Minggu, 31 Desember 2017

Sepeda Motor Honda Sang Penyelamat Nyawa

Sepeda Motor Honda Sang Penyelamat Nyawa



Oleh : Yurisman Malalak


Setiap orang tentu memiliki alasan tertentu sebelum membeli sebuah produk. Begitu pula dengan penulis saat membeli produk sepeda motor Honda, keluaran Astra International. Bagi penulis pribadi,   sepeda motor Honda bukan lagi sekadar pelengkap atau alat penunjang transportasi semata, hingga bisa membuat kita lebih leluasa untuk bepergian ke mana-mana, tapi lebih dari itu semua. Sepeda motor Honda bahkan telah menjelma mejadi pahlawan, karena telah berjasa ikut menyelamatkan nyawa penulis.

Selama lebih kurang lima belas tahun lamanya pengalaman penulis hidup bersama sepeda motor Honda, tentunya sudah banyak kenangan pahit manis asam yang terukir. Selama rentang waktu itu pula, sepeda motor Honda juga telah begitu banyak berjasa mewarnai perjalanan hidup penulis. Sebut misalnya mulai saat mengurus surat pindah sekolah, mengurus ijazah tamat sekolah atau kuliah hingga ikut menunjang bidang kerja penulis sebagai jurnalis.

Namun dari sekian penggalan kisah penulis bersama sepeda motor Honda, ada satu pengalaman yang mungkin tidak akan pernah bisa penulis lupakan sepanjang hayat di kandung badan. Pengalaman itu  terjadi saat penulis bermaksud hendak pulang ke kampung halaman untuk menemui orangtua di rumah. Namun naasnya, saat melewati tikungan tajam, secara tiba-tiba dari arah berlawanan datang angkutan umum dengan kecepatan cukup tinggi.

Karena saking kagetnya, untuk menghindari terjadinya tabrakan, spontan

penulis pun langsung membanting stir ke arah kiri. Namun akibatnya justeru lebih fatal lagi. Sepeda motor  penulis terjungkal di pinggir jalan raya, dengan posisi ban belakang menggantung, karena tersangkut di rerumputan.

Akibatnya tentu bisa ditebak, meski secara tak sadar tangan penulis masih menarik pedal gas dengan kuatnya, namun sepeda motor tetap tidak beranjak dari tempatnya.

Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika saat itu posisi ban belakang menyentuh tanah, sementara tangan penulis sedang menarik pedal gas dengan kuatnya, tentu bisa dipastikan, sepeda motor berikut penulis bakal terjun bebas ke dasar jurang yang dalamnya lebih dari 500 meter. Jika itu yang terjadi mungkin penulis tidak bisa membayangkan bagaimana nasib penulis saat itu.

Untunglah Tuhan berkehendak lain. Melalui perantaraan sepeda motor Honda, nasib penulis masih tertolong. Bahkan tanpa mengalami luka sedikitpun. 

Sejak saat itulah, rasanya ada perasaan aman dan nyaman saat mengendarai sepeda motor Honda. Makanya itulah salah satu alasan penulis saat membeli sepeda motor Honda Supra Fit keluaran terbaru, sebagai ganti sepeda motor butut merk Astrea Grand yang penulis gunakan sebelumnya.

Jika mengingat kembali peristiwa itu, penulis i begitu ngeri membayangkannya. Namun, dari pengalaman itu pula, penulis semakin percaya dengan kata bijak, bahwa tak ajal berpantang mati. Namun di balik itu semua, penulis juga semakin "cinlok" dengan sepeda motor Honda yang ikut berjasa menyelamatkan nyawa penulis.
Sepeda Motor Honda Tak Ada Matinya

Lain pengalaman penulis, lain pula pengalaman Khaidir (62), salah seorang pemilik begkel yang merangkap pelatih beruk  di Nagari Pakadangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padangpariaman. Saat penulis singgah di tempat kerjanya, bulir hujan tampak masih turun membasahi bumi. Alhasil, meski berbekal mantel atau jas hujan, tetap saja penulis tak kuasa menghalangi guyuran hujan yang membasahi tubuh penulis.


Tidak jauh berbeda dengan Khaidir, seakan tak mempedulikan turunnya hujan, saat itu dia terlihat hendak menyeberang jalan.  Barangkali ingin melihat sawah dan kolamya yang terletak tidak jauh dari bengkel tempatnya bekerja.

Tak ingin kehilangan sumber untuk medapatkan informasi, penulis pun spontan meneriakinya. Alasannya penulis ingin menambah angin sepeda motor.

Beruntung Khaidir bermurah hati, dan langsung berbalik arah menuju bengkel. Selajutnya tentu bisa ditebak. Penulis pun memafaatkan momen itu untuk menggali berbagai informasi sebanyak mungkin. "Memang di samping membuka usaha bengkel sepeda motor, saya juga berprofesi
sebagai pelatih beruk. Usaha ini bahkan sudah cukup lama saya jalani. Usaha ini awalnya saya warisi dari orangtua saya sendiri. Jadi kalau mau wawancara pelatih beruk ya saya ini orangnya," ujarnya dengan penuh semangat, saat penulis mencoba menanyakan profesinya sebagai pelatih beruk yang terbilang langka itu.

Khaidir menyebutkan, beruk hasil binaannya itu umumya didatangkan dari daerah tetangga, seperti dari Kabupaten Pasaman atau Kabupaten Pesisir Selatan."Kalau di Padangpariaman ini biasanya beruk sudah semakin sulit didapatkan. Makanya saya biasanya memilih membelinya dari daerah lain," terangnya.

Dia biasanya melatih beruk-beruk tersebut selama satu minggu hingga satu bulan, untuk kemudian dijual kembali kepada pemesan."Kalau beruk yang belum memiliki keterampilan khusus, paling harganya hanya berkisar Rp350 ribu. Tapi yang terlatih bisa mencapai Rp2,5 juta atau lebih," terangnya disertai seyumnya yang khas.

Artinya, nilai atau harga seekor beruk juga sangat tergantung kepada skill atau keahlian yang dimilikinya.
Pengalaman puluhan tahun sebagai pelatih beruk Khaidir mengaku banyak mendapat pelajaran berharga dari hewan bernama beruk.“Bila diperhatikan betul, ternyata perilaku beruk itu tidak jauh berbeda dengan manusia.  Sebut saja misalnya kalau kita memelihara beruk betina. Itu biasanya sifat cemburuannya sangat luar biasa sekali. Bahkan dia bisa saja marah kalau melihat kita atau tuannya sedang bercakap-cakap terlalu lama dengan orang lain, terutama kalau kita bercakap-cakap dengan seorang wanita,” sejenak Khaidir memperbaiki pisisi duduknya.

Begitu pula beruk yang telah terbiasa  diajak memetik buah kelapa misalnya. Kalau sempat menganggur beberapa hari saja, biasanya dia akan berubah menjadi liar karena gelisah. “Mungkin inilah bedanya dengan kita manusia barangkali. Kalau beruk itu bisanya maunya ingin bekerja terus. Mungkin dia tidak terbiasa menganggur barangkali,” kali ini Khaidir tertawa renyah.

Karena itulah menurutnya, untuk bisa mengendalikan beruk, sebagai tuan atau pemilik beruk tentu perlu pula mengetahui sifat-sifat dasar beruk. “Misalnya saja, kalau dia sudah terlihat agak letih, sebaiknya diistirahatkan dulu. Karena beruk itu juga kan tidak jauh berbeda dengan kita manusia. Mereka juga butuh istirahat dan makan. Karena kalau mereka telah diberi makan, mungkin ditambah teh manis atau kopi, biasanya dia akan kembali semangat bekerja,” Khaidir mengisahkan pengalamannya.

Di pihak lain, dalam menunjang usahanya sehari-hari, Khaidir menyebutkan selama ini dia ikut dibantu oleh kendaraan "dinas"nya sehari-hari. Dalam hal ini sepeda motor Honda. "Seperti kata banyak orang, sepeda motor Honda itu terbilang bandel. Jadi meski pun usianya telah cukup tua, namun tetap masih tetap ready digunakan," terangnya. Atau dalam bahasa lain sepeda motor Honda seakan tak ada matinya. “Yang terpenting olinya harus teratur diganti secara rutin,” sesaat Khaidir tampak menoleh ke jalan raya.

Itulah menurutnya alasan dirinya kenapa dia menggunakan produk sepeda motor Honda. Karena di samping bahan bakarnya irit, juga spareparknya mudah didapatkan di mana-mana.“Lagiankan sekarang kita kan bisa mendapatkan sparepark bekas yang masih layak digunakan. Harganya juga terbilang miring. Dan itu biasanya dengan mudah bisa kita dapatkan di sekitar daerah perkotaan ,” terangnya.
Melimpahnya sparepark sepeda motor Honda sebut Khaidir, belakangan juga banyak dilirik pengguna sepeda motor keluaran produk lain.

Sepeda Motor Honda Dukung Managemen Usaha

Tidak jauh berbeda, Anton (42), salah seorang pedagang kelapa di Nagari Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris juga tidak menapikan keunggulan produk sepeda motor produksi Astra Internasional.“Yang jelas salah satu keunggulannya selain mesinnya sangat bandel juga semakin panas mesinnya, biasanya tarikannya juga akan semakin ringan. Kuncinya, sparepark yang kita gunakan tentunya harus ori (maksudnya original,pen), ha ha,” bebernya sembari diiringi derai tawa.

Tidak kalah pentingnya, bagi Anton sendiri, keberadaan produk sepeda motor Honda selama ini memang sangat menunjang perkembangan usahanya. “Karena dalam mengelola sebuah usaha kita tentu harus memiliki managemen yang jelas, termasuk diantaranya dalam memilih kendaraan operasional untuk kelancaran usaha kita,” imbuhnya memberikan alasan.

Apa yang disebutkan Anton tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya seperti pengakuannya, dalam menjalankan usahanya sebelumnya dia biasa menggunakan kendaraan roda empat. Hingga diapun terpaksa harus rela mengeluarkan cos cukup besar untuk biaya operasional sehari-hari. “Makanya ketika ada orang menawarkan sepeda motor Honda, ya langsung saya sambar saja. Setelah itu langsung saya modifikasi menjadi becak untuk kegiatan operasional sehari-hari,” sebut Anton sembari menghenyakkan pinggulnya di bangku becak miliknya.

Belakangan diketahui, keputusan itu sangat tepat. Terbukti dengan hanya bermodalkan dua liter bahan bakar bensin saja, dia bisa leluasa masuk keluar kampung untuk membeli kelapa dari  pelanggaannya. “Jadi kalau dibandingkan menggunakan kendaraan roda empat misalnya, tentu cos atau pengeluaran kita jelas akan jauh lebih besar. Lagipula kan muatan becak juga cuma beda tipis dengan roda empat jenis Pic Up misalnya,” terangnya berargumen.

Di pihak lain, layaknya pedagang kelapa lainnya, dalam menunjang usahanya dia juga rutin menggunakan jasa beruk piaraannya.  “Kalau beruk saya ini keterampilannya mungkin bisa dikatakan sudah terbilang komplek. Makanya meski ada yang menawarinya hingga Rp5 juta lebih tetap saya tidak mau menjualnya,” terangnya.
Sebagai penunjang kegiatan usaha, Anton juga mengaku hampir saban hari membonceng beruk piaraannya itu saat mengendarai becak atau sepeda motor Honda miliknya.

“Mungkin karena sudah terbiasa barangkali. Jika dibonceng di belakang dia biasanya tetap enjoy saja. Sepertinya beruk juga suka menikmati pemandangan yang ada di sekitarnya. Terutama tentunya pemandangan yang indah-indah hehe,” mendengar pengakuan Anton ini, penulis pun tak kuasa untuk tidak tertawa. He hehe hee.
 
Mampu Raup Rupiah demi Rupiah

Agussalim, salah seorang tekhnisi kompor gas di Kampuang Paneh, Desa Bungo Tanjuang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman yang ditemui Sabtu kemarin juga mengakui alasannya hingga sampai terpikat dengan produk sepeda motor Honda. “Sepeda motor Honda itu sudah teruji. Bahkan meski usianya sudah terbilang lanjut sekalipun, namun tenaganya masih tetap top cer,” begitu alasannya, ketika ditanya alasannya menggunakan sepeda motor jenis Honda.

Saking kepincut dengan produk sepeda motor Honda, Agussalim menyebutkan tidak hanya menggunakan sepeda motor Honda untuk menunjang kegiatan hariannya sebagai tekhnisi kompor gas. Tapi juga ada satu sepeda motor honda lainnya yang dimodifikasinya menjadi becak untuk mengangkut air galon pesanan pelanggannya. “Karena selain bergelut dalam usaha perbaikan kompor gas, saya juga kebetulan ada pula membuka usaha jasa antar air isi ulang,” sebutnya.

Menariknya, berbeda dengan orang lain pada umumnya, yang biasa mengupahkan pembuatan becak motor ke bengkel tertentu, Agussalim justeru memilih merakit sendiri sepeda motornya, untuk kemudian disulap menjadi becak yang berguna multi fungsi itu. “Kalau soal keterampilan, saya ini orangnya termasuk multi talenta. Karena jangankan untuk bisa memperbaiki  kompor gas atau merakit becak, sedangkan kepala saya saja boleh dikatakan sudah bertahun-tahun tidak pernah lagi dipegang tukang cukur. Sebab selama ini saya sendiri yang memotongnya,” ungkapnya memperlihatkan rambut rapinya, yang juga dihiasi dengan jambul di bagian belakang kepalanya.

“Berbeda dengan anak zaman sekarang, mereka maunya hanya dimanjakan dengan uang orangtuanya, sehingga banyak diantaranya  tidak mampu hidup mandiri,” ujarnya menambahkan.

 “Makanya kalau bicara tentang keahlian memperbaiki kompor gas, silakan tanya saja di sekitar sini. Pastilah orang-orang akan menyebut bahwa sayalah ahlinya,” imbuhnya sembari berpromosi.

Bahkan tidak hanya melayani servis kompor gas, namun Agussalim juga kerap mengolah atau memodifikasi kembali limbah kompor gas bekas untuk dijual kembali kepada para pelanggannya. “Biasanya harga yang saya tawarkan kisarannya 2/3 dari kompor gas baru. Tapi kalau untuk servis cukup dengan biaya Rp40 ribu saja,” terangnya.

“Perlu diketahui, salah satu kunci kalau ingin menggunakan kompor gas, yang penting kita jangan ceroboh atau lalai. Karena, hampir 80 persen faktor ledakan kompor gas yang terjadi itu lebih disebabkan karena faktor kelalaian,” sebutnya.

Agussalim mengaku bersyukur, karena berkat keterampilan yang dimilikinya selama ini, dia telah berhasil mengantarkan anak-anaknya sukses mengharungi rumah tangganya masing-masing. “Makanya saat ini saya bisa hidup lebih santai, karena penghasilan saya sehari-hari lumayanlah untuk mencukup kebutuhan hidup  bersama isteri saya di rumah. Ya hitung-hitung usaha saya ini bisa dikatakan hanya sebagai pengisi hari tua,” terangnya.

Agussalim menyebutkan, dari hasil bengkel kompor gasnya perharinya dia bisa meraup pendapatan sekitar Rp150 perhari. Belum lagi pendapatan dari usaha layanan isi air ulang lainnya.  “Jadi kalau dihitung-hitung sekitar sepuluh tahun saya menggunakan jasa sepeda motor Honda, memang sudah sangat banyak rupiah demi rupiah yang bisa terkumpul,” tandasnya mengakhiri.









Ansor Sijunjung Mulai Mencatat Sejarah Lahirkan KADER

Ansor Sijunjung Mulai Mencatat Sejarah Lahirkan KADER


Sijunjung, (Reportase Sumbar)---Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat mulai mencatat sejarahnya dengan melakukan Diklat Terpadu Dasar (DTD) Gerakan Pemuda Ansor pertama. Sebanyak 100 kader Banser Ansor Sijunjung dibait Kasatkorwil Hafnizon, Sabtu (30/12/2017)   di Kampung Rambutan Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. 

Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat Rahmat Tuanku Sulaiman dalam amanatnya menegaskan Banser harus menjadi kader yang KADER. Maksudnya kader yang memiliki sikap kreatif, agresif, disiplin, efektif dan rasional dalam bertindak. “Setelah mengikuti DTD ini, sahabat resmi menjadi kader Banser dan Ansor. Kader yang setia membela dan mempertahankan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Waljamaah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Rahmat.

Rahmat mengungkapkan rasa harunya menyaksikan pelaksanaan DTD Ansor Sijunjung ini. Karena semua peserta mengikuti dengan serius, meski diguyur hujan deras, proses DTD tetap berjalan baik. “Tidak satupun peserta yang mengeluh, keluar maupun bertindak diluar instruksi instruktur. Hal ini menunjukkan tingginya antusias peserta menjadi kader Banser dan Ansor di bumi Lansek Manih ini,” kata Rahman yang mengawal pelaksanaan DTD sejak awal hingga penutupan.

 Ketua Panitia DTD Ansor Sijunjung Fadhur Rahman menyebutkan, saat pembaitan Banser, banyak dikalangan peserta yang menangis karena terharu. Mereka sangat terharu setelah mengikuti proses DTD dan dibait sebagai kader Banser dan Ansor. “Mereka semakin menyadari betapa penting mengikuti DTD, aktif menjadi Banser dan Ansor. Karena ber-Ansor bagi mereka merupakan bagian mencari keredhaan Allah dalam mengamalkan Islam Ahlussunnah Waljamaah,” kata  Fadhur   didampingi Sekretaris PC GP Ansor Sijunjung Pebriyaldi.

 Fadhur mengaku sangat terharu menyaksikan DTD yang berjalan sukses. Antusias peserta yang tidak mengenal lelah dan mengeluh, menjadi semangat bagi PC Ansor Sijunjung untuk terus melakukan DTD selanjutnya.

“Bayangkan, berbagai rintangan di tengah guyur hujan deras peserta tetap semangat mengikuti rangkaian DTD. Apalagi instruktur yang memberikan materi merupakan instruktur nasional Ansor dan lulusan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN). Berbagai keraguan dan masalah yang selama ini menjadi beban bagi peserta, melalui DTD ini terjawab sudah,” kata Fadhur menambahkan.  

Tampil sebagai instruktur Ketua PCNU Sijunjung Bustamam Habib, instruktur Ansor Armaidi Tanjung, Arianto, Hafnizon, Zeki Aliwardana, dari Polres dan Dandim Sijunjung. Pelaksanaan DTD materi kebanseran sepenuhnya diperkuat dari jajaran Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Kabupaten Dhamasraya, yakni A. Faizin dan Eri Sulamto.(RS/001)
M.Yusuf Siap Maju  ke DPR RI dari PKB

M.Yusuf Siap Maju ke DPR RI dari PKB

Anggota DPRD Propinsi Riau Muhammad Yusuf dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan maju pada menjadi Caleg DPR-RI Daerah Pemilihan 2 (Dua) Sumatera Barat, Kesiapan Yusuf ditandai dengan melakukan sosialisasi dengan pengurus dan kader PKB di Padang Pariaman, Minggu 31 Desember 2017, di Kantor DPC PKB Kabupaten Padang Pariaman. ( Fhoto : Armaidi Tanjung )
Padang Pariaman,(Reportase Sumbar)---Anggota DPRD Propinsi Riau Muhammad Yusuf yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan siap bertarung menjadi Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) 2 Sumatera Barat menuju senayan pada Pemilu 2019 mendatang. Kesiapan tersebut ditandai dengan sudah melakukan sosialisasi dengan pengurus dan kader PKB di Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian diungkapkan Muhammad Yusuf, Minggu (31/12/2017) pada pertemuan dengan DPC PKB Padang Pariaman, DPAC dan kader PKB di Padang Pariaman di Sekretariat DPC PKB Balah Aie Jalan Raya Sicincin – Pariaman. Pertemuan dihadiri Ketua Dewan Syuro DPC PKB Padang Pariaman Ali Basar, Ketua Dewan Tanfidz Zulhelmi Tuanku Sidi.

Menurut M. Yusuf, keinginan maju menjadi Caleg PKB menuju senayan, karena ingin berbuat lebih banyak untuk kampung halaman. Setelah mengikuti dua kali pemilihan kepala daerah (bupati) di Padang Pariaman yang gagal meraih kemenangan, maka untuk memperjuangkan dan berbuat bagi Padang Pariaman, dipilih untuk menjadi anggota DPR RI.

“Untuk itu, dukungan kader PKD dan masyarakat di Padang Pariaman dan kabupaten/kota lain di Dapil 2 Sumatera Barat ini sangat dibutuhkan. Mari dari sekarang kita mulai bergerak, bekerja dan membangun masyarakat melalui PKB ini,” kata M. Yusuf mantan Ketua PKDP Pekanbaru tiga periode ini.

Dikatakan, pilihan ini adalah bagian dari pulang kampung membangun nagari. Dengan PKB sebagai partai yang bakal mentargetkan tiga besar, kita yakin PKB bisa berbuat lebih banyak untuk kemajuan daerah di Sumatera Barat ini.

Menurut M.Yusuf, potensi PKB di Padang Pariaman sudah bagus dan patut diberi apresiasi. Dengan empat kursi di DPRD Padang Pariaman, merupakan potensi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan pada Pemilu 2019 mendatang. (RS/001)

Rabu, 27 Desember 2017

Komitmen Pemkab Padangpariaman Wujudkan Transfaransi Pengelolaan Anggaran, MPGTD Gelar Sidang Perdana di Sumbar

Komitmen Pemkab Padangpariaman Wujudkan Transfaransi Pengelolaan Anggaran, MPGTD Gelar Sidang Perdana di Sumbar


PADANGPARIAMAN (Reportase Sumbar)-Komitmen Pemkab Padangpariaman mewujudkan pengelolaan  keuangan yang bersih dan transfaran agaknya tidakragukan lagi. Seperti terlihat saat sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR), Pemkab Padangpariaman yang berlangsung Rabu kemarin. Pasalnya, sidang MPTGR yang digelar Pemkab Padangpariaman Rabu (27/12/2017), jelas merupakan  gebrakan penting yang di gelar Pemkab Padangpariaman. Pasalnya sidang serupa merupakan sidang MPTGR yang pernah digelar si Sumbar.

Seperti terungkap, sidang yang berlangsung di Aula Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Pemkab Padangpariaman, dipimpin langsung oleh Ketua MPTGR, Jonpriadi, yang juga Sekdsakab Pemkab Padangpariaman.   Sementara, bertindak sebagai Penuntut Umum, Hanibal, SE, yang juga Kepala BPKD, Pemkab Padangpariaman.

Sidang yang digelar MPTGR Pemkab Padangpariaman , merupakan sidang yang keduakali yang pernah digelar MPTGR Pemkab Padangpariaman. "Kegiatan ini pada  dasarnya merupakan bagian dari upaya kita melakukan penyelamatan keuangan negara, sekaligus diharapkan para ASN nantinya bisa lebih disiplin dalam mengelola atau menggunakan  kewuangan negara," sebut, Ketua MPTGR, Jonpriadi, saat dikonfirmasi di sela-sela jalannya

Secara umum lanjut Jonpriadi sidang yang digelar MPTGR Rabu kemarin sifatnya merupakan sidang internal. Namun demikian tidak jauh berbeda dengan jalannya sidang pada umumnya, dalam sidang MPTGR juga berisi tuntutan atau sanksi tertentu. "Namun juga tidak tertutup kemungkinan, mereka yang disidangkan juga bisa dibebaskan dari segala tuntutan, jadi itulah gunanya mereka dihadirkan di hadapan majelis, sembari bisa melakukan  pembelaan secara terbuka terkait penyimpangan yang disangkakan kepada mereka," imbuhnya.


Hal yang menggembirakan lanjut Jonpriadi, belajar dari sidang pertama yang digelar MPTGR beberapa waktu lalu, terbukti mendapat apresiasi luas dari berbagai daerah di Sumbar. Hal itu setidaknya terlihat dari kunjungan sejumlah rombongan dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat ke DPKKA Pemkab Padangpariaman. "Karena seperti diketahui, sejauh ini baru Pemkab Padangpariaman yang pernah menggelar sidang seperti ini. Bahkan juga di Indonesia sekalipun juga belum banyak daerah yang mengadakan kegiatan sidang seperti ini," sebutnya.

Dengan alasaan itu pula lanjut Jonpriadi, pihak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK (RI) kemudian menyarankan agar Pemkab Padangpariaman bisa terus bisa melanjutkan kegiatan seperti itu, karena hal itu tentunya  layak diapresiasi dalam upaya penyelamatan keuangan negara," terangnya.

Jonpriadi juga menyebutkan, seperti terungkap dalam sidang tersebut,   kasus pelanggaran yang dilakukan sejumlah ASN terutama disebabkan karena faktor kelalaian. "Makanya dengan digelarnya sidang seperti ini ke depan hendaknya bisa menjadi pembelajaran bagi para ASN yang ada, termasuk juga bisa menjadi shoch teraphy bagi yang bersangkutan, sehingga ke depannya merekadiharapkan bisa lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara," paparnya.

Kepala BPKD Pemkab Padangpariaman, yang juga Sekretaris MPTGR Pemkab Padangpariaman Hanibal, dalam arahannya  tak lupa mewanti-wanti para ASN di lingkungan Pemkab Padangpariaman agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memproses pengeluaran keuangan negara. "Jadi kalau misalnya kita merental mobil, sementara kita telah mendapatkan uang perjalanan dinas, maka uang itu seyogyanya juga diperuntukkan untuk keperluan transfortasi kita selama mengikuti suatu perjalanan dinas," ingatnya.

Dalam sidang Rabu kemarin,  MPTGR terlihat menyidangkan empat kasus berbeda. Masing-masing, menghadirkan tertuntut atas nama Imra Husni, SE,MM, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Padangpariaman, yang tersangkut  pertanggungjawaban pemakaian BBM.


Kasus lainnya melibatkan sepuluh ASN di lingkungan BKPSDM Pemkab Padangpariaman, terkait kasus pertanggungjawaban BBM. Masing-masing, Imra Husni, Nailus, Darfa Yenil, Yudi Wiradinata, Syamsidar, Syanti Fitri Anggraini, Alfakhri Syukri, Zarmiati, Lilis Mairizal dan Dyna Nia Siswati. Tertuntut lainnya, atas nama Taslim selaku PPTK Dinas Perikanan,  terkait pertanggungjawaban hasil penjualan bibit ikan,   Syarifah Aznum serta Maryulis (bendahara Pengeluaran Dinas Dikbud), terkait pertanggungjawaban pembayaran spanduk. 

Dalam sidang kemarin, majelis akhirnya menjatuhkan sanksi atau hukuman berupa penggantian rugi, sesuai dengan tingkat kerugian negara yang disangkakan kepada para tertuntut.

Bupati Ali Mukhni saat dikonfirmasi terpisah mengakui, sidang yang digelar MPTGR Rabu kemarin merupakan komitmen kuat dari pihaknya dari jajaran Pemkab Padangpariaman, dalam rangka mengindarkan terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemkab Padangpariaman. "Karena itulah sesuai yang disarankan pihak BPK, kita dari Pemkab Padangpariaman juga terus berkomitmen untuk  secara terus menerus melakukan berbagai upaya untuk mngantisipasi terjadinya penyimpangan keuangan negara. Jadi dalam hal ini tidak hanya melibatkan pihak Inspektorat saja, namun juga melibatkan peran aktif dari MPTGR, sesuai kewenangan yang dimilikinya," beber Ali Mukhni.

YURISMAN MALALAK

Sabtu, 16 Desember 2017

Nagari Pungguang Kasiak Siap Jadi Penyangga Utama Program Ketahanan Pangan Padangpariaman

Nagari Pungguang Kasiak Siap Jadi Penyangga Utama Program Ketahanan Pangan Padangpariaman

Pungguang Kasiak, (Reportase Sumbar)--Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Aluang, Kecamatan Lubuak Aluang  yang dipimpin walinagari Abizar Dt Simarajo dewasa ini terus fokus membenahi sejumlah infrastruktur pertanian di nagari sentra pertanian padi di Kabupaten Padangpariaman ini.

Seperti diakui Abizar Dt Simarajo saat dihubungi di ruang kerjanya kemarin, komitmen pihaknya memberdayakan sektor pertanian di daerah itu antara lain dilakukan  dengan dibangunnya sejumlah jalan usaha tani, memanfaatkan dana atau anggaran nagari yang ada. Seperti halnya pembukaan dan pengerasan sejumlah ruas jalan usaha tani yang ada di Nagari Pungguang Kasiak. Diantaranya pembukaan jalan Ambacang-Palak Pisang, sepanjang 490 meter, pembukaan ruas jalan Kampuang Baru, sepanjang 150 meter, dengan lebar 5 meter. Program lainnya, pembukaan jalan usaha tani di kawasan kelok sepanjang 150 meter.

Menurut A Dt Simarajo yang bakal segera mengakhiri masa jabatan pertamanya sebagai walinagari Pungguang Kasiak ini, tujuan utama  pembukaan dan pengerasan sejumlah ruas jalan dimaksud, terutama untuk membantu para petani di daerah itu agar bisa lebih mudah dan lancar mengangkut hasil pertanian ke luar Nagari Pungguang Kasiak.

Seperti diketahui, Nagari Pungguang Kasiak selama ini sangat bertumpu pada sektor usaha pertanian khususnya usaha tani padi. Dengan alasan itu pula pihaknya dari pemerintahan nagari Pungguang Kasiak terus berkomitmen untuk mengembangkan potensi sektor pertanian di daerah itu.

Hal itu lanjutnya memang sangat beralasan, terutama melihat besarnya potensi lahan pertanian yang ada di Nagari Pungguang Kasiak. "Seperti diketahui, luas lahan pertanian di Nagari Pungguang Kasiak ini mencapai 400 hektare. Jadi jika dirata-ratakan tiap hektarenya menghasilkan padi sekitar 4 ton saja, berarti jika dikalikan dengan masa tanam 2 kali dalam setahun, maka produksi padi yang dihasilkan petani di daerah ini setiap tahunnya bisa mencapai 3 ribu ton lebih," terangnya.

Dengan alasan itulah lanjutnya, pihaknya dari Pemerintahan Nagari Pungguang Kasiak memang sangat berkepentingan dengan sektor pertanian yang ada di daerah ini.

Alasan lainnya, berdasarkan hasil uji coba yang pernah dilakukan pihak terkait di Nagari Pungguang Kasiak juga terungkap, jika potensi lahan pertanian di daerah ini juga sangat menjanjikan. Buktinya dari hasil uji coba yang pernah dilakukan, hasil produksi pertanian untuk permeter lahan pertanian yang ada, hasilnya lebih banyak dari daerah lain di Padangpariaman. Dengan alasan itu pula tak heran kiranya bila Nagari Pungguang Kasiak kerap dijadikan sebagai lokasi pencanangan program Tanam Serentak maupun Panen Raya lainnya.

Dengan alasan itu pula pihaknya berharap agar ke depan pembinaan terhadap petani di daerah itu  bisa terus diintensifkan lagi. Termasuk diantaranya perlunya bantuan bibit unggul maupun penambahan bantuan peralatan pertanian lainnya.

Juga tidak kalah pentingnya, para petani di Nagari Pungguang Kasiak juga diharapkan bisa lebih diberdayakan lagi, termasuk diantaranya melalui program Mina Padi. "Karena potensi lahan atau pun ketersediaan air di daerah ini pada dasarnya sangat menjanjikan untuk itu. Tinggal lagi ke depannya kita berharap para petani di daerah ini bisa dibimbing sedemikian rupa, termasuk nantinya agar dibantu dengan berbagai jenis bibit ikan atau sapi," terangnya.

Bahkan jika dipercaya, pihaknya mengaku siap jika nantinya Nagari Pungguang Kasiak bisa dijadikan pilot projek program satu sapi satu petani, sebagaimana diprogramkan Gebernur Sumbar, Irwan Prayitno beberapa waktu lalu.

Dengan mengembangkan program Mina Padi juga diharapkan bisa lebih menyuburkan lahan pertanian yang ada. Karena kotoran yang berasal dari ternak nantinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kompos.

Pihaknya mengaku optimis, jika program Mina Padi dimaksud nantinya bisa dikembangkan sedemikian rupa, maka dampaknya tentu akan sangat luar biasa dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani di Nagari Pungguang Kasiak dan sekitarnya.

Begitu pula sejumlah kendala dan kesulitan yang kerap dihadapi para petani di Nagari Pungguang Kasiak selama ini juga perlu dicarikan solusi terbaiknya. Khususnya terkait ketersediaan pupuk yang dibutuhkan petani di daerah ini. "Selama ini pasokan pupuk untuk petani di sini sering tidak menentu,  sehingga terkadang petani di sini sering kekurangan pupuk, karena terlambatnya kedatangan pasokan pupuk," terangnya.


Butuh Jalan Alternatif

Di pihak lain, di samping kaya dengan potensi pertanian, lokasi Nagari Pungguang Kasuak selama ini juga terbilang sangat strategis. Buktinya, sejumlah ruas jalan yang ada di Nagari Pungguang Kasiak selama ini kerap dimanfaatkan pengendara sebagai jalan alternatif menuju kawasan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Katapiang. Khususnya ruas jalan Pungguang Kasiak Marantiah-Aia Tajun-Katapiang.

"Jika jalan ini bisa dikembangkan sedemikian rupa, maka tidak tertutup kemungkinan ke depannya akan bisa berkembang menjadi jalan alternatif utama menuju BIM. Karena jarak tempuhnya bisa lebih irit sekitar 30 menit dibanding melewati jalur biasa," terangnya.

Bahkan ruas jalan itu lanjut A Dt Simarajo juga bisa terhubung langsung ke ruas jalan Padang-Bukittinggi, melewati Sungai Abang Lubuk Alung.

"Sebelumnya pada masa Bupati Muslim Kasim almarhum, ruas jalan tersebut pernah diaspal, karena di kawasan itu juga banyak terdapat lahan pertanian produktif.  Namun saat ini kondisinya telah berangsur rusak, karena sudah cukup lama tidak diaspal," terangnya. (YURISMAN MALALAK)



Perpisahan Jendral Gatot Haru Biru

Perpisahan Jendral Gatot Haru Biru

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diarak prajurit Kopassus (MUhammad Ridwan/JawaPos.com)
Jakarta (Reportase Sumbar)--Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan pisah sambut dengan prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (7/12). Hal itu dilakukan lantaran dia akan habis masa baktinya sebagai Panglima TNI.

Dikutip dari www,jawapos.com, dihadapan ratusan prajurit Kopassus, Gatot menyampaikan rasa bangga pernah menjadi atasan tertinggi di jajaran TNI. Gatot kurang lebih tiga tahun menjabat sebagai Panglima TNI.

"Mengapa saya datang ke Kopassus, karena saya bangga, saya terhormat diberi kesempatan memimpin prajurit seperti kalian, prajurit komando," kata Gatot di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (7/12).

Gatot dihadapan para prajurit Kopassus menyampaikan bahwa tugas masa baktinya sebagai Panglima TNI akan berakhir dan digantikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Tugas saya akan berakhir, saya sudah menghadap Pak Presiden pada Selasa (5/12) dan menyampaikan agar organisasi TNI berjalan simultan dengan baik. Kemudian DPR RI menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto," ungkap Gatot.

Perihal rotasi pergantian Panglima TNI, kata Gatot, merupakan hal yang wajar agar organisasi yang dianggap Gatot mempunyai citra baik di masyarakat dapat berjalan lancar.

"Sehingga tidak ada pergantian yang lama, saya angkatan 1982 dan Pak Hadi angkatan 1986," ucap Gatot.

Oleh karena itu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini memohon pamit kepada prajuritnya karena masa baktinya akan berakhir di bulan Maret 2018 mendatang.

"Mohon pamit sebagai Panglima TNI, tentunya di bulan Maret saya pensiun," ujar Gatot.

Lebih lanjut, mantan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) ini menyatakan akan tetap menyimpan rasa prajuritnya sebagai anggota TNI meskipun sudsh purnawirawan.

"Izinkan saya menyimpan di hati sanubari dan detak jantung saya. Itu semua akan tetap hidup dan menjadi api, untuk berbuat terbaik tulus dan ikhlas hanya untuk NKRI. Saya ingatkan walaupun saya sudah purnawirawan, jangan ragu-ragu. Jangan tinggalkan saya, saya adalah prajurit komando," tandas Gatot.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono diarak prajurit Kopassus

(***)
Layanan BPJS Ketenagakerjaan, Inovasi Tiada Henti

Layanan BPJS Ketenagakerjaan, Inovasi Tiada Henti

Oleh : Yurisman Malalak


Laksana mentari yang setia memancarkan sinarnya, cahayanya selalu ditunggu dan dinantikan semua orang. Sebab, di tiap  sinar yang dipancarkannya terselip secercah harapan baru, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Atau, layaknya seperti udara yang selalu hadir di setiap sudut kehidupan, tanpa terbatas ruang dan waktu, kehadirannya senantiasa diharapkan semua orang. Begitulah harapan kita terhadap kiprah yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) saat ini.


Inovasi tiada henti, agaknya begitulah ungkapan yang pas menggambarkan berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) saat ini. Buktinya, hingga detik ini BPJS Ketenagakerjaan  terus berupaya meluncurkan sejumlah program yang inovatif, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan seluas mungkin kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya para pekerja yang ada di Indonesia. 

Berbagai terobosan itu tentunya tidak terlepas dari upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan, sehingga ke depannya diharapkan seluruh pekerja yang ada di Indonesia bisa terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sebut misalnya, salah satunya inovasi baru yang diprogramkan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Gerakan Nasional Perlindungan Tenaga Kerja Rentan atau GN Lingkaran.

Seperti diketahui, diluncurkannya program ini dilatarbelakangi mengingat masih banyaknya pekerja di Indonesia yang belum terjamah layanan BPJS Ketenagakerjaan, terutama para pekerja Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja rentan lainnya.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa para pekerja jenis ini biasanya banyak bergerak di sektor informal. Sebut misalnya mulai dari loper koran, tukang tambal ban, buruh angkut, nelayan hingga awak angkutan ojek, di samping beragam jenis pekerjaan lainnya.

Berbeda dengan mereka yang bekerja di sektor formal misalnya, seperti buruh pabrik, atau pegawai yang bekerja di perusahaan swasta yang telah mendapatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan tempatnya bernaung, mereka tentu tidak perlu harus pusing mengurus jaminan sosialnya. Apakah itu berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua ataupun Jaminan Kematian lainnya.  Namun tentu ceritanya akan berbeda dengan pekerja yang bergerak di sektor informal.

Sebut misalnya, Eri, yang sehari-hari bekerja sebagai loper koran. Sesuai tuntutan kerjanya, hampir tiap subuh dia sudah harus hadir di pangkalannya untuk menjemput koran, dan selanjutnya mengantarkannya kepada pelanggannya masing-masing.  Bisa kita bayangkan, saat sebagian orang masih lelap dengan tidurnya, Eri justru harus rela berselimutkan hawa dingin saat pagi masih buta. Belum lagi, risiko kerja yang setiap saat bisa saja menimpa dirinya. 

Sebut misalnya terserempet kendaraan atau mobil, hingga terjatuh dari kendaraan. Namun begitulah kenyataan yang harus dihadapinya sehari-hari.  Belum lagi, penghasilan yang diperolehnya dari hari ke hari juga bisa dikatakan hanya cukup memenuhi kebutuhan pada hari itu saja.  Tentunya bisa kita bayangkan bagaimana nasibnya jika sewaktu-waktu mengalami kecelakaan fatal, seperti tertabrak mobil dan sebagainya.  Sudah barang tentu, baginya itu adalah pertanda “Kiamat Kecil” bagi kehidupannya. Pasalnya, dalam bekerja dia sama sekali tidak dibekali dengan layanan BPJS ketenagakerjaan.

Tidak jauh berbeda Kuto Suhai, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh angkat di salah satu perusahaan atau tepatnya toko bangunan di Kota Wisata Bukittinggi. Meski usianya terbilang sudah tidak muda lagi, sebab umurnya telah di atas 50 tahun, dia juga tidak dibekali dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun baginya tetap tidak ada pilihan lain. Saat ini hanya itulah satu-satunya pilihan hidup yang bisa dilakoninya untuk menghidupi anak dan isterinya di rumah.

Berbeda dengan Reymon, salah seorang buruh kontrak di di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padangpariaman. Meski bidang kerjanya tergolong cukup berisiko, karena saban hari harus berkutat dengan mesin pengupas kelapa, namun dia tetap masih bisa bernafas lega. Sebabnya, perusahaan tempatnya bernaung, telah memfasilitasi para pekerjanya dengan fasilitas jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Jadi, jika sewaktu-waktu mengalami kecelakaan kerja dia masih bisa mendapatkan santunan sesuai tingkat risiko yang dihadapinya.  “Bekerja di bagian pabrik pengupas kelapa seperti ini, risikonya memang cukup besar, Pasalnya, beberapa diantara rekan atau senior saya, bahkan pernah mengalami kecelakaan yang membuat jarinya sampai putus. Namun untunglah para pekerja di tempat saya bekerja ini telah dilindungi dengan BPJS-Ketenagakerjaan,” terangnya, saat dihubungi Senin lalu.

Meski dibekali jaminan BPJS Ketenagakerjaan, Reymon mengaku tetap dituntut harus lebih berhati-hati saat bekerja. Sebab, silap sedikit saja, akibatnya bisa fatal terhadap keselamatannya. “Makanya, sebelum bekerja kami selalu diarahkan untuk berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang kami anut. Selain itu, setiap minggunya kami juga rutin mengikuti briefing berkala,” terangnya.

Lalu, bagaimana dengan nasib mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pekerja tambal ban misalnya, yang penghasilannya bisa dikatakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk hari itu saja.  “Kadang saya sering dibuat miris saat melihat antrian di BPJS Ketenagakerjaan. Karena di sana saya kerap bertemu dengan sejumlah orang tua. Ada yang mengaku bekerja sebagai tukang tambal ban, namun dengan kesadaran sendiri tetap mau ikut mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri,” sebut Junaidi, salah seorang pegawai kontrak di lingkungan pemerintahan di Kota Pariaman. 

Betapa tidak sebutnya, dibandingkan dirinya yang terbilang masih muda dan kuat,   tapi dia masih bisa mendapatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan yang difasilitasi instansi tempatnya bekerja. “Tapi bagaimana nasibnya dengan Bapak Tua tukang tambal tersebut? Sudahlah umurnya sudah tua, tapi tetap saja harus terbebani dengan iyuran bulanan untuk bisa mendapatkan layanan BPJS. Seharusnya kan hal ini bisa menjadi perhatian khusus dari pihak pemerintah dan anggota DPR yang ada di Senayan. Harapan kita tentunya, pihak pemerintah bersama DPR seharusnya bisa mencarikan solusi terbaik terhadap mereka, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran khusus untuk bisa membantu pembayaran premi atau iyuran dana sosial mereka,” ujarnya memprihatinkan.

Berkaca dari beberapa fakta di atas, kita tentunya layak berharap banyak pada beragam layanan inovasi yang diprogramkan pihak BPJS-JK akhir-akhir ini. Salah satunya,  dicanangkannya Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan di Indonesia atau GN Lingkaran. Demikian pula program perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Migran atau sejumlah program dan inovasi lainnya, yang bertujuan untuk lebih memperluas tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Khusus Gerakan Nasional Perlindungan Tenaga Kerja Rentan (GN Lingkaran), melalui program ini diharapkan para pekerja yang terdiri dari Bukan Penerima Upah (BPU), atau pekerja yang tergolong rentan juga bisa mendapatkan layanan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, diluncurkannya Program GN Lingkaran yang mencakup dua program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi kalangan pekerja rentan, berawal dari rasa kepedulian BPJS Ketenagakerjaan agar Perlindungan Jaminan Sosial juga bisa menjangkau seluruh pekerja di Indonesia,  tidak terkecuali bisa menjangkau para pekerja  di sektor  informal atau pekerja BPU.

Seperti diakui Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, program ini terwujud melalui penggalangan solidaritas dari para pelaku usaha swasta. Baik itu melibatkan perusahaan BUMN/BUMD, maupun dalam bentuk inisiatif yang lahir dari perorangan lainnya.

GN Lingkaran juga merupakan bentuk inovasi sosial yang didalamnya sarat dengan nuansa humanis. Tujuannya, terutama untuk membantu perlindungan pekerja rentan melalui donasi pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dari dana Corporate Social Responsibility  (CSR) dari pihak perusahaan.

Dalam hal ini kita tentu layak mengapresiasi misi luhur yang dicetuskan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan ini. Sebab, sebagaimana dilansir BPS, jumlah pekerja yang bergerak di bidang informal di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya.   Hal itu setidaknya terlihat dari sekitar 124 juta lebih pekerja yang ada di Indonesia, sekitar  58,28 persen diantaranya bergerak di sektor informal.  Di sisi lain, ditenggarai penyaluran dana tanggung jawab sosial, atau (CSR) yang disalurkan sejumlah perusahaan di tanah air sejauh ini  juga sepenuhnya belum lagi memenuhi sasaran seperti diharapkan.  Seperti ditegaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, dikutip dari Antara.com, setidaknya ada sekitar Rp12 triliun dana CSR setiap tahunnya yang disalurkan perusahaan di Indonesia, belum lagi tepat sasaran. Jumlah itu baru berdasarkan dana CSR sekitar 700-an perusahaan yang ada di Indonesia.

Agaknya ke depan, beberapa peluang inilah yang mesti lebih dimaksimalkan lagi oleh pihak BPJS TK ke depannya, di samping peluang lainnya.  Hanya saja agar lebih maksimalnya program ini, tentu juga perlu didukung kehadiran regulasi yang jelas dari pihak Pemerintah selaku  pemangku kepentingan.

Dan jika hal itu bisa terwujud dengan baik, tentunya tidak mustahil apa yang dicita-citakan pihak BPJS TK untuk bisa memberikan program yang bernuansa humanis kepada para pekerja rentan di Indonesia  akan  mendapatkan sambutan lebih luas lagi dari perusahaan- perusahaan yang ada di tanah air.

Seperti diketahui, kehadiran Program Sistem Jaminan Sosial dilatarbelakangi beberapa pertimbangan mendasar. Diantarnya, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk  memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak serta meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam kaitan ini, program dan keberadaan BPJS-Ketenagakerjaan jelas memiliki misi dan tujuan yang luhur dan mulia sehingga sudah sepantasnya pula didukung oleh semua elemen bangsa ini.

Seperti tertuang dalam Pasal 2, Bab II, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari pemaknaan tersebut BPJS Ketenagakerjaan melalui berbagai program yang dikembangkannya saat ini jelas layak menjadi menjadi harapan baru bagi pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai terobosan dan inovasi layanan yang dilakukan BPJS TK selama ini juga mesti lebih dikembangkan lagi pada masa mendatang.

Salah satunya mungkin bisa dilakukan dengan lebih memperluas jejaring kerjasama dengan berbagai elemen yang ada. Baik itu melibatkan kerjasama dengan korporasi atau pihak perorangan lainnya. Baik itu dengan menjadikan mereka sebagai donor ataupun donatur tetap.

Selain itu, pihak pemerintah juga perlu terus mensupport setiap langkah atau terobosan positif yang dilakukan pihak BPJS TK. Termasuk diantaranya meningkatkan penganggaran setiap tahunnya untuk menunjang  lebih luasnya jangakauan layanan jaminan sosial bagi para pekerja di Negara ini.

Karena bagaimanapun, kehadiran Negara dalam hal ini jelas sangat dibutuhkan, sehingga  seluruh masyarakat Indonesia diharapkan bisa lebih merasakan kehadiran Negara saat mereka mengalami masalah yang berkaitan dengan bidang kerja yang mereka tekuni.

Sebagaimana tertuang dalam amanat UUD 1945 Pasal 28 H, seperti tertuang dalam Ayat 1 Pasal 28 H UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Begitu pula dalam Ayat 2 juga disebutkan, bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Selanjutnya, dalam Ayat 3, secara spesifik bahkan ditegaskan, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam kaitan ini, secara eksplisit dapat kita simpulkan, bahwa dalam tiga ayat yang terdapat dalam Pasal 28 H di atas, jelas menegaskan perlunya kehadiran Negara guna mewujudkan perlakuan dan manfaat yang sama terhadap setiap warga negara.

Demikian pula untuk bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlunya kehadiran Negara untuk bisa memberikan jaminan sosial kepada setiap warga negara, sehingga memungkinkan mereka untuk bisa mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

 Demikian pula dalam dasar pertimbangan UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial juga dengan tegas disebutkan, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan  dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dengan alasan itulah  negara akhirnya mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hanya saja jika kita berkaca pada realitas yang ada hari ini, faktanya justeru masih sangat kontras dari harapan.  Hal itu setidaknya jika kita menilik pada Ayat 1,2 dan 3, Pasal I Ketentuan Umum UU Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana tersebut di atas.

Pasalnya, dalam Ayat 1 Pasal I Tentang Ketentuan Umum UU Nomor 40 Tahun 2004 dijelaskan dengan tegas, bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Berikutnya, dalam Ayat 2 ditegaskan pula, bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program  jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Kemudian, dalam Ayat 3 disebutkan, bahwa asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iyuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

 Artinya, jika berpijak pada ketentuan tiga ayat di atas, tentu bisa ditarik benang merahnya, bahwa sistem Jaminan Sosial yang diterapkan Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang diidamkan semua pihak.

Buktinya, Sistem Jaminan Sosial sebagaimana tertuang dalam Ayat 3 Tentang Ketentuan Umum UU Nomor 40 Tahun 2004, justeru baru bisa hadir dalam wujud asuransi sosial. Dimana dalam praktiknya masih dominan bertumpu pada sistem pengumpulan dana yang bersifat wajib dari iyuran para anggotanya.

Dalam hal ini kita tentu layak mempertanyakan, bukankah ketentuan Ayat 3 justeru bertolak belakang dengan pembukaan UUD 1945? Pasalnya, dalam Pembukaan UUD 1945 sendiri dengan jelas telah ditegaskan, bahwa tujuan pendirian negara dan pembentukan pemerintahan Indonesia tak lain adalah untuk bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Agaknya ke depan, inilah yang mesti dijawab oleh pihak Pemerintah bersama anggota DPR sebagai refresentatif perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Artinya, sesuai amanah Pemukaan UUD 1945 maupun Pasal 28 H UUD 1945 kita tentu layak berharap, agar ke depan cakupan dan implementasi sistem jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia hendaknya bisa lebih diperluas lagi.

Artinya, Sistem Jaminan Sosial di Indonesia idealnya tidak hanya hadir dalam wujud asuransi sosial yang sarat dengan pembebanan iyuran wajib atau pun berupa kewajiban  lainnya, namun juga diharapkan bisa hadir dalam bentuk kemanfaatan lebih bagi para seluruh rakyat, khususnya para pekerja yang ada di Indonesia.

Untuk itu ke depannya tentu diharapkan adanya layanan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan gratis yang disediakan negara, khususnya bagi kalangan pekerja yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, atau pekerja rentan.

Mungkin ke depan inilah salah satu tantangan dan PR yang mesti dijawab pihak pemerintah, termasuk bagaimana lebih mempertegas lagi peran dan keberadaan lembaga jaminan sosial, seperti halnya BPJS Ketenagakerjaan, sehingga keberadaannya bisa lebih luas lagi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di Indonesia.

 Inovasi Untuk Perluas Kepesertaan

Seperti diketahui, sejauh ini masih cukup banyak problem mendasar yang dihadapi oleh para pekerja kita. Bentuk ancaman itu bahkan tidak hanya terbatas dalam lingkup lingkungan kerja saja, namun ada juga ancaman lain yang berasal dari lingkungan sekitarnya.

Sebagai contoh misalnya, adanya ancaman alam, berupa musibah atau bencana alam yang sewaktu-waktu bisa mengubah haluan nasib mereka. Demikian pula ancaman lainnya, seperti gangguan kamtibmas, kriminalitas dan lain sebagainya.

Demikian pula sejumlah tantangan lainnya. Seperti masih tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja atau PHK, masih rendahnya penghasilan atau upah pekerja di Indonesia.

Di pihak lain, kondisi ini tentunya saling berjalin berkulindan dengan kinerja dan pencapaian BPJS Ketenagakerjaan. Sebut saja misalnya, jika pekerja banyak di PHK oleh pihak perusahaan, maka sudah tentu pula akan berdampak terhadap penurunan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana  yang sering terjadi selama ini.

Dengan alasan itulah kita tentu layak berharap, agar pihak pemerintah dalam hal ini bisa lebih memperkuat lagi bargaining position BPJS Ketenagakerjaan,  sebagai wadah pelindungan sosial bagi para pekerja di Tanah Air.

Namun demikian, terlepas dari berbagai problematika di atas, jika kita dicermati lebih jauh, berbagai program dan inovasi yang diprogramkan pihak BPJS Ketenagakerjaan sejauh ini ternyata cukup mendapat sambutan luas dari  berbagai elemen masyarakat di Indonesia.

Hal itu setidaknya terlihat dari peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya. Berdasarkan data terakhir yang dilansir BPJS Ketenagakerjaan,  saat ini jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan bahkan telah mencapai 25 juta pekerja.

Selain itu sesuai perkembangan yang ada, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga terbilang semakin beragam.

Salah satunya seperti terlihat di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Pariaman. Berdasarkan data yang dihimpun melalui Pejabat Pengganti Sementara Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Pariaman, Faisal Marianas diketahui, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah kerja Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pariaman, tidak hanya didominasi menengah saja, namun juga telah merambah kalangan usaha kecil atau mikro.

“Secara keseluruhan jumlah perusahaan, termasuk usaha kecil dan mikro yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Pariaman ini berjumlah 700 perusahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 persen diantaranya berasal dari kalangan usaha kecil atau mikro. Selebihnya baru perusahaan sedang atau menengah,” terang Faisal.

Faisal juga menambahkan, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Pariaman bahkan ada yang berasal dari pengusaha galon atau air isi ulang,  pengusaha swalayan, pemilik toko harian hingga mereka yang bergerak dalam bidang usaha makanan ringan khas Pariaman. Seperti pengusaha pengusaha Kerupuk Ladu Arai Pinang yang dikenal sebagai makanan khas tradisional Pariaman itu.

Demikian pula kalangan pengrajin lainnya, seperti pekerja kerajinan tikar yang terbuat dari bahan baku limbah kelapa. “Sesuai kewenangan kami dari Kantor Cabang Pariaman ini, di samping fokus memberikan pelayanan terhadap kepesertaan, juga tidak lepas dari fungsi perluasan kepesertaan. Makanya kami dari Kantor Cabang Pariaman juga terus berupaya memperluas kepesertaan, termasuk diantaranya bagaimana menjaring peserta lebih banyak lagi, termasuk pekerja dari kalangan Bukan Penerima Upah (BPU), dengan iyurannya berasal dari CSR sejumlah perusahaan,” terangnya.

Penasaran dengan penjelasan Faisal Marianas, penulis pun mencoba menelusuri lebih jauh fakta yang ada di lapangan. Berbekal data dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pariaman, penulis langsung menghubungi Sulaiman Tanjung, yang merupakan Ketua Kelompok Pengrajin Tikar Ruyung yang memproduksi tikar dari bahan limbah kelapa. Tepatnya di Desa Sungai Pasak, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. “Memang benar, meski hanya berlaku beberapa bulan saja, namun saya bersama dua orang anggota kelompok pengrajin Tikar Ruyung ini merasa sangat beruntung karena bisa terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan secara gratis,” terangnya.

Hal itu menurut lelaki paruh baya ini, tentunya bukannya tanpa alasan yang jelas. “Karena dengan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, kita tentunya bisa mendapatkan perlindungan kerja. Terutama bisa mendapat jaminan perlindungan jika sewaktu-waktu mengalami kecelakaan kerja. Dan ini tentunya jelas sangat erat kaitannya dengan keselamatan kita juga,” terangnya.

Dengan alasan itulah menurut Sulaiman Tanjung, sebagai wujud terima kasihnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, kini dia pun berusaha mendorong dan menganjurkan anggota kelompoknya agar mau mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri.

Bahkan, belakangan Sulaiman Tanjung juga aktif mengkampanyekan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada warga yang ada di sekitar lingkungannya di Desa Sungai Pasak.

“Karena dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tentunya kita bisa mendapatkan jaminan tertentu saat mengalami kecelakaan kerja. Begitu pula jika meniggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan juga berhak menerima santunan. Jadi kan sangat besar manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini sebetulnya,” imbuhnya.

Sulaiman Tanjung menyebutkan, anggota Kelompok Pengrajin Tikar Ruyung umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, yang sehari-harinya hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya untuk hari itu saja. “Dengan dasar itulah, pada tahun 2014 lalu saya berinisiatif mendirikan Kelompok Pengrajin Tikar Ruyung ini, dengan harapan nantinya anggota yang tergabung di dalamnya bisa mendapatkan penghasilan tambahan sebagai penambah penghasilan harian mereka,” tuturnya.

Di pihak lain, sebagaimana diakui Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, hingga saat ini tercatat sekitar 500 ribu pekerja rentan di seluruh Indonesia sudah terlindungi layanan BPJS TK. Para pekerja yang menerima bantuan perlindungan tenaga kerja ini umumnya pekerja yang sehari harinya hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya pada hari itu saja. Diharapkan dengan diberikannya jaminan sosial dimaksud, mereka bisa tumbuh menjadi mandiri  dan tangguh pada masa mendatang.

Dengan adanya perlindungan jaminan sosial ini, mereka juga diharapkan bisa bekerja lebih tenang sehingga diharapkan mereka mampu mewujudkan cita cita kesejahteraan hidupnya. Seperti diketahui, BPJS Ketenagakerjaan saat ini terus memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu setidaknya terlihat dari adanya enam fokus utama yang terus  dikembangkan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Diantaranya, akuisisi berdasarkan peta jalan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang difokuskan pada kepesertaan pekerja Penerima Upah (PPU), memaksimalkan internal membership equity melalui layanan pengaduan upah pada BPJSTK Mobile serta  Ekspansi masif akuisisi ke sektor pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). 

Langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa menjangkau pekerja rentan yang banyak bergerak di sektor informal jelas merupakan solusi bijak, terutama untuk bisa mengatasi berbagai problem dihadapi para pekerja di tanah air akhir-akhir ini.

Hanya saja untuk lebih maksimalnya program perluas kepesertaan ini, tentunya pihak BPJS Ketenagakerjaan ke depannya perlu menggandeng lebih banyak lagi keterlibatan berbagai elemen yang ada, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Demikian pula halnya terobosan penting lainnya, seperti menyiapkan program layanan yang berdasarkan pada klasifikasi tertentu.

Sebagai contoh pihak BPJS Ketenagakerjaan misalnya bisa saja menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terkait program penanganan musibah yang menimpa kalangan pekerja. Begitu pula halnya pentingnya menggandeng sejumlah lembaga, organisasi sosial, organisasi masyarakat, organisasi  politik hingga lembaga atau organisasi keagamaan lainnya.

Begitu pula halnya menjaring keterlibatan atau kerjasama dengan para politisi atau para senator yang ada di Tanah Air. Kita tentu optimis, jika hal itu bisa diwujudkan, tentunya kiprah dan kontribusi yang para wakil rakyat yang duduk di legislatif akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau pekerja di tanah air.

Karena bukankah cukup banyak peluang kegiatan dewan yang bisa disinergikan dengan peningkatan kesejahteraan atau perlindungan nasib pekerja? Baik itu melalui program Reses atau melalui kegiatan lainnya. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan nantinya sebagian dana Reses anggota Dewan bisa pula disalurkan untuk menyantuni para pekerja, melalui program jaminan sosial yang diprogramkan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian pula halnya kerjasama dengan lembaga keagamaan lainnya, seperti menjalin kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Himpunan Persudaraan Haji ataupun lembaga keagamaan lainnya.

Dalam hal ini kita mungkin bisa mengacu pada sampel tertentu, khususnya terkait besarnya potensi dana zakat yang ada di Indonesia, yang ditenggarai mencapai lebih dari Rp200 triliun. Ini tentunya sebuah potensi yang amat luar biasa, jika bisa dimaksimalkan untuk keperluan santunan bagi para pekerja yang beragama Islam. Demikian pula dana Abadi Umat, yang jumlahnya juga terbilang sangat fantastis, yang jumlahnya ditaksir bisa mencapai Rp100 triliun.

Namun untuk bisa menjangkau itu semua, tentunya dibutuhkan adanya regulasi yang jelas dari pemerintah sehingga secara tegas diharapkan ada acuan atau aturan mainnya. Begitu pula halnya perlunya kehadiran Fatwa MUI yang berkaitan dengan hal tersebut.

Juga tidak tertutup kemungkinan ke jika depannya BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mengembangkan program layanan Jaminan Sosial Syariah, hasil kerjasama dengan MUI atau Ormas Islam lainnya.

Kita tentu sangat optimis jika program di atas bisa dimaksimalkan sedemikian rupa, tentunya tidak tertutup kemungkinan nantinya  BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya sebatas memberikan layanan jaminan sosial berupa asuransi sosial saja, namun juga diharapkan bisa lebih dari itu, termasuk nantinya bisa memberikan kontribusi nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Begitu pula layanan jaminan sosial bersifat gratis lainnya.

 

Untuk lebih memperluas kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga mesti lebih pro aktif lagi melakukan program jeput bola. Termasuk diantaranya menjaring para pencari kerja baru yang cenderung selalu meningkat setiap tahunnya.

Program ini bisa saja dilakukan melalui perjanjian kerjasama dengan pihak Kementrian Tenaga Kerja. Dimana melalui program ini nantinya para calon pencari kerja bisa mendapatkan pembekalan atau program edukasi yang berkaitan dengan program BPJS Ketenagakerjaan.

Begitu pula kerjasama dengan kalangan akademisi. Termasuk perlunya membentuk lembaga riset guna mencarikan berbagai solusi  terkait peluang, tantangan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh program BPJS Ketenagakerjaan selama ini.

Demikian pula guna lebih mensosialisasikan program BPJS TK kepada masyarakat atau pekerja juga bisa dilakukan dengan pembentukan duta-duta BPJS TK, atau bisa juga dengan merangkul para tamatan perguruan tinggi  sebagai tenaga pendamping,

Agaknya, kinilah saatnya semua pihak bergandengan tangan menunjukkan sikap kepeduliannya terhadap sesama. Mumpung masih ada kesempatan dan peluang untuk melakukan yang terbaik guna membantu meringankan beban orang lain.

Tentunya kita berharap, menapak usia ke 40 tahun ini, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan akan semakin mapan dalam memperkuat perannya sebagai bagian penting pelindung pekerja di Tanah Air. Karena bisa diibaratkan usia 40 tahun merupakan usia yang terbilang mapan dalam segala hal. Inilah ke depannya tantangan besar yang mesti bisa dijawab pihak BPJS Ketenagakerjaan. Semoga.

Selamat Ulang Tahun ke-40 BPJS Ketenagakerjaan, teruslah berinovasi. Masyarakat selalu menunggu bakti baikmu.  (****)














Minggu, 03 Desember 2017

BMKG Memprediksi Cuaca Ekstrim Hingga Februari 2018

BMKG Memprediksi Cuaca Ekstrim Hingga Februari 2018

Fhoto Ilustrasi ( Fhoto Internet)
Kulonprogo ( Reportase Sumbar) – Dampak badai siklon Tropis Cempaka telah mengakibatkan banjir dan longsor hingga memakan korban jiwa. Bahkan sejumlah akses infrastruktur pun rusak parah.

Dan bencana tersebut pun diperkirakan belum menjadi puncak dari akibat cuaca ekstrim yang terjadi. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan puncak cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang masih akan terjadi pada Januari sampai Februari 2018.

“Kita tidak menakuti, tetapi proyeksi BMKG, puncak cuaca ekstrem pada januari sampai Februari nanti,” jelas Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati saat mengunjungi pengungsi di Panjatan, Kulonprogo, Sabtu (2/12).

Sebelum Siklon Tropis Cempaka terjadi, BMKG juga sudah memprediksikan sebelumnya dan mengeluarkan imbauan. Prediksi ini didasarkan pada data pengamatan satelit dan radar BMKG, dan ternyata prediksi ini benar dan wilayah DIY, Jawa Tengah hingga Jatim diguyur hujan lebat dengan angin kencang. “Jangan panik dengan cuaca,” pinta perempuan yang pernah menjabat Rektor UGM ini.

sumber : www.hariansinggalang.co.id