (ris)
















Kasus Pelecehan Terhadap Pasien, Irma Suryani : “Saatnya Benahi Sistem Pelayanan Rumah Sakit”

Kasus Pelecehan Terhadap Pasien, Irma Suryani : “Saatnya Benahi Sistem Pelayanan Rumah Sakit”

(Foto: liputan6.com)
Jakarta ( Reportase Sumbar)---– Kasus pelecehan terhadap seorang pasien yang dilakukan salah seorang perawat di RS Natonal Hospital Surabaya agaknya bakal berujung ke ranah hukum. Seperti ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani, pihaknya mendesak agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menindak tegas Rumah Sakit (RS) National Hospital Surabaya karena dianggap lalai melakukan pengawasan sehingga perawatnya nekat meremas payudara pasiennya W (33) yang tengah berada dalam pengaruh bius usai menjalani operasi.

Seperti dikutip dari okezone.com, lebih jauh Irma menegaskan, bahwa kasus yang terjadi di Surabaya dan viral itu hanya sebagian dari sekian kasus lainnya. Untuk itu, ia meminta pihak Kemenkes menjadikan tindakan tidak senonoh yang dilakukan perawat Zunaidi Abdillah itu sebagai pintu masuk pemerintah untuk membenahi sistem pelayanan di rumah sakit.

"Kasus ini jangan sampai hilang ditelan bumi, harus kita selesaikan. Pelakunya harus kita dipidanakan, rumah sakitnya juga harus diberi sanksi oleh Kementerian Kesehatan," kata Irma saat diskusi bertajuk 'Hospital tanpa Hospitality' di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2018).

Politisi Nasdem ini kembali menegaskan, RS National Hospital Surabaya sudah layak mendapatkan sanksi seberat-beratnya, jangan hanya saksi administrasi. Kendati demikian, Irma tidak merinci sanksi berat sebagaimana dimaksud. Ia meminta Kemenkes agar menindak tegas untuk mengantisipasi kasus-kasus serupa. "Saya katakan kepada Kementerian Kesehatan, jangan lambat, jangan lelet dan berikan punishment yang sesuai. Jangan selalu memberikan punishment administrasi," ujarnya.

Sekadar informasi, pelecehan seksual oleh oknum perawat di RS National Hospital Surabaya dialami seorang pasien cantik. Kasus tersebut kemudian viral karena dianggap tidak wajar, pasien yang seharusnya dilindungi dan mendapatkan pengobatan layak justru diremas-remas payudaranya saat dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh bius.

Kasus itu terjadi pada Selasa 23 Januari kemarin antara pukul 11.30 sampai 12.00 WIB. Kasus itu kemudian di bawa ke ranah hukum oleh suami korban. Perawat Zunaidi Abdillah (30) langsung ditangkap. Setelah diperiksa secara intensif oleh penyidik Polrestabes Surabaya, Zunaidi Abdillah pun ditetapkan sebagai tersangka. (*)

Warga Gempar, KH Umar Basri Dianiaya OTK

Warga Gempar, KH Umar Basri Dianiaya OTK

Kondisi KH Umar Basri (60) Ketika Berada di Rumah Sakit ( Fhoto : liputan6.com)
Kabupaten Bandung, (Reportase Sumbar) – Masyarakat Cicalengka digemparkan aksi penganiayaan yang dialami salah seorang kyai kharismatik di wilayah itu. Dalam hal ini KH Umar Basri (60), Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kecamatan Cicalengka, 

Seperti dikutip dari detik.com, gerak-gerik orang tidak dikenal atau terduga pelaku penganiayaan KH Umar Basri (60), Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sempat disaksikan oleh sejumlah santri. "Menurut santri yang menyaksikan, pelaku datang seusai Salat Subuh, pelaku sempat salat satu rakaat," ujar salah satu santri dan kolega Pesantren Al Hidayah Iwan Ismail (35) kepada wartawan di Pesantren Al-Hidayah Kampung Santiong 03/03, Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Sabtu (27/1/2018).

Iwan mengungkapkan usai menunaikan salat subuh seluruh santri sungkem kepada pak kyai. Ba'da wiridan sama pak kyai, santri-santri keluar dan menuju ke madrasah untuk melakukan pengajian bada subuh. "Setelah itu tinggal satu orang santri yang terakhir menunggu karena ada satu orang yang tak dikenal (diduga pelaku), santri itu mengira apakah orang itu mau ketemu pak kyai atau tidak, tetapi orang asing ini tidak sungkem-sungkem ke pak kyai," ungkap Iwan.

Kemudian KH Umar memerintahkan santri itu untuk mematikan lampu masjid. Usai lampu dimatikan, santri itu meninggalkan kyai dengan pelaku. Saat santri ini meninggalkan masjid, peristiwa penganiayaan ini terjadi, dan pelaku melarikan diri tanpa ada saksi yang melihatnya. "Di situlah tidak ada saksi terjadinya penganiayaan dan pemukulan itu," tutur Iwan.

Ditemukan banyak bercak darah di tembok masjid. Kemudian kyai Umar dibawa ke madrasah, sebelum dilarikan ke rumah sakit.Dari informasi yang dihimpun detikcom, luka akibat penganiayaan itu berada di bagian pipi, bibir, hidung dan lebam di wajah.

"Untuk terduga pelaku ciri-ciri sudah kami berikan kepada polisi, sekarang sedang di BAP, ini tidak bisa disebutkan masih dalam tahap penyelidikan. Motifnya belum diketahui, apakah orang ini waras atau tidak waras, atau ada motif tertentu. Karena pak kyai di sini orang kesepuhan dan di sepuhkan," jelas Iwan.  (*)

Jumat, 26 Januari 2018

Egy si “Kelok Sembilan” Masih Butuh Proses?

Egy si “Kelok Sembilan” Masih Butuh Proses?

Egy Ketika Memainkan Sikulit Bundar ( Fhoto CNN)
JAKARTA (Reportase Sumbar)---Para penggila bola Tanah Air mungkin sudah begitu gregetan ingin menyaksikan aksi pujaan mereka, Egy Maulana Vikri berlaga di Timnas usia 23 ataupun Timnas Senior.

Hanya saja, harapan itu agaknya masih harus dipendam untuk sementara waktu. Buktinya, meski sempat dimainkan saat melawan Timnas Islandia baru-baru ini, namun kesempatan bagi Egy menunjukkan kebolehannya sangat terbatas.

Saat itu Egy hanya tampil lebih kurang 5 menit saja.

Seperti dikutip dari Bola.net, bahwa Egy Maulana Vikri agaknya memang belum menjadi pilihan utama di dalam Timnas Indonesia U-23 dan Senior. Seperti diakui asisten pelatih Timnas, Bima Sakti, pemain 17 tahun tersebut dinilai masih perlu berkembang.

Memang tidak ada yang memungkiri bahwa Egy adalah pemain yang sangat berbakat. Buktinya, sepanjang tahun 2017 kemarin misalnya, pemain asal Medan tersebut merupakan pemain paling subur. Mencetak 13 gol dan memberikan lima assist yang semuanya tercapai ketika memperkuat Timnas U-19 adalah salah satu bukti kuat untuk itu.

Berkat penampilannya tersebut, Egy lantas mendapat promosi masuk ke dalam timnas besutan Luis Milla.

Dan selama berada di bawah asuhan Luis Milla, Egy memang belum banyak mendapat kesempatan bermain sejak menit awal. Hal itu karena Egy dikatakan masih butuh berproses.

"Pelatih Luis Milla ingin Egy berproses pelan-pelan jadi tidak langsung dimainkan penuh," ungkap Bima Sakti.

Lebih jauh menurut mantan pilar tengah PSSI Primavera ini, penting bagi Egy untuk menyeimbangkan kemampuan menyerang dan bertahan. Ke depan, dalam laga-laga timnas selanjutnya, sangat mungkin dia masuk starting eleven," sambungnya.

Meski demikian, seperti disebutkan edi salah seorang penggila bola tanah air, Egy mestinya perlu diberikan jam terbang lebih agar bisa berbicara lebih banyak di tingkat senior.

"Karena bukankah pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Lagipula kesempatan uji coba internasional kan jelas merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk  kematangan seorang pemain.  Makanya alangkah lebih baik jika dia bisa lebih diberikan lebih banyak kesempatan untuk itu," ujarnya memberi alasan.

Nah...Bagaimana Mister Milla?

(*)
Gubernur NTT Disebut Layak Jadi Cawapres

Gubernur NTT Disebut Layak Jadi Cawapres

Gubernur NTT Frans Lebur Raya Bersama Presiden Joko Widodo Beberapa Waktu Lalu ( http://www.lintasntt.com)
JAKARTA, (Reportase Sumbar)—Selain nama Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang santer disebut masuk dalam radar bursa calon presiden atau calon wakil presiden dari PKS, satu nama lainnya, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya juga disebut layak berpasangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk maju dalam bursa calon presiden dari partai PDI-P.

Seperti dikutip dari sinarharapan.co, sebagaimana ditegaskan Koordinator Lingkar Studi Progresif (Lispro) Ryan Lodwick Dea, dia  menilai bahwa pasangan Joko Widodo-Frans Lebur Raya pantas diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Gubernur NTT patut diperhitungkan di pentas politik nasional karena dia adalah kader PDI Perjuangan yang turut memelopori berdirinya Partai Demokrasi Indonesia di NTT yang dulunya embrio dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dibentuk Bung Karno.

"Ini yang kami nilai sangat pantas jika berpasangan dengan Joko Widodo," kata Ryan, Rabu (19/2), seperti dikutip dari sinarharapan.co.

Menurutnya, kesiapan Frans Lebu Raya maju menjadi calon presiden sebagai calon alternatif dari daerah, menjadikan perubahan arah politik menjadi lebih demokratis, yakni memungkinkan munculnya figur-figur kepemimpinan nasional yang digali dan terseleksi dari daerah.

"Ruang ini harus terus dibuka dan didorong sebagai wujud partisipasi politik daerah dalam panggung politik nasional," kata dia.(*)
Potensi Investasi di Kawasan Terpadu Tarok Sangat Menjanjikan

Potensi Investasi di Kawasan Terpadu Tarok Sangat Menjanjikan

Bupati Ali Mukhni Ketika Berada di Kawasan Pendidikan Tarok Beberapa Waktu Lalu
PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar)--- Kawasan Terpadu Tarok agaknya ke depannya bakal berkembang menjadi salah satu lokasi pengembangan investasi yang paling menjanjikan di Kabupaten Padangpariaman pada khususnya dan Provinsi Sumbar pada umumnya.

Seperti ditegaskan Bupati Ali Mukhni, di lahan tanah Negara di sekitar kawasan Terpadu Tarok dengan luas luas sekitar 697 hektare tersebut nantinya akan dibangun sebanyak lima perguruan tinggi, satu rumah sakit dan fasilitas gedung pendidikan dan pelatihan yang akan dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN.

"Untuk itu, bagi investor yang berminat menanamkan investasinya di sekitar kawasan Tarok mari kami akan sangat menerima dengan tangan terbuka. Kami pun nantinya siap membantu investor mulai dari pembebasan lahan sampai perizinan melalui program pelayanan," kata dia.

Lebih jauh Ali Mukhni menambahkan, sejauh ini setidaknya ada empat peluang investasi yang sangat potensial untuk dikembangkan dan ditawarkan kepada investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Padangpariaman. Salah satunya, adalah kawasan Terpadu Tarok.

"Ke empat peluang investasi tersebut yaitu sektor energi, pariwisata, industri dan Kawasan Pendidikan Terpadu (KPT) Tarok, Kenagarian Kepala Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Padangpariaman," kata Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni kepada wartawan kemarin.

Katanya, di sektor energi terdapat peluang untuk pembangunan pembangkit listrik. Baik menggunakan tenaga air, mikrohidro, bio massa, maupun tenaga surya. “Bahkan cukup banyak aliran sungai yang berpotensi untuk dijadikan sebagai tenaga pembangkit listrik sebagaimana yang dilakukan PLTA Singkarak di Asam Pulau Kecamatan Lubuk Alung, katanya.

Sedangkan untuk sektor pariwisata daerah Kabupaten Padangpariaman juga memiliki 70 destinasi wisata yang terdiri dari kuliner, religi, bahari, serta penjelajahan. "Contoh saja Lubuk Nyarai yang sudah dikenal wisatawan baik lokal maupun internasional," ujarnya.

Dikatakan, di sektor industri pun sedang berkembang karena Kementerian Perindustrian tengah membuat perencanaan menjadikan Malibou Anai di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam sebagai kawasan industri kecil menengah cokelat. "Serta menjadikan daerah Kasang Kecamatan Batang Anai sebagai kawasan industri. Apalagi kedua kawasan tersebut merupakan tanah negara," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian setempat, Hendra Aswara mengatakan, tercatat nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Padangpariaman hingga semester I 2017 mencapai Rp24 miliar. Sebagian besar diantaranya merupakan sektor perumahan, pariwisata dan infrastruktur lainnya. "Jumlah tersebut meningkat tajam dari 2016 hingga kini yang berada di bawah angka Rp10 miliar," ujar dia.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa investor mulai melirik Padangpariaman sebagai tempat berinvestasi yang menjanjikan. Terlebih karena didukung dengan keberadaan Bandara Internasional Minangkabau di daerah itu. (ris)
Ali Mukhni : “Tak Tanggapi Aduan Warga, Jabatan Dinas Akan Saya Evaluasi “

Ali Mukhni : “Tak Tanggapi Aduan Warga, Jabatan Dinas Akan Saya Evaluasi “


Bupati Padang Pariaman Ketika Berada di Mesjid Raya Ulakan Beberapa Waktu Lalu
PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar),---Masyarakat Padang Pariaman yang ingin menyampaikan pengaduannya kepada Bupati Ali Mukhni agaknya tidak perlu harus repot-repot lagi seperti sebelumnya. Pasalnya  saat ini semua pengaduan masyarakat bisa langsung diterima oleh Bupati.

“Hal itu bisa terlaksana, karena saat ini Pemkab Padang Pariaman telah menyediakan layanan secara daring yang dinamakan pesan penduduk (Pesduk),” demikian ditegaskan Bupati Ali Mukhni kemarin di Kantor Bupati di Paritmalintang.

Disebutkan, adapun layangan tersebut jelas sangat berguna untuk bisa menampung berbagai keluhan berbagai masyarakat Padang Pariaman. Bahkan, sekecil apapun bentuknya keluhan warga, nantinya tetap akan akan kami tindaklanjuti," kata Bupati Ali Mukhni.

Putra V Koto Kampuang Dalam ini juga menyebutkan, bahwa untuk bisa menyampaikan keluhan tersebut, warga cukup hanya menyampaikannya melalui pesan singkat atau SMS ke nomor 08116942000 serta dalam jaringan.

Selanjutnya, "Pesduk" dalam jaringan ini selanjutnya dapat diakses melalui website www.pesduk.padangpariamankab.go.id atau media sosial Facebook, yaitu Pesduk Kabupaten Padang Pariaman.

Ali Mukhni juga mengatakan apabila nantinya ada keluhan dari masyarakat, maka secara tidak langsung dinas terkait harus menindaklanjutinya.“Jika sekiranya keluhan masyarakat tersebut tidak ditindaklanjuti maka nanti saya sendiri yang akan langsung mengevaluasi jabatan kepala dinas yang bersangkutan,” tegasnya.

Hal itu lanjutnya, karena keluhan dari warga merupakan masukan berharga untuk menciptakan pelayanan lebih baik lagi. Ia juga menyatakan kehadiran "Pesduk" sejak 2013 tersebut karena dirinya merasa belum bisa sepenuhnya menampung aspirasi dari masyarakat, sehingga pelayanan terhadap masyarakat masih belum maksimal. "Yang jelas kami senantiasa terbuka atas kritik dan saran dari berbagai elemen masyarakat," tandasnya mengakhiri.(ris)
Gawat..., Batang Santok Makin Tergerus,  Hendri : Butuh Segera Dinormalisasi

Gawat..., Batang Santok Makin Tergerus, Hendri : Butuh Segera Dinormalisasi

Hendri, Camat Pariaman Timur ( Fhoto : Yurisman Malalak)
PARIAMAN, (Reportase Sumbar)---Kondisi aliran Batang Santok yang membentang di sekitar Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, dewasa ini  sangat membutuhkan perhatian  serius dari pihak terkait. Pasalnya, jika tidak sesegeranya ditangani dikhawatirkan akan dapat menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar lagi.

“Karena itulah harapan kita agar normalisasi aliran batang Santok ini hendaknya bisa kembali dilanjutkan kembali oleh pihak provinsi dalam halnya oleh pihak PSDA Provinsi Sumatera Barat. Karena kalau kerusakan yang ada saat ini tetap dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan nantinya bisa saja mengancam lahan masyarakat yang ada di sekitarnya,” demikian ditegaskan Camat Pariaman Timur, Hendri, saat dihubungi di ruang kerjanya kemarin.

Hal itu lanjutnya memang sangat beralasan, terutama jika melihat kerusakan yang terjadi di sekitar aliran batang Santok saat ini.

Karena, di samping banyaknya bagian bibir sungai yang tergerus aliran air, permukaan air di sekitar aliran batang Santok juga sudah turun cukup jauh disebabkan aksi pengambilan pasir atau akibat praktik penambangan illegal lainnya.

Belum lagi banyaknya sampah atau matrial pohon yang ikut menghambat kelancaran laju arus air sungai. Sehingga jika hal itu dibiarkan terlalu lama, maka bisa saja berpotensi mengundang datang bencana yang lebih besar lagi.

“Selain itu kondisi bibir sungai yang ada di sekitar aliran batang Santok saat ini juga terlihat sudah semakin curam saja, sehingga jika sewaktu-waktu datang arus besar, maka permukaannya bisa saja mengalami terban atau runtuh,” sebutnya mengkhawatirkan.

Mengingat kondisi tersebut Hendri menyebutkan, masyarakat Pariaman Timur pun akhirnya telah melahirkan kesepakatan untuk mengajukan persoalan tersebut sebagai prioritas utama pada musrembang tingkat kecamatan. Untuk kemudian bisa diprioritaskan ke depannya.

“Harapan kita kalau bisa aliran di sepanjang batang Santok itu hendaknya bisa dinormalisasi secera keseluruhan. Yaitu mulai dari bagian ulu hingga kawasan Jati,” imbuhnya.

Tidak kalah pentingnya, menurut mantan Kabag Humas Pemko Pariaman ini, pembenahan bagian hulu sungai juga mestinya bisa menjadi perhatian khusus. Pasalnya, terjadinya kerusakan di sekitar aliran batang Santok selama ini juga tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di bagian hulunya. (ris)
Wagub Nasrul Abit : Mari Kita tumbuhkan komentar pembangunan yang sehat di Medsos

Wagub Nasrul Abit : Mari Kita tumbuhkan komentar pembangunan yang sehat di Medsos

Wakil Gubernur Nasrul Abit, ketika berkunjung ke Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai
Mentawai (Reportase Sumbar) - Mari kita tumbuhkan komentar pembangunan yang sehat di media sosial,  karena pelaksanaan membutuhkan dukungan dan peranserta semua elemen daerah dalam memajukan pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit saat memberikan sambutan di Balai Penakaran Benih Perikanan Sikakap Mentawai, Rabu (17/1/2018).

Hadir dalam kesempatan itu Bupati Mentawai Yudas S,  Anggota DPR RI pemilihan Sumbar I Dr. Hermanto,  Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan Perikanan RI Bramantio,  Pimpinan Perum Perikanan Indonesia Rusyianto,  Kapolres Mentawai,  Kadis Ir. Yosmeri,  Kadis Perhubungan Drs. Amran, MM,  beberapa OPD terkait dilingkungan pemkab Mentawai,  serta beberapa pengusaha perikanan Sumbar.

Lebih dalam Wagub Nasrul Abit menyampaikan,  komentar-komentar media sosial,  facebook,  twutter,  WhastAap, dan lainnya kadang-kadang tidak sehat dalam menyampaikan pendapat yang lebih banyak menghujat dibandingkan memberikan solusi dari setiap persoalan yang disampaikan. 

Padahal pelaksanaan pembangunan membutuhkan dukungan dan dorong semua pihak agar pembangunan itu dapat teraliasasi dengan baik sesuai harapan masyarakat, pemerintah dan stekolder lainnya. 

Dalam keterbukaan informasi publik seharusnya ini sebagai bentuk keterpaduan pemerintah dengan rakyat mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Sayang keterbukaan informasi publik dimanfaatkan dalam bentuk frontal yang sering menyudutkan pemerintah dengan kalimat dan prasangka yang tidak sehat,  sehingga menjadi salah persepsi di tengah-tengah masyarakat. 

Jika ini berketerusan tentu akan dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan yang secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat.

Seharusnya pembangunan itu dapat dituntas dalam waktu cepat untuk kebaikan pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah,  malah menjadi dilema yang tak sudah berlarut-larut. Dan hampir selalu pemerintah disalahkan karena kurang sosialisasi dan berbagai hal yang dikaitkan,  hanya ulah segelintir orang yang tidak merasa senang. 

Jika memang ada yang kurang tepat atau kekeliruan tentu amat diharap masyarakat memberikan masukan atau kritikan yang membangun dan memberikan solusi dari apa-apa yang terjadi,  sehingga pelaksanaan akan berjalan dengan baik,  dan kesejahteraan masyarakat akan cepat terwujud, terang Nasrul Abit Dt.  Malintang Panai.

Bupati Yudas dalam kesempatan itu juga menyampaikan,  rasa kesal dan kecewa dengan komentar di berbagai media sosial terkait berbagai pelaksanaan pembanguan di Mentawai.  Mohon dimaklumi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan ini sedang berproses dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan. Tidaklah serta merta semua dapat diwujudkan dalam waktu cepat,  jika berbagai persoalan tidak kita selesaikan secara bersama-sama, karena itu peranserta masyarakat amat dibutuhkan,  ujarnya.

Yudas juga menyebutkan jika ada aparatnya yang melakukan komentar-komentar tidak sehat terhadap penyelenggaraan pembangunan di Mentawai akan menindaknya sesuai aturan yang berlaku serta telah memintaj bantuan pihak kepolisian untuk menindak yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Mentawai akan terus bekerja setiap waktu dan siap bekerjasama dengan berbagai pihak dalam memajukan pembangunan di Kepulauan Mentawai. 

Saat ini kita patut bersyukur perhatian pak Presiden Joko Widodo,  Buk Puan Maharani, pak Gubernur Irwan Prayitno, pak Wagub Nasrul Abit sangat tinggi perhatian terhadap kemajuan pembanguan di Mentawai. Mari kita bekerjasama memajukan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dapat keluar dari daerah tertinggal dan menjadi daerah yang makmur bagi kesejahteraan masyarakat Mentawai,  himbau Yudas Sagabalet.

sumber :http://hpn2018.id



Rakor KPU Padangpariaman Lahirkan Kesepahaman

Rakor KPU Padangpariaman Lahirkan Kesepahaman

Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, Ketika Berbincang-Bincang dengan Komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman, di usai rapat koordinasi pembentukan PPK dan PPS dalam rangka menghadapi Pemilu Tahun 2019 ( Fhoto : Yurisman Malalak)

PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar)--Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menegaskan komitmen dan kesiapan Pemkab Padang Pariaman untuk mendukung kelancaran tugas-tugas KPU, terutama demi suksesnya pelaksanaan pemilu di Kabupaten Padang Pariaman.

"Pada prinsipnya kita dari pemerintah daerah selalu siap membantu tugas-tugas KPU, tentunya sepanjang hal itu sesuai aturan yang ada. Termasuk diantaranya mungkin memfasilitas berbagai kebutuhan PPK atau PPS, yang akan ditempatkan di tingkat nagari atau kecamatan," kata Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur saat acara rapat koordinasi tentang penetapan PPK dan PPS dengan jajaran KPU Padangpariaman di Aula KPU Padang Pariaman di Paritmalintang pada Kamis kemarin.

Selain dihadiri Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, Ketua KPU Zulfami serta jajaran divisi KPU Padangpariaman lainnya, rakor Kamis kemarin juga dihadiri para camat di lingkungan Pemkab Padangpariaman, jajaran Polres Kota Pariaman dan Polres Padang Pariaman, jajaran Kajari Pariaman, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu Suhatri Bur juga tak lupa mengingatkan seluruh jajaran camat di Lingkungan Pemkab Padang Pariaman agar terlibat aktif memfasilitasi berbagai keperluan PPK atau PPS, khususnya untuk kebutuhan sekretariat. Demikian pula merekomendasikan nama calon sekretaris atau petugas sekretariat yang dinilai memiliki nilai independen.

Sementara itu, Divisi Hukum KPU Padang Pariaman, Zulnaidi menyebutkan, kegiatan rakor yang berlangsung Kamis kemarin memang sangat penting artinya, demi suksesnya pelaksanaan pemilu dan menjaga nama baik Kabupaten Padang Pariaman. (ris)

"Sesuai tujuannya, target dari rakor ini bagaimana melahirkan kesepahaman bersama antara KPU dengan jajaran Pemda Padangpariaman, serta instansi terkait lainnya. Termasuk dengan jajaran camat pihak kepolisian dan dinas instansi terkait lainnya," terangnya,

Khusus untuk penetapan PPK sendiri lanjut Zulnaidi, mulai Jumat besok (hari ini,red) sudah mulai dilakukan pengumuman perekrutan tenaga PPK. Dan selanjutnya untuk tujuh hari berikutnya dilanjutkan dengan proses rekrutmen anggota PPK.

Terpisah Ketua KPU Padang Pariaman, Zulfami saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengakui, rakor penetapan PPK dan PPS tersebut terutama dimaksudkan untuk menyatukan persepsi antara pihak KPU dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Khususnya terkait penetapan PPK dan PPS di tingkat kecamatan dan nagari nantinya.

"Karena seperti diketahui, dalam penetapan PPK dan PPS, nantinya ada beberapa kewajiban yang mesti dilakukan pihak pemerintah daerah. Baik itu dalam hal penempatan personil, penetapan sekretariat atau yang lainnya," terangnya.

Pihaknya berharap dengan telah terbangunnya kesepahaman dengan berbagai pihak, diharapkan ke depan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Padang Pariaman. "Baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden bisa berlangsung," tandasnya.(ris)

Dinas Kominfo Wujudkan Penggunaan Internet Sehat

Dinas Kominfo Wujudkan Penggunaan Internet Sehat

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Padang Pariaman Zahirman ( Fhoto : Istimewa)
PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar)--Dinas Kominfo Pemkab Padang Pariaman saat ini terus berupaya meningkatkan pengamanan penggunaan media internet di lingkungan Kantor Bupati Padang Pariaman. Seperti diakui Kadis Kominfo Pemkab Padang Pariaman, Zahirman, bahwa salah satu bentuk pengamanan tersebut diantaranya dengan menyiapkan perangkat khusus guna memblokir penggunaan konten-konten negatif, termasuk penggunaan konten berbau yang memanfaatkan fasilitas Free WIFI atau fasilitas hot spot area  yang ada di lingkungan kantor Bupati Padang Pariaman.

"Langkah tersebut terutama ditujukan untuk mewujudkan penggunaan internet sehat di lingkungan kantor Bupati ini. Makanya, siapa saja yang menggunakan fasilitas WIFI atau hot spot di lingkungan kantor bupati ini, nantinya tidak akan bisa mengakses hal-hal yang sifatnya berbau negatif. Kecuali kalau mereka menggunakan fasilitas HP atau kartu paket sendiri," terangnya.

Ditegaskan Zahirman, saat ini pihaknya dari Dinas Kominfo juga telah didukung alat khusus yang bisa mendeteksi area-area atau komputer tertentu, yang dimanfaatkan untuk mengakses konten konten negatif, termasuk mendeteksi para pengguna media you tube.

"Juga bisa saja ke depannya tidak tertutup kemungkinan  pemanfaatan media facebook atau you tube nantinya bisa saja kita block, namun itu tentunya sejauh tidak mengganggu penggunaan komputer atau internet di lingkungan kantor bupati ini," imbuhnya. (ris)